RAMALLAH — Eskalasi serangan penjajah Israel dan kekerasan pemukim di Tepi Barat dalam beberapa waktu terakhir mendorong munculnya seruan agar warga Palestina memperkuat pertahanan rakyat dan menghadapi serangan pemukim di lapangan.
Sejumlah analis menilai, situasi tersebut tidak berarti Palestina kehabisan pilihan. Sebaliknya, masih terdapat sejumlah langkah yang dapat ditempuh, mulai dari penguatan perlawanan sipil hingga mobilisasi politik dan tekanan internasional.
Kekerasan pemukim kembali meningkat pada Selasa (28/9) di sejumlah wilayah Tepi Barat dan Al-Quds. Di Desa Jalud, selatan Nablus, pemukim membakar rumah dan kendaraan. Di Bab al-Amud, Al-Quds, seorang warga lanjut usia dipukuli, sementara kelompok pemukim juga menyerbu Beitunia, sebelah barat Ramallah.
Aksi lainnya terjadi di kawasan Bab al-Khalil, Al-Quds. Pemukim dilaporkan mengotori pintu masuk Biara Armenia. Pada saat yang sama, penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa dan Masjid Ibrahimi terus berlangsung. Mereka juga mengambil hasil panen zaitun dan memblokir jalan yang digunakan warga Palestina.
Berbagai aksi tersebut berlangsung di bawah perlindungan tentara Israel. Kondisi ini memunculkan tudingan bahwa pemerintah Israel memberikan perlindungan dan dukungan resmi terhadap serangan yang dilakukan pemukim.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut tindakan tersebut sebagai ulah individu dari kelompok kecil “pengacau”. Namun, mantan komandan militer Israel untuk Tepi Barat, Gadi Shamni, menyebut jumlahnya jauh lebih besar. Ia memperkirakan terdapat sekitar 1.000 “teroris Yahudi” dan ribuan lainnya yang mendukung mereka.
Dari Perlawanan Sipil hingga Penguatan Kedaulatan
Asisten Kepala Komisi Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman, Salah al-Khawaja, menilai eskalasi tersebut tidak berarti Palestina tidak lagi memiliki pilihan.
Menurut dia, Palestina saat ini berada dalam fase konflik dan perjuangan, bukan pada tahap penyelesaian.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Khawaja mengatakan Palestina memiliki sejumlah pilihan, terutama karena Israel dinilai tidak mengakui berbagai kesepakatan yang sebelumnya telah ditandatangani dengan pihak Palestina, termasuk kesepakatan yang memiliki banyak kelemahan bagi Palestina.
Kondisi tersebut, menurut Khawaja, dapat menjadi dasar bagi Palestina untuk menyatakan kedaulatannya atas seluruh wilayah yang diduduki setelah Juni 1967 dan mendorong masyarakat internasional berinteraksi dengan realitas tersebut.
Ia juga menyebut Palestina dapat memanfaatkan keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang, menurutnya, memberikan dasar kewenangan politik atas wilayah tersebut kepada rakyat Palestina.
Pilihan lain adalah mengembangkan pembangkangan sipil di Area C Tepi Barat dengan melibatkan berbagai lembaga Palestina, organisasi internasional, serta kekuatan nasional untuk memperkuat ketahanan masyarakat.
Khawaja juga mengusulkan menghidupkan kembali gagasan komite perlindungan masyarakat yang pernah digunakan dalam Intifada Pertama. Menurut dia, mekanisme tersebut dapat dikembangkan menjadi instrumen untuk menghadapi serangan dan melindungi harta benda warga, terutama di wilayah yang berdekatan dengan permukiman Israel.
Namun, ia menekankan bahwa perjuangan rakyat tidak boleh berhenti pada slogan atau seruan politik.
Diperlukan keyakinan dan dukungan kolektif agar gerakan tersebut benar-benar memiliki kekuatan di lapangan. Menurut Khawaja, tekanan masyarakat internasional juga diperlukan untuk mendorong Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menangani pembangunan permukiman Israel sebagai kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma.
Ia menilai kebijakan Israel yang secara bertahap mengubah Tepi Barat menjadi sejumlah kantong wilayah yang terpisah berpotensi menghilangkan peluang terbentuknya negara Palestina yang merdeka.
Israel Dinilai Tak Akan Berhenti Tanpa Tekanan
Analis politik Muhammad Halsa menilai Israel tidak akan mengubah perilakunya selama tidak menghadapi konsekuensi nyata.
Menurut Halsa, pemerintah Israel merasa relatif terbebas dari pertanggungjawaban atas tindakannya di Palestina maupun negara-negara Arab lainnya. Ia juga menilai kecaman PBB dan organisasi internasional lainnya belum memberikan tekanan yang cukup berarti.
Halsa mengatakan, perhatian Netanyahu lebih tertuju pada sikap Amerika Serikat dibandingkan kecaman yang datang dari lembaga-lembaga internasional.
Di sisi lain, kekerasan pemukim mulai memberikan dampak terhadap citra Israel di dunia internasional. Halsa mengatakan perkembangan tersebut bahkan menimbulkan kekhawatiran di kalangan sejumlah pemimpin mengenai Israel yang semakin dipandang sebagai tempat yang tidak aman bagi warga negaranya sendiri.
Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, melihat perkembangan tersebut sebagai indikasi perubahan fase penjajahan menuju apa yang ia sebut sebagai fasisme.
Barghouti menilai pemerintah dan militer Israel memiliki peran dalam berbagai upaya yang menurutnya bertujuan melakukan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina.
Namun, ia mengakui bahwa tidak ada pihak yang akan mengirim pasukan untuk menghadapi Israel dan mengakhiri penjajahan melalui kekuatan militer.
Karena itu, menurut Barghouti, tekanan terhadap Israel dapat ditempuh dengan memperkuat Palestina secara politik, ekonomi, dan ilmiah, sekaligus memberlakukan sanksi serta boikot terhadap pemukim dan pemerintah yang mendukung mereka.
Tekanan Internasional Mulai Menguat
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Barghouti mengatakan sejumlah negara mulai mengambil langkah untuk mengisolasi Israel sebagai bagian dari dukungan terhadap ketahanan Palestina.
Menurutnya, sejumlah langkah yang telah diperjuangkan Palestina selama sekitar dua dekade mulai terlihat di negara-negara seperti Spanyol dan Inggris.
Namun, Barghouti menilai tekanan tersebut masih perlu diperluas. Ia menyerukan penguatan tekanan masyarakat sipil serta penghentian normalisasi hubungan dengan Israel oleh negara-negara Arab.
Bagi para analis tersebut, persoalan Tepi Barat kini bukan hanya menyangkut meningkatnya kekerasan pemukim. Perkembangan di lapangan juga berkaitan dengan masa depan wilayah Palestina, kemampuan warga mempertahankan keberadaan mereka, serta seberapa besar tekanan politik dan ekonomi internasional dapat memengaruhi kebijakan Israel.
Sumber: Al Jazeera
