Negev — Kekerasan polisi Israel terhadap warga Palestina di wilayah 48 semakin mengkhawatirkan. Kasus terbaru menimpa Muhammad Hussein al-Turabin, seorang pemuda dari desa Turabin al-Sani’ di Negev selatan, yang syahid tertembak polisi Israel saat pasukan tersebut menggerebek desanya, Ahad malam.
Insiden ini bukan sekadar contoh penggunaan kekuatan berlebihan, tetapi juga menunjukkan adanya perlindungan politik yang memberi polisi ruang luas untuk lepas dari akuntabilitas.
Polisi segera menutup desa dengan kawat keamanan untuk mencegah bentrokan, sementara pengadilan Be’er Sheva menjatuhkan hukuman penahanan rumah selama lima hari kepada polisi yang menembak, dengan tuduhan menembak ilegal. Polisi mengklaim korban “menjadi ancaman bagi pasukannya”.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memuji Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir atas “upaya polisi menegakkan kontrol di Negev” dan berencana meninjau langsung operasi polisi di selatan.
Namun keluarga al-Turabin membantah narasi polisi. Anak korban yang berusia 11 tahun menyatakan ayahnya syahid seketika saat membuka pintu rumah untuk penangkapan. Polisi diduga menyeret jenazah ke balkon, melepas pakaiannya, dan membersihkan darah di pintu masuk.
Data dari “Ibrahim Fund” mencatat tren mengkhawatirkan: selama 2025, 12 warga Arab syahid akibat tembakan polisi tanpa adanya proses hukum terhadap pelaku.Sejak
Sejak Intifada Kedua 2000, lebih dari 112 warga Palestina 48 syahid ditembak polisi atau aparat Israel, termasuk 28 korban sejak perang Gaza dan “Banjir Al-Aqsha” Oktober 2023.
Insiden Turabin al-Sani’ adalah bagian dari kampanye luas terhadap desa-desa Badui di Negev, meliputi penangkapan, penggerebekan, dan perintah penggusuran, sering dipimpin Ben Gvir yang mengunjungi desa itu tiga kali dalam dua minggu.
Komite Tinggi Arab, diwakili Jamal Zahalka, mengecam “kejahatan biadab” ini dan menuduh polisi bertindak dengan kekerasan sistematis terhadap warga sipil.
Para pengamat dan politisi Palestina menilai tindakan ini bukan sekadar kekerasan sporadis, melainkan bagian dari kebijakan pemerintah Israel yang sistematis: menggunakan provokasi, hukuman kolektif, dan kekerasan terhadap warga Arab untuk mendukung agenda politik dan pemukiman.
Ahli hukum dan anggota Knesset dari Front Demokrat Arab menegaskan, narasi polisi dan investigasi internal tidak dapat dipercaya; korban ditembak dengan darah dingin dan memerlukan penyelidikan independen.
Partai al-Wafa wal-Islah cabang Negev menegaskan bahwa serangan polisi, intimidasi, dan slogan-slogan rasialis di Turabin al-Sani’ adalah bagian dari upaya pemerintah mengusir penduduk desa yang tak diakui, menguasai tanah Negev, dan “menyahkkan” kawasan itu.
Mereka menekankan bahwa warga Negev bukan “lapangan percobaan” siapa pun, dan akan tetap bertahan di tanah mereka meski menghadapi tekanan sistemik dan kebijakan ilegal.
Kasus al-Turabin menyoroti eskalasi kekerasan negara terhadap warga Palestina 48 di bawah perlindungan politik penuh, menjadikan tembakan polisi bukan sekadar tindakan aparat, tetapi instrumen pengusiran dan kontrol.
Sumber: Al Jazeera
