Israel kian mengandalkan agen dan milisi lokal untuk mengeksekusi pembunuhan terhadap tokoh-tokoh perlawanan di Gaza. Pola ini terkuak dalam laporan investigatif khusus Al Jazeera yang disajikan jurnalis Tamer Al-Mishal, mengungkap detail pembunuhan syahid tokoh keamanan perlawanan, Ahmad Abdul Bari Zamzam (Abu al-Majd), yang dilakukan oleh agen-agen pendudukan dari milisi pimpinan Shawqi Abu Nasira.
Program At-Tasi’ah Al Jazeera membedah mekanisme kerja milisi Palestina binaan Israel di Gaza. Dua narasumber utama (Mehnd Mustafa, akademisi dan pakar urusan Israel, serta Iyad Al-Qarra, penulis dan analis politik) menjelaskan motif, fungsi, dan tujuan strategis di balik penggunaan “tangan ketiga” ini.
Menurut Mehnd Mustafa, Israel memilih jalur ini karena efisien dan rendah risiko. Dengan memanfaatkan milisi lokal, Israel dapat mengeksekusi pembunuhan di balik “garis kuning” tanpa mengekspos tentaranya. Lebih dari itu, skema ini menciptakan ilusi bahwa kekerasan yang terjadi adalah konflik internal Palestina, sekaligus memberi ruang bagi Israel untuk mengklaim tetap mematuhi gencatan senjata.
Milisi-milisi tersebut, kata Mustafa, juga menembus wilayah yang sulit diakses unit Israel, termasuk kawasan yang dikuasai Hamas, wilayah yang berisiko tinggi bagi pasukan seperti unit penyamaran Arab. Agen lokal, dengan jejaring dan latar sosialnya, menjadi alat yang efektif untuk pembunuhan presisi hingga penciptaan kekacauan terukur.
Lebih jauh, Mustafa menilai Israel tengah mengimpor model “Tentara Lebanon Selatan” ke Gaza: membangun milisi Palestina yang terorganisasi, berfungsi sebagai alat bersenjata sekaligus administratif. Mereka tidak hanya melakukan pembunuhan target (seperti kasus Abu al-Majd) tetapi juga mengawasi keamanan, mengendalikan penduduk, dan mengisi ruang-ruang kuasa yang seharusnya berada di tangan otoritas lokal.
Skema ini, tegas Mustafa, dirancang untuk menggagalkan fase-fase perjanjian gencatan senjata. Keberadaan milisi binaan Israel membuat langkah-langkah seperti penarikan atau penataan senjata menjadi bumerang bagi Hamas, karena membuka celah bagi infiltrasi dan serangan balik dari dalam.
Peran mereka bahkan merambah ranah administratif. Mustafa menyebut keterlibatan milisi dalam pengelolaan Perlintasan Rafah, termasuk klasifikasi warga yang keluar-masuk, menjadikan mereka semacam “pemerintahan bayangan” di bawah pengawasan pendudukan, melipatgandakan pengaruh militer dan politik Israel di Gaza.
Pelatihan yang diberikan pun komprehensif: militer, keamanan, hingga administrasi, demi memastikan keberlanjutan pengaruh dan menggeser keseimbangan keamanan serta tatanan sosial ke arah yang menguntungkan Israel.
Dari sisi lain, Iyad Al-Qarra menelusuri asal-usul milisi tersebut. Ia menyebut, kelompok-kelompok ini mulai muncul sekitar setahun lalu, memanfaatkan krisis kemanusiaan. Awalnya, mereka adalah jaringan penjarah bantuan. Ketika aparat keamanan Gaza mencoba menghentikan, Israel turun tangan, melindungi, merekrut, dan memfungsikan mereka.
Seiring waktu, peran mereka meluas: mengamankan kepentingan bersama dengan Israel, melakukan pembunuhan terhadap pimpinan perlawanan, merusak keamanan sosial, dan menciptakan retakan di tengah masyarakat.
Al-Qarra menambahkan, milisi ini beroperasi di “zona kuning” (wilayah paling sensitif secara keamanan) memberi mereka ruang gerak luas untuk serangan presisi. Keberadaan mereka memaksa perlawanan mengalihkan prioritas dan memperumit pengelolaan keamanan internal Gaza.
Pembunuhan Ahmad Abdul Bari Zamzam pada Desember lalu, tegas Al-Qarra, bukan insiden terpisah. Itu adalah bagian dari strategi Israel yang sistematis: melemahkan perlawanan, mengacaukan keamanan internal, dan menanam kekacauan sosial-politik, dengan memanfaatkan kedekatan milisi terhadap komunitas lokal, semua dilakukan tanpa mempertaruhkan nyawa tentara Israel.
Di balik klaim gencatan senjata, laporan ini memperlihatkan satu kenyataan pahit: perang terus berlangsung, dengan wajah yang lebih senyap, lebih kotor, dan lebih sulit dilacak.
Sumber: Al Jazeera
