AL-QUDS — Ada yang ganjil saat rombongan pemukim Yahudi menyerbu Kompleks Masjid Al-Aqsa pada hari kedua Tahun Baru Ibrani lalu. Tak ada satupun foto atau rekaman video dari dalam area masjid yang beredar di platform media lokal, regional, maupun internasional.
Pemandangan ini bukan kebetulan. Ini menunjukkan betapa rapinya taktik pemblokiran informasi yang dibangun otoritas pendudukan Israel secara bertahap di salah satu situs paling suci umat Islam tersebut.
Pada hari-hari pertama gelombang serbuan musim raya Yahudi (yang digadang-gadang sebagai periode paling krusial dan rawan sepanjang tahun) Al-Aqsa tidak cuma dikepung barikade militer. Kompleks suci ini seolah dibentengi tembok tebal yang menyekat akses informasi keluar, mencegah dunia luar menyaksikan secara langsung pelanggaran yang terjadi di sana.
Strategi Bertahap Membungkam Kamera
Peneliti isu Yerusalem, Ziyad Ibhais, menilai ketiadaan dokumentasi tersebut bukan peristiwa insidental. Langkah ini memperlihatkan keberhasilan Israel merancang sistem sensor bertingkat. Target utamanya jelas: memastikan tak ada satupun foto atau rekaman video yang bocor ke publik, hingga pada taraf di mana aksi penerobosan berlangsung tanpa bisa diliput media media Palestina maupun Arab.
Ibhais menjelaskan, tiadanya foto pada hari itu dipicu faktor teknis: sebagian besar kelompok Zionis Religious sedang menjalani ibadah puasa, sehingga mereka berpantang menggunakan gawai dan media sosial. Namun, ada motif yang lebih dalam.
Otoritas Penjajah Israel memanfaatkan situasi ini untuk menguji efektivitas tembok penyekat informasi yang telah mereka bangun secara bertahap.
Taktik ini bermula dari tekanan masif terhadap Departemen Wakaf Islam Al-Quds. Para penjaga Masjid Al-Aqsa dilarang keras mengambil foto atau menyebarkan dokumen visual. Ancaman sanksi tak main-main: pemecatan hingga penangkapan.
Bahkan pada 28 Juli 2020, Direktur Wakaf Al-Quds sempat mengeluarkan instruksi internal yang membatasi seluruh pegawai memberikan pernyataan ke media tanpa izin resmi. Tekanan ini berlanjut pada penghentian rilis data harian terkait jumlah pemukim yang masuk sejak 2022.
Memasuki rentang 2022-2023, taktik bergeser ke area lapangan. Petugas kerap memaksa jamaah Muslim masuk dan terkunci di dalam Masjid Kubah Shakhrah atau Masjid Al-Qibli saat rombongan pemukim melintas.
Langkah ini efektif memutus kontak visual langsung, sekaligus mematikan peluang warga lokal mendokumentasikan pelanggaran yang terjadi. Siapa pun yang nekat merakam video akan ditangkap, diintimidasi, atau disita ponselnya.
Menutup Media Lokal dan Mengabaikan Inisiatif Regional
Meski ditekan habis-habisan, sejumlah platform media independen Al-Quds sempat memutar otak. Sepanjang 2024 hingga 2025, para wartawan mengambil gambar dari luar kompleks, seperti dari arah Bukit Zaitun (Mount of Olives).
Namun, celah ini ditutup rapat pada 23 Februari 2026. Pemerintah Israel secara serentak memblokir lima media lokal terkemuka: Al-Quds Al-Bousalah, Shabakah Al-Asemah, Quds Plus, Miraj, dan Meydan Al-Quds.
Langkah ini menyapu bersih jaringan media spesialis isu Al-Quds, tepat sebelum penutupan total Al-Aqsa selama 40 hari berdasarkan instruksi Home Front Command Israel menyusul eskalasi konflik regional saat itu.
Khatib Masjid Al-Aqsa, Syaikh Ekrima Sabri, menegaskan bahwa upaya membungkam pers tak bisa dilepaskan dari ambisi sistematis untuk mencabut wewenang Wakaf Islam dan mengklaim kedaulatan penuh atas Al-Aqsa.
“Mereka memanfaatkan momen hari raya untuk memaksakan agenda seperti ritual Talmudik terbuka, peniupan terompet shofar, hingga pengibaran bendera. Ini upaya sistematis mengubah identitas sejarah dan hukum Al-Aqsa,” ujar Syaikh Sabri.
Ia menambahkan, Israel menerapkan tiga lapis penyekatan (three rings of closure) untuk menyaring akses umat Islam ke Kompleks Al-Aqsa:
- Pos pemeriksaan (checkpoint) ketat di batas kota Al-Quds.
- Pengetatan akses di gerbang Kota Tua (Old City).
- Penyaringan ketat di pintu masuk menuju pelataran masjid.
Ironisnya, di tengah pengawasan seketat ini, inisiatif diplomasi tingkat kawasan terkesan jalan di tempat. Pertemuan tingkat menteri luar negeri dari 14 negara Arab dan Islam di Amman pada 5 Agustus 2026 sempat menyepakati pembentukan platform media khusus untuk mendokumentasikan pelanggaran di tempat suci. Namun, hingga kini keputusan tersebut belum terealisasi di lapangan.
Akibatnya, ketika kelompok pemukim Yahudi selesai berpuasa dan kembali mengunggah aktivitas penerobosan mereka, media-media Arab dan internasional justru terpaksa mengutip ulang materi dari akun-akun kelompok pemukim tersebut.
Narasi dan sudut pandang visual akhirnya sepenuhnya dikendalikan oleh pihak yang menerobos.
Membungkam kamera di Al-Aqsa bukan sekadar isu pembatasan pers. Ini adalah instrumen penyitaan ruang publik, di mana kontrol atas narasi visual dipakai untuk memuluskan penguasaan fisik secara perlahan di bawah kelengahan dunia.
