Perang yang pecah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mulai mengganggu satu proyek diplomatik yang sebelumnya digadang-gadang sebagai pintu masuk rekonstruksi Gaza. Inisiatif itu dikenal sebagai “Dewan Perdamaian”, gagasan yang dipromosikan Presiden Amerika Serikat saat ini, Donald Trump.
Program tersebut pertama kali diperkenalkan setelah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang dimediasi Washington pada Oktober tahun lalu. Tujuannya cukup ambisius: membangun kembali Gaza sekaligus menciptakan stabilitas di wilayah yang porak-poranda akibat perang.
Namun momentum awal yang sempat terbentuk kini terlihat melambat. Eskalasi konflik dengan Iran menyedot perhatian diplomasi Washington, sementara proyek Gaza yang baru mulai berjalan harus menunggu di pinggir meja perundingan.
Janji Dana Belum Menjadi Uang Nyata
Pada Februari lalu, sekitar 24 negara menyatakan komitmen mendukung pembentukan Dewan Perdamaian dengan total dana lebih dari 16 miliar dolar AS. Dari jumlah itu, sekitar 10 miliar dolar dijanjikan oleh Amerika Serikat.
Menurut laporan media politik Washington, Politico, lembaga tersebut bahkan sudah membuka rekening di dua institusi keuangan besar: World Bank dan JPMorgan Chase.
Pemerintah AS juga mulai mengirimkan informasi teknis kepada negara-negara donor mengenai prosedur transfer dana. Namun hingga kini, sebagian besar komitmen itu masih sebatas janji di atas kertas—belum benar-benar berubah menjadi aliran dana ke proyek rekonstruksi.
Pada tahap awal, inisiatif ini mendapat perhatian langsung dari dua tokoh yang dekat dengan lingkaran Gedung Putih: Steve Witkoff dan Jared Kushner. Keduanya terlibat dalam pembahasan mengenai gencatan senjata dan rencana pascaperang di Gaza.
Tetapi ketika konflik dengan Iran memanas, fokus diplomasi AS ikut bergeser. Witkoff dan Kushner kini lebih banyak terlibat dalam isu regional lain—mulai dari ketegangan dengan Teheran hingga perkembangan perang di Ukraina.
Pembicaraan Tersendat
Sinyal perlambatan itu juga muncul dari negara-negara mitra. Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan kepada Reuters bahwa pembicaraan mengenai Dewan Perdamaian praktis terhenti sejak perang Iran pecah.
Presiden Indonesia bahkan mengisyaratkan kemungkinan menarik dukungan apabila proyek tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat Palestina.
Pernyataan itu memperlihatkan satu persoalan mendasar yang kini membayangi proyek tersebut: antara konsep besar yang dijanjikan dan realitas politik di lapangan, jaraknya masih cukup jauh.
Hambatan di Lapangan
Tujuan utama Dewan Perdamaian sebenarnya sederhana—membangun kembali Gaza yang hancur akibat perang. Namun pelaksanaannya terhambat oleh berbagai faktor.
Salah satunya adalah keputusan Israel menutup kembali perlintasan Rafah setelah konflik dengan Iran meningkat. Penutupan jalur ini membuat arus bantuan kemanusiaan ke Gaza menurun drastis.
Padahal akses bantuan merupakan salah satu langkah praktis yang sebelumnya dikaitkan langsung dengan implementasi gencatan senjata.
Di sisi lain, Dewan Perdamaian juga menetapkan syarat besar sebelum rekonstruksi dimulai: pelucutan senjata Hamas. Hingga kini, tidak ada langkah konkret yang diumumkan terkait proses tersebut.
Peneliti dari Carnegie Endowment for International Peace, Zaha Hassan, menilai situasi ini memunculkan tanda tanya tentang masa depan proyek tersebut.
Menurutnya, kegagalan Dewan Perdamaian untuk mendorong Israel memenuhi komitmen-komitmen tertentu dapat melemahkan kredibilitasnya. Terlebih lagi mandat lembaga itu dari Dewan Keamanan PBB hanya berlaku hingga 2027.
Gaza Tersisih dari Agenda
Di Washington, fokus pemerintah AS saat ini jelas bergeser. Perang dengan Iran menyita hampir seluruh energi diplomatik Gedung Putih.
Dalam situasi seperti itu, isu Gaza perlahan turun dari daftar prioritas.
Meski begitu, Trump masih menyatakan kepercayaan kepada dua utusannya. Ia mengatakan Witkoff dan Kushner tetap memimpin “upaya penting” terkait proyek tersebut.
Namun rencana kunjungan keduanya ke Israel pekan ini juga terpaksa ditunda.
Bagi sebagian pengamat, situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya proyek yang sejak awal dibangun di tengah konflik regional yang belum benar-benar mereda.
Jika Dewan Perdamaian gagal mewujudkan tujuan utamanya—rekonstruksi Gaza—dampaknya bisa lebih luas dari sekadar kegagalan diplomasi. Banyak pihak khawatir ketegangan regional justru akan membuka jalan bagi eskalasi militer baru di Gaza, ketika wilayah itu sendiri belum sempat pulih dari perang sebelumnya.
