PALESTINA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama bertahun-tahun menggambarkan Israel sebagai benteng Barat dalam menghadapi “ancaman Islam”. Serangan Israel terhadap Palestina pun kerap dibingkai sebagai pertarungan antara peradaban dan barbarisme.
Sejumlah artikel dan laporan investigasi media Israel mengungkap bagaimana Israel menggunakan ketakutan terhadap Muslim sebagai instrumen propaganda untuk meraih dukungan publik Barat. Pada saat yang sama, terungkap pula kampanye digital anti-Muslim yang diduga berasal dari Israel.
Temuan itu muncul ketika kritik terhadap rasisme dalam politik dan media Israel semakin menguat. Di tengah perubahan peta politik yang berpotensi mengancam kekuasaan Netanyahu, sentimen anti-Muslim kembali menjadi sorotan.
Mengemas Ketakutan Menjadi Propaganda
Dalam artikel opini di Haaretz, Tamar Kingsberg Bentov mengungkap temuan awal yang bocor dari sebuah studi pesanan Kementerian Luar Negeri Israel. Pada 2025, kementerian tersebut menggandeng perusahaan pemasaran Amerika Serikat, Stagwell Global, untuk mencari cara memperbaiki citra Israel di negara-negara Barat.
Perusahaan itu dipimpin Mark Penn, mantan penasihat politik Presiden Amerika Serikat Bill Clinton.
Stagwell melakukan survei, diskusi kelompok, dan pengujian sejumlah pesan propaganda di lima negara Barat. Studi awal menunjukkan bahwa banyak responden memandang Israel sebagai negara yang melakukan genosida dan apartheid. Penilaian itu bahkan muncul di kalangan mereka yang menentang Hamas dan Iran.
Temuan paling mencolok muncul ketika perusahaan menguji pesan yang membangkitkan ketakutan terhadap Islam ekstrem dan menempatkan Israel sebagai pelindung nilai-nilai Barat. Pesan semacam ini meningkatkan tingkat dukungan terhadap Israel rata-rata lebih dari 20 poin persentase dalam pengujian di setiap negara yang diteliti.
Upaya menggambarkan slogan “Free Palestine” atau “Palestina Merdeka” sebagai ekspresi terorisme, bukan tuntutan kebebasan, juga mendapat respons cukup kuat di kalangan konservatif Amerika Serikat.
Bentov menilai pengujian tersebut bertujuan menemukan pesan yang paling efektif untuk membangun simpati terhadap Israel. Fokusnya bukan pada evaluasi tindakan Israel di Gaza maupun legalitas penjajahan dan permukiman ilegal.
Dengan kata lain, strategi komunikasi itu diarahkan untuk mengubah cara publik memandang Israel, bukan menjawab kritik atas tindakan negara tersebut.
Kampanye Anti-Muslim Tanpa Identitas
Dalam laporan lain, Haaretz mengulas investigasi selama tiga tahun yang dilakukan peneliti Marc Owen Jones dan Sohan D’Souza. Penelitian bertajuk “The Making of the Great Replacement Theory” itu mendokumentasikan kampanye iklan rahasia yang menyebarkan pesan anti-Muslim, anti-imigran, dan anti-Qatar di 30 negara sejak Oktober 2023.
Kedua peneliti mencatat sekitar 533 juta kali kemunculan, jangkauan, dan penayangan konten kampanye tersebut. Angka itu bukan jumlah orang yang benar-benar melihat atau terpengaruh oleh iklan, karena sulit menentukan total audiens secara pasti.
Berdasarkan sejumlah petunjuk teknis, termasuk alamat internet yang berasal dari Israel, informasi berbahasa Ibrani, serta jam kerja yang sesuai dengan waktu operasional di Israel, keduanya menduga kampanye itu diluncurkan dari Israel.
Meski demikian, mereka tidak berhasil mengidentifikasi pihak yang mendanai kampanye tersebut.
Bentov menegaskan tidak ada bukti yang menghubungkan kampanye anti-Muslim itu dengan studi yang dipesan Kementerian Luar Negeri Israel. Namun, ia mencatat adanya kesamaan pesan anti-Muslim dalam sejumlah operasi propaganda lain yang dikaitkan dengan pihak-pihak Israel.
Rasisme di Media Israel Ikut Disorot
Di dalam negeri, sentimen rasis juga memicu kontroversi setelah presenter televisi Eyal Berkovic mempertanyakan kelayakan sejumlah tokoh Arab dan Muslim menyandang gelar “doktor”.
Haaretz melaporkan Berkovic sempat memotong pembicaraan koresponden Channel 13 di Washington, Suleiman Maswadeh, ketika membahas dokter Abdulrahman al-Sayed atau Abdul. Al-Sayed merupakan Muslim pertama yang terpilih menjadi anggota Senat Amerika Serikat. Ia memiliki gelar kedokteran dan doktor di bidang kesehatan masyarakat.
Berkovic menyindir dengan mengatakan, “Sekarang semua orang menjadi dokter.”
Ia kemudian mempertanyakan pula kualifikasi anggota Knesset Ahmed Tibi, yang pernah bekerja sebagai dokter spesialis kandungan dan kebidanan sebelum terjun ke politik.
Channel 13 akhirnya menangguhkan penampilan Berkovic. Stasiun televisi itu menyatakan kebebasan berekspresi tidak dapat dijadikan pembenaran bagi pernyataan rasis.
Keputusan tersebut diambil kurang dari dua pekan setelah Berkovic juga melontarkan penghinaan terhadap presenter televisi Arab, Lucy Aharish.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana sentimen diskriminatif terhadap warga Arab dan Muslim tidak hanya muncul dalam perdebatan politik, tetapi juga mendapat ruang dalam tayangan media Israel.
Netanyahu dan Politik Intimidasi
Kolumnis Israel Nahum Barnea, dalam tulisannya di Yedioth Ahronoth, menilai Netanyahu mengadopsi gaya intimidasi dan politik kekuatan yang digunakan Donald Trump. Namun, hasil pemilu terakhir mulai memperlihatkan batas efektivitas strategi tersebut.
Barnea menyoroti video yang diunggah Netanyahu menjelang penunjukan pesaingnya, Gadi Eisenkot, untuk membentuk pemerintahan. Eisenkot memperoleh rekomendasi dari 67 anggota parlemen, sedangkan Netanyahu hanya mendapat dukungan 46 anggota.
Dalam video tersebut, Netanyahu memperingatkan bahwa pemerintahan yang bergantung pada suara partai-partai Arab akan memicu kerusuhan di kota-kota Israel, bahkan lebih besar daripada yang pernah terjadi di Paris dan Brussel.
Barnea menolak perbandingan itu. Menurutnya, pernyataan Netanyahu justru memperlihatkan cara pandang sang perdana menteri terhadap partisipasi politik warga Arab. Netanyahu menghubungkan aksi protes keras di Eropa dengan keputusan warga Arab Israel menggunakan hak pilih mereka.
Barnea merangkum paradoks tersebut: orang-orang Arab di Eropa turun ke jalan, sedangkan orang-orang Arab di Israel memberikan suara melalui pemilu. Namun, keduanya tetap dianggap tidak memiliki legitimasi di mata Netanyahu, terlepas dari tindakan yang mereka lakukan.
Menurut Barnea, persoalan ini tidak selalu berkaitan dengan sikap pribadi Netanyahu terhadap Islam. Yang lebih penting adalah bagaimana ketakutan terhadap Muslim dimanfaatkan sebagai alat politik.
Netanyahu, kata Barnea, tidak selalu menolak kerja sama dengan partai-partai Arab ketika membutuhkan dukungan mereka. Namun, ia kembali menggunakan retorika pengucilan ketika hal itu menguntungkan perjuangannya mempertahankan kekuasaan.
Setelah hasil pemilu tidak sesuai harapannya, Netanyahu memilih membangun ketakutan dan mempertanyakan legitimasi hasil politik tersebut. Strategi itu kini menghadapi semakin banyak kritik, seiring meningkatnya penolakan terhadap politik intimidasi yang selama ini mewarnai kehidupan politik dan media Israel.
Di tengah perdebatan mengenai masa depan pemerintahan Israel, rangkaian laporan tersebut menunjukkan bahwa sentimen anti-Muslim bukan sekadar persoalan ujaran diskriminatif. Ketakutan terhadap Islam juga dapat dikemas menjadi strategi komunikasi, disebarkan melalui kampanye digital, dan digunakan untuk membentuk persepsi publik sekaligus mempertahankan kekuasaan.
Sumber: Haaretz dan Yedioth Ahronoth.
