PALESTINA — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini memerintahkan pembongkaran sejumlah pos pemukiman liar (outpost) di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Langkah mengejutkan ini diambil di tengah desakan bertubi-tubi dari Amerika Serikat menyusul meluasnya aksi kekerasan yang dilancarkan kelompok pemukim Yahudi terhadap warga sipil Palestina.
Namun, publik internasional patut bersikap skeptis. Bagi sebagian besar pakar dan lembaga pemantau, langkah ini tak lebih dari sekadar taktik pengalihan isu untuk meredam kemarahan Washington, tanpa sungguh-sungguh menghentikan mesin ekspansi pemukiman ilegal Israel.
Langkah Setengah Hati Tanpa Ketegasan
Dalam sistem administrasi Israel, pos pemukiman liar (outpost) berbeda dari pemukiman resmi (settlement). Pos liar didirikan oleh sekelompok pemukim tanpa persetujuan awal dari pemerintah. Prosesnya biasa dimulai dari satu kemah atau kontainer modular (caravan), yang perlahan disambung fasilitas jalan, listrik, hingga akhirnya diakui secara resmi oleh pemerintah Israel sebagai permukiman permanen.
Media Israel Ynet melaporkan bahwa instruksi Netanyahu menyasar sekitar 100 pos liar, khususnya yang berada di Area B. Kendati demikian, perintah tersebut terkesan mengambang. Hingga kini, belum ada pengumuman resmi, jadwal eksekusi yang pasti, maupun daftar lokasi yang akan dikosongkan. Baik kantor Netanyahu maupun militer Israel (IDF) memilih bungkam.
Satu-satunya konfirmasi justru datang dari Menteri Keuangan Israel yang beraliran ekstremis, Bezalel Smotrich. Ia secara terbuka menentang kebijakan tersebut dan menegaskan bahwa pos-pos yang ditargetkan berada di Area A dan B.
Instruksi pembongkaran ini bergulir selang sebulan setelah eskalasi serangan pemukim Israel ke rumah-rumah warga Palestina di Desa Qusra dan Jalud (termasuk kediaman seorang warga Palestina berpaspor AS) yang memicu gelombang kecaman keras dari Washington.
Menyerobot Area B: Taktik Baru Pencaplokan Lahan
Mengapa fokus pada Area B begitu krusial? Berdasarkan Perjanjian Oslo II tahun 1995, Tepi Barat dibagi menjadi tiga zona. Area A berada di bawah kendali penuh otoritas Palestina, Area B di bawah kontrol sipil Palestina namun keamanan dipegang Israel, sementara Area C (yang mencakup 60 persen Tepi Barat) berada di bawah kendali penuh Israel.
Organisasi pemantau asal Israel, Peace Now, mengungkapkan adanya pergeseran tren yang mengkhawatirkan. Di bawah pemerintahan sayap kanan saat ini, para pemukim mulai membangun pos-pos liar jauh masuk ke dalam Area B, bukan lagi sekadar perluasan kecil dari Area C.
Laporan Peace Now merinci sedikitnya ada 26 pos liar berdiri di Area B, dengan 19 di antaranya baru didirikan sejak akhir 2024. Secara keseluruhan, pemukim Israel diperkirakan telah mencaplok lebih dari 100 ribu dunam (sekitar 10.000 hektar) lahan di Area A dan B, di mana 55 ribu dunam di antaranya berada di Area B.
Dampak dari ekspansi ini dirasakan langsung oleh warga Palestina. Di Desa Qusra, Nablus, Badan Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mencatat pendirian pos liar yang merusak jaringan air dan listrik warga sipil.
Ketika tim teknis berupaya memperbaiki kerusakan, mereka dihadang dan diserang oleh kelompok pemukim bersenjata, sementara tentara Israel justru menahan para pekerja listrik tersebut.
Skenario ‘Tukar Peran’ dan Legalisasi Terselubung
Sejarah mencatat, perintah pengosongan pos liar jarang berakhir dengan pengembalian tanah kepada pemilik aslinya. Peace Now menegaskan bahwa meski militer Israel sesekali membongkar pos liar, para pemukim akan kembali dan membangunnya ulang tidak lama kemudian.
Data berbicara jelas: sejak dekade 1990-an, Israel hanya benar-benar mengosongkan dua pos liar (Migron dan Amona). Sebaliknya, pemerintah telah memutihkan (legalized) 33 pos liar, 12 di antaranya diubah menjadi pemukiman mandiri baru, dan 48 pos lainnya kini sedang dalam proses legalisasi.
Lembaga Ketahanan Tembok dan Pemukiman Palestina menilai pengosongan ini hanyalah bagian dari “politik sandiwara dan manajemen citra”. Pihaknya menyebut tindakan tersebut sekadar formalitas sementara untuk meredam tekanan internasional sebelum para pemukim diizinkan kembali.
Di saat pemerintah berpura-pura membongkar beberapa pos, di jalur lain mereka terus mengucurkan anggaran. Pada 25 Agustus lalu, Panglima Komando Pusat Israel, Avi Bluth, menandatangani penetapan 18 “zona jurisdiksi” baru bagi pemukim.
Penetapan status ini memungkinkan pengalokasian anggaran negara untuk infrastruktur air, listrik, dan jalan secara legal, yang secara efektif mengubah status keberadaan mereka dari ilegal menjadi permanen.
Ambivalensi Sikap Amerika Serikat
Di balik retorika keras Washington, sikap AS di lapangan dinilai penuh ketaksaan. Saat berkunjung ke Tepi Barat, Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, menegaskan bahwa kejahatan dan aksi teror oleh pemukim tidak dapat ditoleransi.
Namun, di saat bersamaan, Huckabee mengecilkan masalah ini dengan menyebut pelaku kekerasan hanyalah “kelompok minoritas kecil dari setengah juta warga Israel yang hidup damai di Yudea dan Samaria”, menggunakan istilah Alkitabiah yang dipakai narasi pemukim Israel.
Bahkan, Huckabee secara terbuka menyatakan bahwa warga Israel memiliki hak untuk membangun di Area C.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa retorika AS hanya menyasar individu pelaku kekerasan, bukan merestrukturisasi atau menghentikan proyek pemukiman secara menyeluruh yang oleh PBB dan hukum internasional tegas dinyatakan ilegal.
Pada akhirnya, keberhasilan atau kegagalan dari janji pengosongan pos liar ini tidak diukur dari berapa banyak kontainer yang diangkut keluar, melainkan dari tiga hal: Apakah daftar pos yang ditargetkan bakal dibuka ke publik? Apakah area tersebut tetap kosong setelah tentara pergi? Serta, mampukah dunia internasional menghentikan proses legalisasi terselubung yang terus berjalan?
