Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menyusun rencana ambisius untuk mengusir sekitar 1,86 juta warga Palestina dari Jalur Gaza dalam jangka waktu tujuh tahun. Cetak biru pengusiran massal ini rencananya akan dipaparkan secara resmi ke publik pada Kamis sebagai komoditas utama kampanye pemilunya.
Harian Israel Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa Ben-Gvir, yang memimpin partai sayap kanan ekstrem Otzma Yehudit (Kekuatan Yahudi), akan meluncurkan cetak biru bertajuk “Disengagement 710”. Rencana ini dibungkus dengan istilah manipulatif yang mereka sebut sebagai “migrasi sukarela” dari Gaza.
Berdasarkan dokumen rencana tersebut, skenario pengusiran ditargetkan menyasar 250 ribu warga Palestina pada tahun pertama, membengkak menjadi 1,11 juta orang dalam kurun tiga tahun, hingga akhirnya menembus angka 1,86 juta jiwa dalam waktu tujuh tahun.
Sebagai catatan, total populasi warga Palestina di Jalur Gaza saat ini diperkirakan mencapai lebih dari 2,2 juta jiwa.
Laporan harian tersebut mengungkapkan bahwa Ben-Gvir telah menggodok rencana ini selama berbulan-bulan untuk dijadikan “kartu truf” dalam kampanye politiknya. Otzma Yehudit bahkan menetapkan pengesahan rencana ini sebagai syarat mutlak dan harga mati bagi partai mana pun yang ingin mengajak mereka berkoalisi membentuk pemerintah Israel mendatang.
Rincian Skenario Pengusiran
Rencana Ben-Gvir mencakup penyediaan negara tujuan bagi setiap individu atau keluarga yang pergi meninggalkan Gaza. Paket pengusiran ini mengklaim bakal menyediakan status hukum resmi, dokumen perjalanan, visa, dana transportasi, hingga tempat tinggal awal di negara penampung.
Selain itu, proposal tersebut menjanjikan pelatihan vokasional, bantuan penyaluran kerja, serta tunjangan hidup hingga durasi 24 bulan bagi warga yang bersedia angkat kaki.
Yedioth Ahronoth membeberkan bahwa proposal ini berdiri di atas 12 prinsip utama, yang diklaim berlandaskan “keberangkatan sukarela” di mana tidak boleh ada warga yang dipindahkan tanpa kepastian negara penerima dan legalitas yang jelas.
Skema tersebut juga mengatur pembuatan berkas pelacakan untuk tiap kepala keluarga, menjaga keutuhan anggota keluarga, menyediakan jalur pekerjaan, pendidikan, dan perawatan medis, hingga pemberian paket integrasi di lokasi baru.
Proposal itu turut menetapkan skema pembayaran berbasis kinerja (performance-based payment) bagi negara-negara penerima, pemeriksaan keamanan individu secara ketat, penetapan target kuota tahunan, serta penerbitan laporan bulanan terkait jumlah pemohon, kelulusan, angka keberangkatan, rincian biaya, hingga tingkat keberhasilan integrasi di negara tujuan.
Suntikan Anggaran Raksasa
Berdasarkan kalkulasi Yedioth Ahronoth, eksekusi tahap awal rencana ini membutuhkan investasi langsung dari kas negara Israel sebesar 3,1 miliar dolar AS (sekitar Rp50 triliun) untuk pembentukan struktur operasional dan peluncuran awal.
Secara keseluruhan, alokasi anggaran yang disiapkan Israel diproyeksikan mencapai 15,6 miliar dolar AS (sekitar Rp252 triliun), dengan catatan adanya partisipasi pendanaan internasional serta penandatanganan kesepakatan bilateral bersama negara-negara penerima.
Kementerian “Migrasi Sukarela”
Partai Otzma Yehudit bersikeras menjadikan pengesahan rencana ini sebagai syarat pendaftaran koalisi pemerintahan baru.
Dalam tawar-menawar politik mendatang, Ben-Gvir menuntut pembentukan portofolio baru: Kementerian Migrasi Sukarela. Kementerian ini nantinya akan dilengkapi dengan menteri khusus, direktur jenderal, alokasi anggaran mandiri, badan operasional eksekutif, serta tim negosiasi internasional.
Ben-Gvir juga berencana mengucurkan dana kampanye iklan besar-besaran untuk mempromosikan rencana pengusiran ini di internal masyarakat Israel serta di sejumlah negara Afrika.
Tersandung Tembok Penolakan Internasional
Meski telah dirancang mendetail, harian tersebut menggarisbawahi satu ganjalan utama yang berpotensi menggagalkan skenario Ben-Gvir: hingga detik ini, belum ada satu pun negara di dunia yang menyatakan kesediaan menampung jutaan warga Palestina dari Gaza.
Mengutip seorang pejabat tinggi Israel yang enggan disebutkan namanya, realisasi skenario semacam ini membutuhkan dua syarat mutlak: “Adanya warga yang ingin pergi dan adanya negara yang bersedia menampung mereka.”
Yedioth Ahronoth mengungkapkan bahwa Israel sebenarnya telah berulang kali menggelar penjajakan rahasia dengan sejumlah negara, namun seluruh upaya tersebut berakhir gagal total.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan sempat membeberkan dalam rapat kabinet terbatas mengenai komunikasi rahasia dengan beberapa negara Afrika—seperti Ethiopia, Kongo, hingga Somaliland—untuk membujuk mereka menerima eksodus warga Gaza.
Jualan Politik dan Tekanan Elektoral
Langkah Ben-Gvir melemparkan isu ini dianggap sebagai strategi jualan politik untuk menekan Netanyahu agar secara terbuka mengadopsi narasi pengusiran warga Palestina. Ben-Gvir dikenal sebagai salah satu tokoh paling vokal menyuarakan pengusiran massal sejak agresi militer meluas pada Oktober 2023.
Dalam rapat-rapat tertutup, Netanyahu sebenarnya menunjukkan keraguan atas kepraktisan langkah pengusiran skala masif tersebut. Namun, di beberapa kesempatan politik, Netanyahu kerap melemparkan sinyal kompromi demi mencegah Ben-Gvir keluar dari koalisi dan merobohkan pemerintahannya.
Wacana pengusiran warga Gaza sendiri telah menjadi bola liar di lingkaran elite Israel, yang kemudian mendapat panggung internasional saat mantan Presiden AS Donald Trump ikut melontarkannya secara terbuka.
Pada 31 Januari 2025, Trump sempat menyerukan agar Mesir dan Yordania bersedia menampung warga Gaza. Lalu pada 4 Februari 2025, Trump melontarkan wacana agar AS mengambil alih penguasaan atas Gaza setelah penduduk lokalnya dipindahkan ke negara lain.
Skenario yang “Belum Mati”
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengonfirmasi bahwa pemerintahannya memang memegang rencana matang untuk mengosongkan Gaza dari warga Palestina. Namun, eksekusinya masih tertahan menunggu kepastian dari AS terkait lokasi penampungan.
”Pada akhirnya, tidak ada solusi riil bagi Gaza tanpa adanya proses migrasi ini,” ujar Katz dalam konferensi yang digelar Wnet dan Yedioth Ahronoth.
Katz menegaskan bahwa militer dan birokrasi Israel telah “terorganisasi dan siap mengeksekusi pengusiran lewat jalur laut, udara, dan semua sarana yang memungkinkan.”
Ia mengakui bahwa cetak biru pengusiran warga Gaza “tidak pernah dibatalkan”, melainkan hanya dibekukan sementara akibat tekanan negara-negara Arab terhadap Trump melalui tawar-menawar investasi ekonomi. Mesir—yang berbatasan langsung dengan Gaza—juga secara tegas menolak pemindahan paksa tersebut.
Israel Bersumpah “Tak Akan Hengkang”
Di sisi lain, PM Benjamin Netanyahu saat meninjau pasukan pendudukan di dalam wilayah Gaza menegaskan bahwa militer Israel tidak akan pernah menarik diri dari kantong pemukiman Palestina tersebut.
Berbicara dari kawasan yang dinamai “Garis Kuning” di dalam Gaza, Netanyahu menyatakan: “Kami menguasai wilayah ini, kami tidak akan mundur, dan kami akan bertahan di garis ini.”
”Kami telah menguasai 60 persen wilayah Gaza dan kami tidak akan berhenti membabat habis pihak-pihak yang mengancam kami,” lanjut Netanyahu.
Hingga kini, militer Israel terus membombardir wilayah Gaza setiap hari, mengabaikan kesepakatan gencatan senjata yang sempat diprakarsai AS pada Oktober lalu. Otoritas Kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 1.330 warga Palestina tewas dibunuh pasukan Israel sejak klaim gencatan senjata tersebut diumumkan.
