Ketika pembicaraan mengenai tahap kedua kesepakatan mulai mengemuka, eskalasi militer Israel di Jalur Gaza justru kembali meningkat. Serangan udara dan artileri terus dilancarkan, meski gencatan senjata telah memasuki bulan kelima. Situasi ini memunculkan kekhawatiran serius akan runtuhnya proses deeskalasi yang telah disepakati.
Isu tersebut menjadi sorotan dalam program Masar al-Ahdats di Al Jazeera, yang membedah eskalasi militer dan politik terbaru, sekaligus memperlihatkan perbedaan tajam antara narasi Israel dan Amerika Serikat dengan analisis para pengamat dari Gaza, Washington, dan Doha.
Pemerintah Israel, melalui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, membenarkan serangan terbaru dengan alasan seorang perwira Israel terluka dalam insiden di Gaza utara. Dalih tersebut diikuti ancaman “respons keras”, yang kemudian diwujudkan lewat gelombang serangan intensif ke sejumlah wilayah, terutama Kota Gaza dan Khan Younis.
Sumber medis melaporkan sedikitnya 24 warga Palestina syahid dan puluhan lainnya terluka. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza menyebut jumlah syuhada sejak gencatan senjata diberlakukan telah mencapai sekitar 550 orang.
Militer Israel mengklaim serangan tersebut menyasar target militer sebagai respons atas apa yang mereka sebut “pelanggaran serius” terhadap pasukannya, sembari menyatakan penyesalan atas jatuhnya korban sipil.
Namun, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, secara terbuka menegaskan bahwa tujuan utama negaranya tetap melucuti Hamas sepenuhnya, bahkan mengancam akan menghancurkan seluruh kemampuannya jika target tersebut tidak tercapai.
Di sisi lain, Hamas menilai narasi Israel tidak lebih dari alasan rapuh untuk melanjutkan pembunuhan. Hamas menuduh Netanyahu sengaja menghambat transisi ke tahap kedua kesepakatan. Dugaan ini, menurut pembahasan program tersebut, tercermin di lapangan, salah satunya melalui penutupan koordinasi perjalanan pasien dan korban luka di Rafah setelah diumumkan oleh Bulan Sabit Merah Palestina.
Upaya Mengubah Tahap Kedua Jadi Agenda Keamanan
Analis politik asal Gaza, Wissam Afifa, menilai apa yang terjadi saat ini bukan sekadar insiden terpisah, melainkan kelanjutan dari perang yang telah berlangsung lebih dari dua tahun. Menurutnya, istilah gencatan senjata selama ini menyesatkan, karena pola serangan tidak pernah benar-benar berhenti dan mayoritas korban tetap warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak.
Afifa menegaskan bahwa Israel tengah berupaya “merekayasa ulang” tahap kedua kesepakatan dengan pendekatan keamanan murni, mengesampingkan dimensi politik dan kemanusiaan yang seharusnya menjadi inti fase tersebut.
Dari Washington, mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS, Thomas Warrick, menyampaikan bahwa pemerintah Amerika Serikat memandang eskalasi ini sebagai respons Israel atas provokasi Hamas. Ia menyebut Israel bertindak berdasarkan informasi intelijen, sementara Washington menilai penolakan Hamas untuk menyerahkan senjata menjadi penghambat utama pembentukan pasukan stabilisasi internasional.
Namun, pembawa acara mempertanyakan rasionalitas serangan terhadap kamp pengungsi dan warga sipil sebagai balasan atas luka satu tentara. Warrick mengakui bahwa AS sebenarnya menyampaikan keberatan secara tertutup kepada Israel terkait ketidakseimbangan respons tersebut.
Meski demikian, ia juga menyinggung fokus Washington yang terpecah oleh berbagai isu global lain, sehingga perhatian terhadap Gaza menjadi terbatas.
Profesor konflik internasional, Ibrahim Fraihat, meragukan dasar narasi Amerika Serikat tersebut. Ia mempertanyakan absennya pernyataan resmi dari badan koordinasi AS di Gaza dan menilai ketergantungan pada klaim Israel semata sebagai pendekatan yang tidak kredibel.
Fraihat menilai Israel berusaha menetapkan aturan konflik baru pasca-gencatan senjata, menyerupai model Lebanon, di mana serangan tetap berlangsung terlepas dari proses negosiasi. Ia menegaskan bahwa agenda pengusiran warga Palestina belum sepenuhnya ditinggalkan, dan kondisi di Rafah mencerminkan praktik hukuman kolektif.
Sementara itu, akademisi dan pakar urusan Israel, Mahmoud Yazbak, menyoroti minimnya informasi di media Israel terkait identitas dan kondisi tentara yang disebut terluka. Ia menyebut hal ini janggal dan membuka kemungkinan bahwa insiden tersebut sengaja dibesar-besarkan untuk membenarkan eskalasi.
Yazbak juga mencatat meningkatnya perdebatan internal di Israel mengenai kelanjutan perang, seiring tingginya korban di pihak mereka sendiri. Ia menilai Netanyahu memanfaatkan perang sebagai instrumen politik menjelang pemilu, sementara pernyataan keras Menteri Pertahanan soal pelucutan senjata lebih ditujukan untuk konsumsi domestik.
Pada penutup diskusi, para narasumber sepakat bahwa perkembangan terbaru menunjukkan upaya sistematis Israel untuk merusak kesepakatan dan mencegah implementasi tahap kedua. Semua itu terjadi di tengah sikap diam Amerika Serikat, bahkan dinilai sebagian pihak sebagai bentuk restu tidak langsung terhadap tekanan militer lanjutan di Gaza.
Di saat Washington berbicara tentang pasukan stabilisasi dan aturan konflik baru, realitas di lapangan (sebagaimana disimpulkan program tersebut) menunjukkan perang berintensitas rendah yang terus berjalan, dengan warga sipil Palestina menanggung beban kemanusiaan yang kian berat.
Sumber: Al Jazeera
