JAKARTA — Sesaat sebelum Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertolak ke Amerika Serikat, Kabinet Keamanan Israel (Kabinet Terbatas) menyetujui masuknya sebagian kecil pasukan internasional ke Jalur Gaza. Para analis menilai langkah ini sekadar formalitas untuk menghindari tekanan politik, sembari memperkuat pendudukan dan mendorong pengungsian warga Palestina.
Persetujuan tersebut diberikan hanya beberapa menit sebelum keberangkatan Netanyahu ke Washington untuk bertemu Presiden AS Donald Trump. Pertemuan ini diperkirakan diwarnai dorongan AS agar Israel melanjutkan rencana perdamaian yang sempat mandek.
Namun, sumber di kantor Perdana Menteri Israel mengungkapkan bahwa keputusan tersebut masih bersifat prinsipil dan bersyarat ketat. Israel hanya mengizinkan masuknya 200 personel dari negara-negara yang memiliki perjanjian damai dengan Tel Aviv, dengan syarat seluruh operasinya berkoordinasi penuh dengan militer Israel (IDF).
Selain itu, pejabat Israel menegaskan bahwa penarikan pasukan tidak akan dilakukan sebelum kelompok perlawanan Palestina (Hamas) dilucuti dan seluruh wilayah Gaza dibebaskan dari persenjataan.
Di saat Perwakilan Tinggi Dewan Perdamaian, Nikolay Mladenov, menyambut baik keputusan tersebut, pasukan pendudukan justru memperluas jangkauan mereka di Gaza untuk memperlebar area yang dikenal sebagai Yellow Line (Garis Kuning), yang memicu gelombang pengungsian baru bagi beluhan keluarga Palestina.
Pengosongan Substansi Perjanjian
Analis politik Palestina, Ahmad Al-Thanani, menilai sambutan Mladenov sebagai bentuk “hipokrisi politik” yang memberikan legitimasi bagi berlanjutnya pendudukan Israel. Menurutnya, langkah Israel ini bertujuan meredam potensi tekanan dari Trump dengan memberi kesan seolah-olah Tel Aviv berkomitmen pada rencana perdamaian, padahal porsi kesepakatan tersebut telah dikosongkan dari substansinya.
Al-Thanani menyoroti bagaimana Israel melumpuhkan fungsi pusat pengawasan sipil dan militer, mengebawahi operasinya, hingga melakukan pengawasan ketat yang membuat lembaga tersebut tidak berfungsi. Hal serupa terjadi pada pembukaan Pintu Perbatasan Rafah yang kini dibatasi hanya untuk 50 warga Palestina per hari.
Mengenai pasukan internasional, dari target 20.000 personel yang disepakati, Israel hanya mengizinkan 200 personel. Tugas mereka pun dibatasi pada area kecil di Kota Rafah, padahal seharusnya mereka ditempatkan di sepanjang Yellow Line sebagai tahap awal penarikan militer Israel.
Meski demikian, Al-Thanani memprediksi faksi-faksi di Gaza tidak akan menolak keputusan ini secara mentah-mentah. Faksi Palestina diperkirakan memanfaatkan celah ini bersama para mediator untuk mendorong pengerahan pasukan internasional ke area Yellow Line, sambil memantau pengelolaan perbatasan Rafah oleh pasukan tersebut.
Langkah Formalitas dan Strategi Politik
Direktur Program Studi Israel di Carmel Center, Mtanes Shehadeh, menyepakati pandangan tersebut. Ia mencatat bahwa keputusan kabinet yang diambil secara mendadak tidak memicu kritik internal yang signifikan di Israel.
“Penolakan dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich hanya formalitas, karena mereka tahu keputusan ini tidak memiliki dampak riil di lapangan,” ujar Shehadeh.
Menurut Shehadeh, Israel bermaksud memperketat pembatasan di Gaza untuk mendorong migrasi penduduk. Syarat bahwa pasukan harus berasal dari negara yang terikat perjanjian damai secara khusus bertujuan menyingkirkan keterlibatan Turki dan Qatar.
Ia menambahkan bahwa kebijakan pemerintah Netanyahu di Gaza dan Tepi Barat mencerminkan upaya memperkuat posisi politik menjelang pemilu Israel mendatang, sekaligus menutup celah bagi tekanan diplomatik dari AS maupun negara-negara Arab.
Di sisi lain, mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS, Thomas Warrick, menilai keputusan ini sebagai langkah kecil namun penting menjelang kunjungan Netanyahu. AS sebelumnya mengkritik keterlambatan implementasi rencana perdamaian dan terus mendesak Israel untuk menerima kehadiran Dewan Perdamaian serta mengizinkan pembangunan 50.000 hunian sementara di Rafah dan Khan Younis.
Warrick berpendapat bahwa terlepas dari situasi lapangan yang rumit, perkembangan ini menunjukkan upaya kedua pihak untuk menerapkan rencana perdamaian, yang nantinya akan membutuhkan dukungan dana serta keterlibatan pasukan PBB setelah pemilu Israel selesai.
