Israel kini berada di ambang transisi kekuasaan. Peluang lengsernya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kian menguat setelah Presiden Isaac Herzog memberi mandat kepada Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru.
Bagi sebagian pihak, potensi tumbangnya rezim Netanyahu mungkin terdengar seperti angin segar. Namun, jika menengok rekam jejak Eisenkot, rakyat Palestina sepertinya harus bersiap menghadapi figur yang tak kalah bertangan besi.
Pria yang selangkah lagi menduduki kursi perdana menteri ini bukanlah orang sembarangan. Ia adalah mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel (IDF) yang portofolionya dipenuhi operasi militer kontroversial, termasuk yang berujung pada syahidnya ratusan warga sipil Palestina.
Mengutip laporan Al Jazeera, Presiden Herzog resmi menyerahkan mandat tersebut pada Sabtu (7/11/2026). Keputusan ini diambil lantaran pemilu 27 Oktober tak menelurkan satu pun pemenang dengan mayoritas mutlak.
Di parlemen Israel (Knesset), Eisenkot mengantongi rekomendasi dari 67 anggota, jauh mengungguli Netanyahu yang hanya meraup 46 suara.
Namun, jalan Eisenkot menuju tampuk kekuasaan tidak lantas mulus. Koalisi empat partai yang menyokongnya baru mengamankan 48 kursi. Ia masih harus bermanuver merangkul kubu lain demi mencapai ambang batas 61 kursi dalam tenggat waktu 28 hari ke depan.
Di tengah alotnya lobi-lobi politik ini, publik kembali menyoroti sepak terjang masa lalunya di medan tempur.
Merangkak dari Serdadu hingga Pucuk Komando
Lahir dari keluarga Yahudi keturunan Maroko di Tiberias pada Mei 1960, Eisenkot menghabiskan masa mudanya di kota pelabuhan Eilat. Garis nasibnya di dunia militer bermula pada 1978 saat ia bergabung dengan Brigade Golani, salah satu pasukan infanteri andalan IDF.
Kariernya meroket tajam. Dari seorang prajurit biasa, ia ditarik memimpin Brigade Golani (1997-1998), lalu didapuk sebagai Komandan Divisi Yudea dan Samaria (sebutan Israel untuk wilayah Tepi Barat) pada kurun 2003-2005.
Di masa itulah, saat Intifada Kedua berkecamuk, ia menjadi dirigen bagi berbagai operasi militer, perburuan kelompok bersenjata, dan penindakan tegas terhadap warga Palestina.
Puncak karier kemiliterannya diraih pada Februari 2015, kala ia dilantik sebagai Kepala Staf IDF ke-21. Empat tahun berada di pucuk pimpinan, Eisenkot merumuskan sederet kebijakan yang kerap memicu kecaman global, terutama terkait dalih keamanan yang harus ditebus mahal dengan nyawa warga sipil.
Rapor Merah dan Jejak Kelam di Palestina
Reputasi Eisenkot tidak bisa dilepaskan dari pendekatan militernya yang represif. Berikut adalah sederet rekam jejak kelamnya yang membekas di tanah Palestina:
1. Ratusan Nyawa di Ujung Senapan Penembak Jitu
Ingatan tentang demonstrasi Great March of Return pada Maret 2018 menjadi salah satu noda paling pekat dalam kariernya. Saat ribuan warga Palestina berunjuk rasa menuntut hak kembali ke tanah leluhur dan memprotes blokade Gaza, Eisenkot meresponsnya dengan moncong senjata.
Jelang demonstrasi, ia secara terbuka mengakui telah menyiagakan lebih dari 100 sniper (penembak jitu) di sepanjang pagar perbatasan.
Laporan Komisi Penyelidikan Independen PBB pada Februari 2019 mengungkap fakta yang menggiriskan. Sepanjang 2018, demonstrasi itu memakan korban 189 warga Palestina syahid, 183 di antaranya ambruk diterjang peluru tajam. Ironisnya, 35 korban syahid adalah anak-anak, disusul tenaga medis dan jurnalis. Lebih dari 6.100 orang lainnya terluka.
PBB bahkan menyatakan militer Israel menembaki demonstran yang tak memberikan ancaman langsung, sebuah tindakan yang berpotensi masuk dalam kategori kejahatan perang.
2. Doktrin Dahiya: Menghalalkan Kehancuran Massal
Jauh sebelum menjabat Kepala Staf IDF, nama Eisenkot sudah lekat dengan strategi militer destruktif yang dikenal sebagai Doktrin Dahiya. Doktrin ini melegalkan penggunaan kekuatan militer secara tak berimbang untuk meluluhlantakkan wilayah sipil secara masif, dengan dalih area tersebut dijadikan basis oleh kelompok bersenjata.
Terinspirasi dari hancurnya kawasan Dahiya di Beirut saat Perang Lebanon 2006, Eisenkot tak segan menggunakan ancaman serupa. Pendekatan brutal ini jelas menabrak prinsip dasar hukum humaniter internasional yang mewajibkan pihak berperang untuk membedakan target militer dan warga sipil.
3. Menyetop Napas Kemanusiaan di Gaza
Bahkan setelah menanggalkan seragam militernya dan beralih menjadi politikus, sikap kerasnya tak memudar. Pascabergabung dengan kabinet perang darurat Netanyahu usai peristiwa 7 Oktober 2023, media Israel Channel 12 melaporkan bahwa Eisenkot sempat mengusulkan pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Dalihnya adalah demi menekan Hamas dan memaksa pembebasan sandera. Usulan mencekik jalur logistik bagi jutaan warga yang tengah dikepung kelaparan ini membuktikan bahwa urusan kemanusiaan tidak pernah mendapat porsi besar dalam kalkulasi politiknya.
Ganti Rezim, Nasib Palestina Tetap Sama?
Eisenkot memang akhirnya pecah kongsi. Ia keluar dari kabinet Netanyahu pada Juni 2024 lantaran tak sepaham dengan sang perdana menteri soal strategi perang. Melalui Partai Yashar yang ia dirikan pada September 2025, ia kini maju menantang mantan bosnya.
Namun, di mata rakyat Palestina, tak ada perbedaan yang mendasar antara Netanyahu dan Eisenkot. Keduanya memiliki pijakan yang sama: menolak keras berdirinya negara Palestina merdeka. Eisenkot bahkan secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan agresi militer di Gaza jika Hamas enggan melucuti senjata.
Bila ada sedikit pembeda, itu hanya sebatas sikapnya yang menentang kekerasan sporadis pemukim Yahudi di Tepi Barat dan menolak perluasan permukiman di kawasan E1. Kendati begitu, ia tetap mendukung eksistensi permukiman ilegal Israel di sana dengan syarat tertentu.
Pada akhirnya, sosok yang kini difavoritkan memegang kendali pemerintahan Israel ini adalah produk asli dari mesin perang. Lengsernya Netanyahu mungkin bakal membuka babak baru di perpolitikan domestik Israel. Namun bagi Palestina, di bawah bayang-bayang Eisenkot, ancaman represi dan tumpahnya darah tampaknya masih akan terus berlanjut.
