LONDON — Ribuan orang turun ke jalan di London, Inggris untuk menuntut pemerintah menghentikan penjualan senjata kepada Israel dan menjatuhkan sanksi terhadap negara itu. Para demonstran menuding pemerintah Inggris turut berkontribusi terhadap perang Israel di Jalur Gaza karena belum menghentikan seluruh kerja sama persenjataannya.
Aksi serupa berlangsung di Paris, Berlin, Istanbul, dan Kopenhagen. Para peserta menuntut penghentian perang di Gaza, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, serta pemutusan kerja sama militer dan perdagangan dengan Israel.
Menurut koresponden Al Jazeera, Mina Harbalo, demonstrasi di London itu merupakan aksi ke-37 sejak perang di Gaza dimulai. Jumlah peserta mencapai ribuan orang, bahkan diperkirakan puluhan ribu berdasarkan pantauan di lapangan.
Massa membawa bendera Palestina dan berbagai poster bertuliskan “Hentikan Persenjataan Israel”, “Hentikan Pendanaan Genosida”, “Akhiri Penjajahan”, serta “Akhiri Keterlibatan dalam Kejahatan Perang Israel”.
Aksi tersebut melibatkan mahasiswa, dokter dan tenaga kesehatan, anggota serikat pekerja, akademisi, serta seniman. Mereka menilai langkah yang telah diambil pemerintah Inggris belum menjawab tuntutan untuk memberlakukan embargo menyeluruh terhadap ekspor senjata ke Israel.
Para demonstran juga mendesak pemerintah menghentikan pertukaran informasi intelijen dengan Israel. Mereka meminta hubungan lembaga dan perusahaan Inggris dengan pihak-pihak yang dinilai berkaitan dengan militer Israel atau aktivitas permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki turut ditinjau.
Kampanye Solidaritas Palestina mengumumkan melalui akun X bahwa demonstrasi dimulai dari kawasan Victoria Embankment di pusat London dengan slogan “Akhiri Genosida”. Mereka menyerukan penghentian pasokan senjata dan pemberlakuan sanksi terhadap Israel.
Menurut Mina, para peserta memandang Palestina sebagai isu publik yang terus mendapat perhatian masyarakat Inggris. Karena itu, mereka berupaya mempertahankan tekanan terhadap pemerintahan Partai Buruh agar mengambil langkah yang lebih tegas terhadap Israel.
Istanbul: Tuntutan akhiri blokade Gaza
Di Istanbul, Turki, para demonstran berkumpul di Lapangan Beyazıt sebelum bergerak menuju Lapangan Sultanahmet. Mereka menuntut penghentian perang, pencabutan blokade Gaza, dan pembukaan akses bantuan kemanusiaan.
Massa mengibarkan bendera Palestina dan Turki serta mengenakan keffiyeh, syal khas Palestina. Sebagian peserta memakai sarung tangan putih yang menurut penyelenggara menjadi simbol penolakan terhadap sikap diam atas penderitaan warga Gaza.
Para demonstran menyerukan agar solidaritas terhadap Palestina terus diperkuat, baik di Turki maupun di berbagai negara. Mereka juga meminta masyarakat internasional menekan pihak-pihak terkait untuk menghentikan pembunuhan dan serangan yang terus mengancam warga sipil.
Koresponden Al Jazeera, Amer Lafi, melaporkan bahwa peserta aksi ingin memastikan penderitaan warga Palestina tidak luput dari perhatian dunia.
Paris: Desak Prancis hentikan ekspor senjata
Di Paris, demonstrasi dimulai dari Place de la République menuju kawasan Châtelet, melewati Place de la Bastille di pusat ibu kota Prancis. Para peserta membawa bendera Palestina dan poster yang menuntut penghentian perang serta penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa pembatasan.
Sejumlah pembicara mendesak agar para pemimpin Israel dimintai pertanggungjawaban di hadapan peradilan internasional. Mereka juga menyerukan pengakhiran penjajahan dan pembangunan permukiman ilegal, serta pemenuhan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
Para demonstran dan organisasi pendukung Palestina menilai pengakuan diplomatik terhadap negara Palestina saja tidak cukup. Mereka meminta pemerintah Prancis menghentikan ekspor senjata ke Israel dan mendorong Uni Eropa menangguhkan perjanjian kemitraan dengan negara tersebut.
Aksi di Paris turut diikuti anggota parlemen dari kelompok kiri dan perwakilan serikat pekerja, menurut koresponden Al Jazeera, Nour Eddine Bouziane.
Berlin: Ribuan orang menolak kerja sama militer
Di Berlin, lebih dari 3.000 orang mengikuti demonstrasi yang digelar koalisi United for Palestine, berdasarkan perkiraan awal yang dilaporkan Al Jazeera. Aksi itu mengusung slogan “Tidak Ada Perdamaian di Tanah yang Dirampas”.
Demonstrasi semula dijadwalkan dimulai dari Gerbang Brandenburg. Namun, polisi memindahkan titik keberangkatan ke kawasan di seberang gedung Kanselir Jerman sebelum massa bergerak menuju Lapangan Potsdam. Polisi menyebut pertimbangan keamanan sebagai alasan pemindahan tersebut.
Koresponden Al Jazeera, Issa Taibi, melaporkan bahwa lebih dari 1.300 personel polisi dikerahkan untuk mengamankan aksi. Pesertanya mencakup aktivis, tokoh politik, akademisi, anggota serikat pekerja, Partai Kiri, dan sejumlah kelompok politik lainnya.
Mereka menuntut pemerintah Jerman menghentikan kerja sama dengan Israel dan menghentikan pasokan senjata. Para demonstran juga meminta agar gerakan solidaritas Palestina tidak dibatasi atau didiskreditkan.
Kopenhagen: Soroti hubungan dagang dan pengiriman militer
Di Kopenhagen, Denmark, para demonstran berkumpul di dekat Museum Perlawanan Denmark sebelum bergerak menuju pusat kota. Koresponden Al Jazeera, Abdullah al-Shami, melaporkan bahwa penyelenggara memperkirakan aksi berlangsung sekitar tiga jam.
Peserta berasal dari Denmark serta negara-negara tetangga, termasuk Swedia dan Norwegia. Mereka mengibarkan bendera Palestina dan membawa poster yang menyerukan penghentian perang serta peningkatan tekanan internasional terhadap Israel.
Para demonstran meminta pemerintah Denmark memutus hubungan perdagangan dan militer dengan Israel. Sebagian peserta juga menuduh perusahaan pelayaran Denmark, Maersk, berkontribusi dalam pengiriman peralatan militer ke Israel. Tuduhan tersebut disampaikan oleh para demonstran selama aksi berlangsung.
Pengecualian ekspor senjata Inggris masih dipersoalkan
Tuntutan embargo senjata di London berkaitan erat dengan kebijakan ekspor militer Inggris yang dinilai belum menyeluruh.
Pada September 2024, pemerintah Inggris menangguhkan sekitar 30 dari total 350 izin ekspor peralatan militer ke Israel setelah melakukan peninjauan hukum. Namun, penangguhan itu tidak mencakup komponen pesawat tempur F-35 yang diproduksi melalui program internasional.
Pada Juni 2025, Mahkamah Agung Inggris memutuskan bahwa kelanjutan ekspor komponen tersebut sah secara hukum. Putusan itu mengakui adanya kemungkinan pesawat F-35 digunakan dalam pelanggaran hukum humaniter internasional, tetapi menilai keputusan untuk tetap berpartisipasi dalam program pertahanan multilateral tersebut merupakan kewenangan pemerintah.
Pengecualian untuk komponen F-35 menjadi salah satu sasaran utama kritik kelompok solidaritas Palestina. Mereka menilai penangguhan sebagian izin ekspor tidak cukup untuk menghentikan dukungan militer Inggris kepada Israel.
Gelombang demonstrasi di sejumlah kota Eropa dan Istanbul menunjukkan bahwa tuntutan terhadap Israel tidak berhenti pada seruan penghentian perang. Para peserta juga mengincar hubungan persenjataan, kerja sama intelijen, dan perdagangan yang mereka anggap membantu mempertahankan kemampuan Israel melanjutkan operasi militernya di Gaza.
Pesan Kemanusiaan dari Jalanan Jakarta, Indonesia Berdiri untuk Gaza
Ratusan elemen masyarakat Jakarta yang tergabung dalam “Indonesia Peace Convoy” memadati jalanan utama Jakarta. Aksi damai yang dipimpin langsung oleh Pimpinan AQL Islamic Center, KH Bachtiar Nasir (UBN) ini, menjadi ruang untuk menyuarakan penolakan keras terhadap tiga tahun genosida yang terus berlangsung di Gaza, Palestina.
Iring-iringan kendaraan roda dua dan empat ini bergerak menyemut dari Tebet, Jakarta Selatan, menyusuri rute protokol seperti Semanggi dan Bundaran HI, hingga berlabuh di kawasan Kota Tua. Sepanjang jalan, massa tak henti menggemakan tuntutan agar dunia internasional segera membuka akses bantuan kemanusiaan seluas-luasnya untuk Gaza dan menuntut pengadilan bagi para penjahat perang Israel.
Aksi yang merangkul berbagai lapisan masyarakat (mulai dari pengemudi ojek online, mahasiswa, hingga tenaga pendidik) ini menjadi alarm kemanusiaan sekaligus simbol perlawanan tanpa kekerasan. Turunnya warga ke jalan membuktikan bahwa dukungan masyarakat sipil Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tidak akan pernah padam hingga penjajahan benar-benar berakhir.
Sumber: Al Jazeera
