PALESTINA — Menteri Warisan Israel, Amichai Eliyahu, menegaskan, tujuan akhir dari otoritas penjajah Israel adalah merebut kendali penuh atas Jalur Gaza dan mendirikan pemukiman-pemukiman Yahudi di dalamnya.
Otoritas Penyiaran Israel (KAN) mengutip pernyataan Eliyahu, yang berasal dari partai sayap kanan ekstrem Otzma Yehudit (Kekuatan Yahudi), yang menyatakan, “Tujuan akhir kami adalah merebut kembali kendali atas Gaza, termasuk membangun pemukiman.”
“Saya setuju bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum memasukkan hal ini ke dalam agenda resmi saat ini, tetapi hal itu pasti sedang menjadi bahan diskusi. Di Timur Tengah, opini publik memahami bahasa seperti ini,” tambah Eliyahu.
Partai Otzma Yehudit, yang dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, secara terbuka terus menyuarakan pendudukan kembali Jalur Gaza, pembangunan pemukiman, serta pengusiran warga Palestina dari tanah kelahiran mereka.
Konflik dengan Hukum Internasional dan Rencana Trump
Israel sebelumnya menduduki Jalur Gaza pada Juni 1967 selama Perang Enam Hari, sebelum akhirnya menerapkan rencana penarikan diri (disengagement plan) pada Agustus 2005 dengan mengosongkan seluruh pemukiman dan mengevakuasi para pemukim Yahudi dari enklave tersebut.
Hukum internasional menetapkan Jalur Gaza sebagai bagian tak terpisahkan dari Wilayah Pendudukan Palestina. Berdasarkan ketentuan dan resolusi internasional, pembangunan pemukiman di atas tanah pendudukan tidak memiliki legalitas hukum sama sekali dan dianggap sebagai pelanggaran berat.
Meski demikian, ribuan pemukim Israel, yang dipimpin oleh para menteri kabinet termasuk Ben-Gvir, menggelar demonstrasi besar di sepanjang perbatasan Jalur Gaza pada Minggu lalu untuk menyerukan penjarahan dan pembangunan pemukiman kembali di wilayah Gaza.
Ambisi dan manuver kelompok sayap kanan ini berbenturan langsung dengan kerangka rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengharuskan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, melarang pendudukan permanen, serta menentang pengusiran warga Palestina.
Rencana Trump tersebut menyatakan: “Tidak ada seorang pun yang akan dipaksa meninggalkan Gaza. Siapa pun yang ingin pergi bebas melakukannya, dengan kebebasan untuk kembali. Kami akan mendorong warga untuk bertahan dan memberi mereka kesempatan membangun Gaza yang lebih baik. Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza; pasukan Israel akan ditarik sesuai dengan kriteria, parameter, dan jadwal yang telah ditetapkan.”
Pelanggaran Kesepakatan dan Eskalasi Korban
Kendati kesepakatan gencatan senjata telah diumumkan sejak Oktober 2025 di bawah kerangka rencana tersebut, Israel terus melancarkan aksi kekerasan yang menewaskan dan melukai puluhan warga Palestina saban hari.
Selain menolak melonggarkan blokade bantuan kemanusiaan, militer Israel terus memperluas jangkauan kontrol fisiknya di Gaza dari semula 53% wilayah (sesuai draf kesepakatan) kini membengkak hingga mencakup 70% dari total luas wilayah Gaza.
Sejak dimulainya agresi militer masif di Jalur Gaza, lebih dari 73 ribu warga Palestina gugur dan melampaui 173 ribu orang luka-luka. Selain merenggut ratusan ribu jiwa, kehancuran fisik melanda lebih dari 90% infrastruktur sipil di seluruh pelosok enklave tersebut.
