Para analis yang berbicara dalam program Masar Al-Ahdath sepakat bahwa KTT Darurat Liga Arab di Kairo menghasilkan pernyataan akhir yang mengandung banyak ambiguitas “yang disengaja,” meskipun di dalamnya terdapat pesan positif, seperti penolakan terhadap pengusiran warga Palestina dari Gaza serta penolakan terhadap pembersihan etnis.
Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, menyatakan bahwa tujuan utama KTT darurat yang digelar pada Selasa adalah untuk menegaskan penolakan negara-negara Arab terhadap upaya pengusiran warga Palestina. Ia juga menyebutkan bahwa KTT tersebut telah menyetujui rencana Arab untuk rekonstruksi Gaza dengan tahapan yang telah ditetapkan.
Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi pun menegaskan bahwa KTT telah mengadopsi rencana Mesir untuk membangun kembali Gaza.
Pesan Arab kepada AS dan Israel
Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Dr. Mustafa Barghouti, menyebut adanya beberapa poin positif dalam hasil KTT ini, khususnya dalam mengirim pesan kepada pemerintahan Amerika Serikat dan Israel bahwa terdapat konsensus Arab dalam menolak pengusiran dan pembersihan etnis terhadap warga Palestina.
Namun, Barghouti menyayangkan bahwa pernyataan akhir KTT tidak mencantumkan keputusan kolektif negara-negara Arab untuk menerobos blokade Gaza melalui langkah-langkah konkret. Ia juga menyoroti bahwa tidak ada kejelasan mengenai rencana negara-negara Arab dalam menghadapi pelanggaran Israel terhadap perjanjian pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Gaza, serta potensi kembalinya agresi Israel.
Rencana Mesir yang disetujui dalam KTT ini mencakup pembentukan komite administratif independen yang akan mengelola Gaza selama enam bulan di bawah naungan pemerintah Palestina. Komite ini terdiri dari para teknokrat dan bertugas untuk mempersiapkan transisi administrasi Gaza sepenuhnya ke tangan pemerintah Palestina.
Namun, Barghouti memperingatkan bahwa pembentukan komite ini berisiko memisahkan Gaza dari Tepi Barat, yang dapat merusak kesatuan politik Palestina. Ia juga menyayangkan bahwa delegasi Palestina dalam KTT tidak mendukung hasil pertemuan Beijing, yang menyerukan pembentukan pemerintah persatuan nasional Palestina.
Kritik terhadap Pernyataan KTT
Sementara itu, Profesor Ilmu Politik Universitas Kuwait, Dr. Abdullah Al-Shayji, menilai bahwa pernyataan akhir KTT hanya sekadar “langkah minimal” yang harus diambil oleh negara-negara Arab. Namun, ia mencatat adanya pesan tidak langsung yang dikirimkan kepada Presiden AS saat itu, Donald Trump, yang menolak pengusiran warga Palestina.
Al-Shayji juga sepakat dengan Barghouti bahwa negara-negara Arab gagal mengajukan inisiatif konkret untuk mengakhiri blokade Gaza serta langkah-langkah yang akan mereka ambil jika Israel menolak hasil KTT Kairo. Ia menekankan bahwa Israel bahkan telah menunjukkan penolakan terhadap fase kedua perjanjian Gaza sebelum KTT berlangsung dan terus melakukan pelanggaran di lapangan.
Ia juga mencatat bahwa pernyataan akhir KTT mengandung “ambiguitas yang disengaja dan banyak celah”, terutama terkait dengan siapa yang akan mengelola Gaza dan apakah Hamas akan menyetujuinya.
Kejelasan yang Hilang dalam Rencana Rekonstruksi Gaza
Peneliti senior di Pusat Kajian Al Jazeera, Dr. Liqaa Makki, menegaskan pentingnya kesatuan sikap negara-negara Arab dalam mendukung Palestina, membawa isu ini ke PBB, serta mengembalikannya ke dalam agenda hukum internasional. Langkah ini, menurutnya, dapat melemahkan narasi Israel dan kebijakan yang diadopsi oleh pemerintahan Trump.
Namun, ia menilai bahwa pernyataan akhir KTT masih jauh dari ideal karena hanya memuat pernyataan umum tanpa kejelasan mengenai mekanisme implementasi dan strategi komunikasi.
Ia juga mempertanyakan pihak yang akan menunjuk komite administratif untuk Gaza: Apakah Mesir? Otoritas Palestina? Ataukah Hamas akan dilibatkan? Kurangnya rincian ini membuatnya meragukan kemungkinan implementasi rencana tersebut dalam waktu dekat.
Makki juga menyoroti ketidakjelasan dalam rencana rekonstruksi Gaza, termasuk siapa yang akan mengelola dana bantuan dan distribusi peralatan pembangunan. “Apakah otoritas Palestina, yang kerap dituduh korupsi, atau komite yang akan mengelola Gaza?” tanyanya.
Al-Shayji pun menyampaikan keheranannya bahwa negara-negara Arab sudah berbicara soal rekonstruksi Gaza sebelum ada jaminan bahwa Israel akan mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati dengan para mediator.
Sementara itu, Hamas menyambut baik penyelenggaraan KTT Arab serta sikap negara-negara Arab yang menolak pengusiran warga Palestina. Hamas juga mendesak negara-negara Arab untuk mengambil langkah nyata guna menekan Israel agar melaksanakan isi perjanjian Gaza dan mempercepat masuknya bantuan kemanusiaan.
Sumber: Al Jazeera
