Gedung Putih, Jumat malam waktu setempat, mengumumkan pembentukan lembaga baru bernama “Dewan Perdamaian”, bersamaan dengan pengesahan struktur “Komite Nasional Palestina untuk Pengelolaan Gaza”. Langkah ini menjadi bagian dari fase kedua rencana komprehensif Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza.
Seiring pengumuman tersebut, muncul berbagai pertanyaan tentang apa sebenarnya Dewan Perdamaian, siapa saja yang terlibat, serta bagaimana kaitannya dengan tata kelola Gaza ke depan. Berikut sembilan pertanyaan kunci untuk membaca arah baru kebijakan ini.
1. Apa tujuan pembentukan Dewan Perdamaian?
Menurut pernyataan resmi Gedung Putih, Dewan Perdamaian dibentuk untuk mengawasi secara strategis pelaksanaan rencana komprehensif penghentian perang di Gaza. Rencana tersebut memuat 20 poin utama yang berfokus pada perdamaian jangka panjang, stabilitas kawasan, rekonstruksi, dan pembangunan ekonomi.
Selain itu, dewan ini juga bertugas memastikan akuntabilitas, koordinasi internasional, serta mobilisasi sumber daya global dalam masa transisi dari perang menuju pembangunan.
2. Siapa saja anggota Dewan Eksekutif Pendiri Dewan Perdamaian?
Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, dibentuk Dewan Eksekutif Pendiri yang beranggotakan tokoh-tokoh berpengalaman di bidang diplomasi, ekonomi, pembangunan, dan infrastruktur. Mereka antara lain:
- Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio
- Utusan Khusus AS, Steve Witkoff
- Penasihat senior dan menantu Trump, Jared Kushner
- Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair
- Miliarder dan pengusaha AS, Marc Rowan
- Presiden Bank Dunia, Ajay Banga
- Penasihat politik AS, Robert Gabriel
Setiap anggota akan menangani portofolio khusus, mulai dari tata kelola, hubungan regional, rekonstruksi, investasi, hingga pembiayaan.
Gedung Putih juga menunjuk Aryeh Lightstone dan Josh Greenbaum sebagai penasihat Dewan Perdamaian, yang bertugas memimpin strategi, operasional harian, serta menerjemahkan mandat dewan ke dalam pelaksanaan konkret.
3. Apa itu Dewan Eksekutif Gaza?
Selain Dewan Perdamaian, dibentuk pula Dewan Eksekutif Gaza. Badan ini berfungsi mendukung kantor perwakilan tinggi dan Komite Nasional Pengelolaan Gaza, dengan tujuan:
- Memperkuat tata kelola pemerintahan
- Mempercepat penyediaan layanan publik
- Mendorong stabilitas dan kesejahteraan warga Gaza
4. Siapa saja anggota Dewan Eksekutif Gaza?
Dewan ini terdiri dari sejumlah anggota Dewan Pendiri, yakni Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, dan Marc Rowan, serta tokoh-tokoh regional dan internasional, di antaranya:
- Nikolay Mladenov, mantan utusan PBB, sebagai Perwakilan Tinggi untuk Gaza
- Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan
- Diplomat Qatar, Ali Al-Zuwadi
- Kepala Intelijen Mesir, Hassan Rashad
- Menteri Negara UEA untuk Kerja Sama Internasional, Reem Al-Hashimy
- Pengusaha Israel, Yakir Gabay
- Politisi Belanda, Sigrid Kaag
5. Apa peran Nikolay Mladenov?
Gedung Putih menunjuk Nikolay Mladenov sebagai Perwakilan Tinggi untuk Gaza. Ia bertugas:
- Menjadi penghubung lapangan antara Dewan Perdamaian dan Komite Nasional Gaza
- Mengawasi tata kelola, rekonstruksi, dan pembangunan
- Memastikan koordinasi antara jalur sipil dan keamanan
6. Bagaimana penanganan aspek keamanan di Gaza?
Untuk sektor keamanan, AS menunjuk Jenderal Jasper Jeffers sebagai komandan Pasukan Stabilitas Internasional. Pasukan ini memiliki mandat untuk:
- Memantau implementasi gencatan senjata
- Mendukung Dewan Perdamaian dalam menjalankan rencana komprehensif
- Melakukan pengaturan keamanan yang dinilai perlu untuk mencapai target rencana
Pasukan ini juga bertugas memastikan pelucutan senjata permanen, penghancuran serta pencegahan pembangunan ulang infrastruktur militer, perlindungan warga sipil, dan pengamanan jalur bantuan kemanusiaan. Seluruh operasional dibiayai melalui mekanisme donasi internasional.
7. Apa itu Komite Nasional Palestina untuk Pengelolaan Gaza?
Komite ini akan memegang tanggung jawab eksekutif harian di dalam Gaza, dengan tugas utama:
- Memulihkan layanan publik dasar
- Membangun kembali institusi sipil
- Menormalkan kehidupan sehari-hari
- Menyiapkan fondasi tata kelola yang berkelanjutan dan mandiri
Ali Shaath, mantan Wakil Menteri Perencanaan Palestina, ditunjuk sebagai ketua komite. Ia digambarkan sebagai figur teknokrat berpengalaman luas dalam administrasi publik, pembangunan ekonomi, dan kerja sama internasional, serta memahami realitas kelembagaan Gaza.
Gedung Putih menyebut pembentukan komite ini sebagai langkah sentral fase kedua rencana AS.
8. Bagaimana kaitannya dengan legitimasi internasional?
AS menegaskan bahwa pembentukan Dewan Perdamaian dan komite nasional ini sepenuhnya sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803/2025, yang mengadopsi rencana komprehensif Presiden Trump.
Washington juga menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan Israel, negara-negara Arab, dan komunitas internasional. Nama-nama tambahan untuk kedua dewan tersebut disebut akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan.
9. Bagaimana respons negara-negara Arab?
Sejumlah negara Arab menyambut pembentukan Dewan Perdamaian. Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) menilai langkah ini sebagai bagian dari jalur politik yang lebih luas, sambil menekankan pentingnya gencatan senjata permanen, aliran bantuan kemanusiaan, serta dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan solusi dua negara.
Arab Saudi mendukung pembentukan Komite Nasional Gaza sebagai badan transisi sementara berbasis Resolusi DK PBB 2803.
Yordania juga menyatakan dukungan, mengapresiasi peran AS serta upaya Qatar, Mesir, dan Turki, seraya menegaskan pentingnya keutuhan wilayah Palestina, pemulihan dini, dan kembalinya Otoritas Nasional Palestina untuk mengelola Gaza.
Sumber: Al Jazeera
