Hamas mengecam keras persetujuan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, atas rencana pembangunan kota permukiman baru di timur Al-Quds yang diduduki. Langkah tersebut dinilai sebagai eskalasi berbahaya dalam kebijakan permukiman dan aneksasi, sekaligus kejahatan baru yang menambah panjang catatan pelanggaran Israel terhadap hukum internasional.
Smotrich, pada Kamis (18/12), menyetujui rencana pendirian kota permukiman bernama Mishmar Yehuda di timur Al-Quds, dengan sekitar 3.380 unit hunian, sebagaimana dilaporkan media Israel. Proyek ini dipandang bukan sekadar ekspansi fisik, melainkan bagian dari desain politik yang menancapkan kontrol permanen.
Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan rencana tersebut merupakan kebijakan sistematis untuk mencabut Al-Quds dari lingkungan Palestina, mengubah karakter Arab-Islam kota suci itu, dan mengokohkan proses yudaisasi yang berlangsung bertahap namun konsisten. Hamas menyebut proyek ini sebagai serangan terang-terangan atas hak rakyat Palestina, tanah mereka, dan kesucian tempat-tempat ibadah, serta bentuk pengabaian terhadap peringatan dan kehendak komunitas internasional.
Dampak yang Mengancam Stabilitas
Hamas memperingatkan, perluasan permukiman yang terus berjalan menjadi pemicu utama ketegangan dan ketidakstabilan, seraya menegaskan tanggung jawab penuh pemerintah Israel atas konsekuensi berbahaya dari kebijakan tersebut di lapangan. Gerakan itu menyerukan agar komunitas internasional tidak berhenti pada kecaman, melainkan bertindak cepat menghentikan proyek-proyek permukiman dan menjatuhkan langkah-langkah penjeraan yang nyata.
Di saat yang sama, Hamas mengajak rakyat Palestina untuk memperkuat persatuan dan keteguhan menghadapi skema yudaisasi dan pengusiran yang kian intensif.
Smotrich sendiri, melalui unggahan di platform X, mengklaim kota permukiman baru itu sebagai “tumpuan strategis” guna memperkuat kendali Israel di sisi timur Al-Quds.Ia
Dia menyebut proyek tersebut sebagai langkah tambahan untuk meneguhkan apa yang ia sebut kedaulatan, sekaligus menutup peluang berdirinya negara Palestina.
Kecaman ini muncul di tengah meningkatnya serangan militer dan kekerasan pemukim di Tepi Barat dalam dua tahun terakhir, beriringan dengan perang pemusnahan di Gaza, yang gencatan senjatanya mulai berlaku pada 10 Oktober lalu.
Di Al-Quds, rencana permukiman baru itu menegaskan satu hal: pertarungan atas ruang dan identitas kota suci terus dipaksakan, dengan harga kemanusiaan yang kian mahal.
Sumber: Al Jazeera, Anadolu
