GAZA — Kesepakatan gencatan senjata rupanya tak benar-benar membersihkan langit Gaza dari ancaman militer Israel. Senjata yang digunakan kini bergeser ke bentuk yang lebih ringkas, melayang rendah, dan berada begitu dekat dengan garis pandang warga sipil: drone quadcopter.
Pesawat nirawak berukuran kecil ini tak cuma memantau pergerakan warga dari jarak dekat. Senjata ini secara aktif mengintai, mengunci sasaran, hingga melepaskan tembakan atau menjatuhkan bahan peledak ke arah kerumunan warga.
Laporan terbaru dari Euro-Mediterranean Human Rights Monitor (Euro-Med Monitor) mencatat setidaknya 60 warga sipil tewas akibat serangan quadcopter sejak jeda pertempuran disepakati pada 10 Oktober 2025 hingga awal September 2026.
Persoalannya tak sekadar berhenti pada deretan angka korban. Penyelidikan lembaga hak asasi manusia tersebut menyoroti karakter teknis senjata ini. Ada perbedaan mendasar antara korban yang terkena peluru nyasar dengan warga yang sengaja diintai, diikuti pergerakannya, lalu ditembak dari jarak dekat.
Teknologi Presisi yang Menghapus Aksi Salag Sasaran
Ukuran quadcopter yang ringkas membuatnya mampu terbang sangat rendah. Dilengkapi kamera termal, sistem pelacak sasaran, serta senjata penembak langsung atau penjatuh bom, drone ini menggabungkan fungsi pengintaian sekaligus eksekusi dalam satu kendali operator.
Karakteristik inilah yang membuat penggunaannya memicu sorotan tajam. Operator quadcopter tidak sedang menghantam target dari jarak jauh yang samar. Senjata ini diam mengambang di atas pemukiman, mengamati wajah dan gerak-gerik warga, sebelum keputusan menarik picu diambil.
Artinya, setiap tembakan yang dilepaskan lahir dari tindakan yang sadar dan disengaja.
Sebanyak 60 korban jiwa yang terdokumentasi Euro-Med Monitor mencakup anak-anak, pengungsi, petani, peternak, hingga warga yang sekadar berusaha menengok sisa-sisa rumah mereka. Variasi korban ini memperkuat temuan bahwa penembakan bukan insiden terpisah, melainkan pola operasi yang berulang.
Anak-Anak dalam Bidikan Jarak Dekat
Salah satu bagian paling menyita perhatian dalam laporan tersebut adalah jatuhnya korban dari kalangan anak-anak. Temuan Euro-Med Monitor ini sejalan dengan studi multidisiplin dari proyek Costs of War di Watson Institute, Brown University.
Studi tersebut menganalisis 18 kasus anak-anak yang tewas atau terluka akibat tembakan. Sebanyak 90 persen saksi mata menyatakan tembakan berasal dari quadcopter. Mayoritas luka dipicu oleh peluru berkaliber kecil yang menembus area vital seperti kepala, leher, dada, atau perut.
Analisis medis, pencitraan, dan balistik dalam tiga kasus secara spesifik menyimpulkan bahwa sudut masuk dan lintasan peluru konsisten dengan tembakan yang dilepaskan dari drone yang terbang rendah.
Tragedi yang menimpa Amir Muhammad Khalil Sha’ath (11 tahun) menjadi gambaran nyata dampak serangan ini. Pada 12 Agustus 2026, Amir dan ayahnya baru saja mengambil paket bantuan pangan ketika quadcopter mendekat dan melepas tembakan serta bom.
Serpihan ledakan menembus tengkorak dan paha Amir, menyebabkan pendarahan otak parah. Meski nyawanya terselamatkan, serpihan yang tertanam di kepalanya mengakibatkan kelumpuhan permanen. Amir tak lagi bisa berjalan.
Rantai Komando di Balik Picu Drone
Secara hukum internasional, semakin canggih kemampuan pengintaian suatu senjata, semakin sulit bagi militer untuk berlindung di balik dalih “kesalahan identifikasi sasaran”, terlebih ketika korbannya adalah anak-anak atau petani tanpa senjata.
Euro-Med Monitor menegaskan bahwa tindakan ini tidak bisa dibebankan hanya kepada prajurit yang memegang kendali jarak jauh. Di balik setiap tembakan, ada rantai keputusan yang melibatkan penentuan zona sasaran, analisis data intai, aturan pelibatan (rules of engagement), hingga perintah operasi dari jajaran komando.
Lembaga tersebut mendesak pembekuan dan penyitaan seluruh rekaman kamera drone, log penerbangan, data lokasi, serta catatan perintah guna mengusut tanggung jawab pidana para operator hingga komandan yang memberi izin serangan.
Di saat yang sama, sorotan juga diarahkan kepada negara pemasok dan perusahaan pembuat komponen quadcopter. Tuntutan penghentian ekspor dan dukungan teknis mulai disuarakan, menggeser fokus pertanyaan dari “siapa yang menembak” menjadi “siapa yang merancang, memasok, dan memberi perintah.”
Keakuratan teknologi pada akhirnya tidak otomatis mencerminkan keadilan. Ketika seorang warga sipil dapat terlihat jelas dan dipantau sebelum ditembak, inti persoalan berada pada keputusan orang yang berada di balik kendali senjata tersebut.
