TEPI BARAT — Perjalanan warga Palestina di Tepi Barat bukan lagi soal jarak. Untuk pergi bekerja, mengantar anak ke sekolah, berobat, atau sekadar berpindah dari satu kota ke kota lain, mereka harus melewati ratusan penghalang yang dapat sewaktu-waktu ditutup.
Situasi itu kembali memburuk setelah Israel memberlakukan penutupan menyeluruh di Tepi Barat selama sepekan dengan dalih perayaan hari raya Yahudi Sukkot. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengeluarkan keputusan tersebut pada Ahad lalu berdasarkan rekomendasi militer Israel. Penutupan dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu, 3 Oktober.
Selama penutupan, akses keluar-masuk diperketat dan pemeriksaan di pos-pos pemeriksaan ditingkatkan. Jalur menuju Masjid Al-Aqsa di Al-Quds Timur yang diduduki dan Masjid Ibrahimi di Hebron turut terdampak.
Padahal, jauh sebelum penutupan tersebut diberlakukan, mobilitas warga Palestina sudah dibatasi oleh ratusan pos pemeriksaan dan penghalang yang tersebar di berbagai wilayah Tepi Barat.
Di Provinsi Ramallah dan Al-Bireh, misalnya, pasukan Israel menutup jalan dan pintu masuk menuju sejumlah kota dan desa, termasuk Turmusaya, Aboud, Nabi Saleh, Atara, dan Taybeh. Pos pemeriksaan juga didirikan di Yabrud, Ein Sinya, dan Jaba untuk memeriksa kendaraan serta identitas warga.
Bagi warga Palestina, dampaknya tidak berhenti pada kemacetan atau perjalanan yang menjadi lebih panjang. Sistem penghalang tersebut telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan hingga layanan kesehatan.
Pekerja Palestina Ikut Terjepit
Penutupan Tepi Barat juga berdampak pada warga Palestina yang masih memegang izin bekerja di Israel dan permukiman Israel.
Jumlah mereka sendiri telah merosot tajam sejak perang Israel di Gaza dimulai pada Oktober 2023. Di kawasan industri Israel di Tepi Barat, hanya pekerja yang dikategorikan Israel sebagai tenaga “esensial” yang masih diperbolehkan masuk.
Sebelum perang, sekitar 160 ribu warga Palestina dari Tepi Barat bekerja untuk pemberi kerja Israel. Sebagian besar bekerja di Israel, sementara sisanya berada di permukiman, menurut Palestine Economic Policy Research Institute (MAS).
Setelah Israel melarang sebagian besar pemegang izin memasuki wilayahnya, jumlah tersebut anjlok menjadi sekitar 27.300 pekerja pada pertengahan 2024.
Dampaknya terasa langsung pada pasar kerja. Organisasi hak asasi Israel Gisha mencatat tingkat pengangguran di Tepi Barat melonjak dari 12,9 persen pada September 2023 menjadi 30,7 persen setahun kemudian.
Ketergantungan terhadap lapangan kerja di Israel bukan muncul tanpa sebab. Selama puluhan tahun, tingginya pengangguran dan rendahnya tingkat upah di wilayah Palestina mendorong banyak warga Tepi Barat mencari pekerjaan di Israel.
Kondisi tersebut, menurut sumber, merupakan konsekuensi dari sekitar enam dekade penjajahan yang membatasi perekonomian dan mobilitas warga Palestina serta mempersempit akses mereka terhadap tanah.
Pada September 2024, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan Israel mengakhiri pendudukan yang disebutnya “ilegal” dalam waktu satu tahun. Namun, di lapangan, perkembangan justru bergerak ke arah sebaliknya.
Serangan ke kota-kota Palestina terus meningkat, termasuk operasi yang dilakukan tentara Israel bersama pemukim. Pada saat yang sama, pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat terus diperluas meski permukiman tersebut bertentangan dengan hukum internasional.
Akses Berobat Pun Terkendala
Sektor kesehatan juga tidak luput dari dampak sistem pembatasan tersebut.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sekitar 233 serangan terhadap layanan kesehatan di Tepi Barat sepanjang 2025. Sebanyak 84 persen di antaranya melibatkan hambatan terhadap akses menuju rumah sakit dan klinik, keterlambatan di pos pemeriksaan, pemeriksaan atau pelecehan terhadap tenaga medis, maupun pembatasan pergerakan ambulans.
Pada tahun yang sama, 36 persen dari 87.427 permohonan izin pasien Palestina untuk mendapatkan perawatan di Al-Quds Timur dan Israel ditolak atau ditangguhkan.
Angka tersebut meningkat dibandingkan 2022, ketika proporsi permohonan yang ditolak atau ditangguhkan berada di angka 18 persen.
Dengan demikian, penghalang di jalan tidak hanya menentukan kapan seseorang tiba di tempat kerja atau sekolah. Dalam kasus tertentu, penghalang itu juga dapat menentukan seberapa cepat seorang pasien memperoleh pertolongan medis.
925 Penghalang untuk 3,4 Juta Warga Palestina
Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), terdapat lebih dari 300 pos pemeriksaan Israel di Tepi Barat.
Namun, jumlah penghalang yang membatasi pergerakan warga jauh lebih besar.
Hingga Desember 2025, OCHA mencatat terdapat 925 penghalang yang membatasi pergerakan sekitar 3,4 juta warga Palestina di Tepi Barat dan Al-Quds Timur.
Rinciannya:
- 232 gerbang jalan
- 218 pos pemeriksaan parsial
- 167 tanggul tanah
- 114 penghalang linier
- 105 blok beton
- 89 pos pemeriksaan permanen
Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi yang pernah dicatat OCHA sejak lembaga itu mulai melakukan pemantauan sekitar 20 tahun lalu. Angkanya 43 persen lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahunan selama periode tersebut, yakni 647 penghalang.
Jumlah penghalang meningkat dari 642 pada Juni 2023 menjadi 793 pada Maret 2024. Angka itu kembali naik menjadi 849 pada Februari 2025 dan mencapai 925 pada akhir tahun.
Sepanjang 2025 saja, pasukan Israel mendirikan lebih dari 120 penghalang baru.
Perubahan bukan hanya terjadi pada jumlah, tetapi juga pada bentuk sistem pembatasannya.
Dua dekade lalu, pos pemeriksaan dan gerbang permanen hanya mencakup sekitar 15 persen dari seluruh penghalang. Sementara itu, tanggul tanah dan blok beton yang sifatnya lebih sementara mencapai sekitar 73 persen.
Kini kondisinya berbalik. Pos pemeriksaan dan gerbang mencakup sekitar 60 persen dari keseluruhan penghalang.
OCHA menggambarkan perubahan tersebut sebagai penguatan sistem pembatasan yang semakin mengakar, bukan lagi sekadar tindakan darurat.
Tepi Barat Dipotong-potong
Sebagian besar penghalang tersebut tidak hanya memperlambat perjalanan. Ia memutus hubungan antarkota dan desa Palestina dengan jalan-jalan utama.
Dari 925 penghalang yang tercatat OCHA, sebanyak 459 atau sekitar separuhnya memutus akses antara kota dan desa Palestina dengan jalan utama.
Sebanyak 121 penghalang juga menghambat akses menuju Jalan 60, jalur utama yang menghubungkan bagian utara dan selatan Tepi Barat.
Dampaknya sederhana tetapi luas: warga harus menempuh rute yang lebih panjang untuk bekerja dan bersekolah, sementara akses terhadap layanan kesehatan juga semakin sulit.
Sistem tersebut semakin diperkuat oleh tembok pemisah sepanjang 712 kilometer. Sekitar 85 persen jalur tembok berada di dalam wilayah Tepi Barat.
Pemegang identitas Tepi Barat hanya dapat melewati tiga dari 13 titik pemeriksaan yang tersedia di sepanjang tembok, itu pun dengan izin Israel yang sulit diperoleh.
Di antara pos pemeriksaan yang paling penting adalah Qalandia, jalur utama antara Ramallah dan Al-Quds Timur. Sebelumnya, pos ini menangani sekitar sepertiga dari seluruh lalu lintas antara Tepi Barat dan Israel.
Ada pula Pos Pemeriksaan 300 atau Gilo yang menghubungkan Bethlehem dengan Al-Quds. Pos tersebut merupakan jalur utama bagi warga Palestina yang bekerja di Al-Quds Timur dan sejumlah kota di wilayah tengah.
Pos Eyal melayani pekerja dari Qalqilya dan wilayah utara Tepi Barat. Sementara Pos Taybeh berada di selatan Tulkarm dan Pos Tarqumiya berada di dekat Hebron.
Hebron Jadi Salah Satu Titik Terpadat
Konsentrasi penghalang permanen paling tinggi terdapat di kawasan H2 di pusat Hebron.
Dari 89 pos pemeriksaan permanen yang dicatat OCHA, sebanyak 34 berada di kawasan H2, atau sekitar 40 persen dari seluruh pos permanen di Tepi Barat. Selain itu, terdapat 101 penghalang lainnya di kawasan tersebut.
Sekitar 7.000 warga Palestina dan beberapa ratus pemukim Israel tinggal di wilayah H2.
Sejak Oktober 2023, akses ke kawasan itu hanya diberikan kepada warga yang terdaftar sebagai penduduk. Mereka harus melewati tiga pos pemeriksaan yang beroperasi mulai pukul 07.00 hingga 20.00. Di luar jam tersebut, pos ditutup.
Di luar penghalang permanen, pasukan Israel juga memasang pos pemeriksaan bergerak atau “flying checkpoints” di berbagai ruas jalan Tepi Barat.
Rata-rata terdapat 15 pos bergerak setiap pekan.
Pos-pos tersebut tidak tercantum dalam peta PBB maupun peta lembaga Palestina. Artinya, warga tidak selalu dapat mengetahui di mana perjalanan mereka akan kembali dihentikan atau diperiksa.
Dari 925 Menjadi 942 Penghalang
Data OCHA juga belum menggambarkan seluruh perkembangan terbaru di lapangan.
Komisi Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman Palestina menambahkan sejumlah penghalang yang dibangun Israel dalam dua bulan terakhir. Berdasarkan pemantauan lembaga tersebut, totalnya mencapai 942 pos dan penghalang.
Jumlah itu terdiri atas 824 pos pemeriksaan dan titik penutupan permanen, serta 118 penghalang linier dengan panjang keseluruhan mencapai 107,7 kilometer.
Hebron menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 221 pos dan titik penutupan permanen. Disusul Ramallah dan Al-Bireh dengan 160, Nablus 120, Bethlehem 78, dan Al-Quds 62.
Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa pembatasan mobilitas di Tepi Barat bukan sekadar kumpulan pos pemeriksaan yang berdiri sendiri.
Ia membentuk jaringan yang memotong jalan, memisahkan komunitas, memperpanjang perjalanan, membatasi akses kerja dan pendidikan, serta membuat layanan kesehatan semakin sulit dijangkau.
Bagi 3,4 juta warga Palestina yang hidup di Tepi Barat dan Al-Quds Timur, setiap perjalanan sehari-hari pada akhirnya harus berhadapan dengan satu pertanyaan yang sama: apakah jalan yang mereka lalui hari ini masih terbuka, atau kembali tertutup oleh sebuah penghalang baru?
Sumber: Al Jazeera
