AL-QUDS — Sebuah organisasi Israel mengungkap keterlibatan 19 institusi pemerintah dan lembaga publik dalam pengusiran warga Palestina serta pengambilalihan properti mereka di Al-Quds Timur. Praktik tersebut dinilai menjadi bagian dari sistem yang dirancang untuk memperluas permukiman ilegal dan mengubah demografi kota.
Laporan organisasi Israel, Ir Amim, yang dirilis Senin, menyebut 19 institusi tersebut berada di bawah delapan kementerian dan badan Israel. Temuan ini muncul bersamaan dengan pengumuman tender pembangunan 732 unit permukiman ilegal di sebelah barat Betlehem, menurut laporan Anadolu.
Organisasi berhaluan kiri yang fokus pada isu Al-Quds itu mendokumentasikan peran berbagai institusi Israel dalam penggusuran warga Palestina, penyitaan tanah, serta pengambilalihan rumah dan properti di Al-Quds Timur yang diduduki.
Laporan berjudul Displacement: The State System for Dispossession in East Jerusalem itu memetakan bagaimana lembaga-lembaga negara bekerja bersama dalam menjalankan kebijakan yang berujung pada pengusiran warga Palestina dan perluasan permukiman ilegal.
Pengusiran Tak Lagi Hanya Dilakukan Organisasi Pemukim
Ir Amim menegaskan, praktik pengusiran warga Palestina tidak lagi terbatas pada organisasi pemukim seperti Ateret Cohanim dan Elad. Sejak 2023, otoritas Israel secara langsung semakin terlibat dalam pengambilalihan properti dan pengusiran warga dalam skala lebih luas.
Menurut laporan tersebut, kebijakan itu merupakan bagian dari upaya sistematis untuk mengikis keberadaan warga Palestina di Al-Quds Timur.
Berbagai institusi Israel menjalankan peran yang saling melengkapi. Kementerian Kehakiman, melalui lembaga wali umum dan kantor pendaftaran tanah, memungkinkan pengalihan properti ke tangan negara maupun organisasi pemukim.
Sementara itu, Kementerian Keuangan menggunakan kewenangan sebagai pengelola properti orang-orang yang dianggap tidak hadir untuk mengambil alih aset milik warga Palestina.
Kementerian Konstruksi dan Perumahan mendorong proyek pembangunan permukiman ilegal di atas tanah yang telah disita. Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri dan berbagai badan perencanaan berperan dalam menyetujui rencana pembangunan permukiman sekaligus membatasi pembangunan di lingkungan warga Palestina.
Kementerian Al-Quds dan Warisan turut mendanai proyek-proyek permukiman ilegal. Kementerian Keamanan Nasional, kepolisian, dan aparat penegak hukum terlibat dalam pelaksanaan penggusuran serta pembongkaran rumah.
Adapun Pemerintah Kota Al-Quds yang dikuasai Israel mendorong rencana perluasan permukiman dan menjalankan perintah pembongkaran rumah-rumah warga Palestina.
Enam Lingkungan Palestina Terancam Digusur
Laporan Ir Amim menyebut kebijakan tersebut menjangkau berbagai kawasan di kota, terutama Kota Tua Al-Quds dan lingkungan sekitarnya. Sejumlah wilayah seperti Silwan, Sheikh Jarrah, Ras al-Amud, dan Jabal Zaitun terus menghadapi pengusiran keluarga Palestina, pengambilalihan properti, serta pembangunan proyek permukiman dan wisata.
Organisasi itu mengidentifikasi enam lingkungan Palestina di Al-Quds Timur yang berada dalam ancaman penggusuran, yakni Batn al-Hawa, al-Bustan, Umm Haroun, Umm Tuba, al-Walaja, dan Desa al-Nu’man.
Di lingkungan al-Bustan, Silwan, pemerintah kota Israel berencana merobohkan 115 rumah. Sementara itu, seluruh 45 rumah di Desa al-Nu’man terancam dibongkar.
Ir Amim juga mencatat peningkatan tajam pembongkaran rumah warga Palestina di Al-Quds Timur. Rata-rata pembongkaran yang sebelumnya sekitar 50 unit pada 2019 meningkat menjadi 181 unit sepanjang 2024.
Israel Sita 35 Persen Wilayah Al-Quds Timur
Ir Amim menyebut Israel telah mengambil alih sekitar 35 persen wilayah Al-Quds Timur sejak menduduki kawasan tersebut pada 1967. Di atas tanah yang disita, Israel telah mengajukan tender pembangunan lebih dari 60 ribu unit permukiman ilegal.
Perluasan permukiman juga terus berlangsung di Tepi Barat yang diduduki. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel memperluas permukiman yang sudah ada, membangun pos-pos permukiman baru, mengambil alih tanah Palestina, serta mengeluarkan perintah militer dan membongkar bangunan milik warga.
Saat ini, sekitar 770 ribu pemukim Israel tinggal di ratusan permukiman dan pos permukiman ilegal di Tepi Barat. Dari jumlah tersebut, sekitar 250 ribu berada di Al-Quds Timur.
Pemukim Israel juga terus melakukan serangan terhadap warga Palestina dan properti mereka.
Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2334 yang disahkan pada 2016 menegaskan bahwa permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Al-Quds Timur, tidak memiliki legitimasi hukum dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.
Sumber: Al Jazeera dan Anadolu
