Dalam artikel yang dimuat surat kabar Israel Haaretz, jurnalis Mordechai Gilat membedah krisis yang menurutnya tak mungkin terjadi di negara yang mengklaim diri sebagai demokrasi yang menghormati hukum.
Gilat menilai panggung politik Israel saat ini dikendalikan kepentingan pribadi sempit. Dari lembaga kepresidenan, kantor perdana menteri, hingga aparat penegak hukum, semuanya terseret dalam pusaran konflik kepentingan. Para menteri sayap kanan ekstrem, tulisnya, telah mengubah negara menjadi arena balas dendam politik.
Diamnya Presiden
Sorotan utama diarahkan kepada Presiden Israel, Isaac Herzog. Gilat menyebut respons Herzog “memalukan” ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menekan agar Benjamin Netanyahu diberi pengampunan demi menghentikan proses pidana terhadapnya.
“Mengapa Herzog bertindak seolah berada di saku perdana menteri? Mengapa ia diam ketika Trump mempermalukannya di depan dunia?” tulis Gilat.
Menurutnya, permintaan Trump bukan sekadar intervensi asing, melainkan upaya merendahkan institusi kepresidenan Israel. Gilat menilai Netanyahu, yang tengah berupaya menghindari pengadilan, turut membiarkan tekanan itu terjadi.
Dia menyayangkan Herzog yang memilih berlindung di balik pernyataan “belum mengambil keputusan”, alih-alih menegaskan independensi hukum. “Israel bukan negara dunia ketiga yang sistem peradilannya bisa ditekan secara kasar,” tegasnya.
Relasi Memalukan
Gilat juga membuka kembali relasi mantan Perdana Menteri Ehud Barak dengan miliarder terpidana kasus kejahatan seksual, Jeffrey Epstein. Barak, yang kerap memposisikan diri sebagai alternatif moral bagi Netanyahu, disebut memanfaatkan kedekatan itu untuk memperoleh fasilitas hunian gratis di New York.
Bagi Gilat, fakta ini memperlihatkan kemiripan pola antara elite politik Israel: sama-sama bergantung pada jejaring uang dan kekuasaan yang problematik.
Peradilan dan Polisi Dipolitisasi
Di ranah hukum, Gilat menyerang Jaksa Agung Negara Amit Aisman. Ia menuduh Aisman ikut melemahkan penyelidikan kasus-kasus sensitif dan menutup mata terhadap kegagalan kepolisian.
Menurutnya, di bawah pemerintahan Netanyahu, keamanan dalam negeri justru merosot. Ketiadaan kepemimpinan profesional di tubuh kepolisian membuka ruang bagi lonjakan kriminalitas dan menguatnya geng-geng kejahatan.
Di saat yang sama, kelompok pemukim radikal di Tepi Barat (yang dikenal sebagai “pemuda perbukitan”) bebas membakar rumah dan menyerang warga Palestina maupun Israel tanpa penindakan tegas.
Menunggu Putusan Mahkamah Agung
Gilat menilai masa depan Israel kini bergantung pada dua keputusan penting Mahkamah Agung. Pertama, gugatan untuk mencopot Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang ia sebut sebagai “menteri kehancuran” karena mempolitisasi kepolisian dan menjadikannya alat membungkam demonstran oposisi.
Kedua, kewajiban bagi Yariv Levin membentuk komite pemilihan hakim, langkah yang selama ini ditahan oleh kubu kanan ekstrem untuk melumpuhkan sistem peradilan.
Jika arah ini terus dibiarkan, Gilat memperingatkan Israel bisa terjerumus ke dalam konflik sipil internal atau berubah sepenuhnya menjadi negara gagal yang dikuasai korupsi dan ekstremisme.
Artikel di Haaretz itu menjadi potret retak dari dalam: kritik keras yang menunjukkan bahwa krisis Israel bukan hanya di medan perang, tetapi juga di jantung institusi yang seharusnya menopang hukum dan demokrasi.
