Pemerintah Amerika Serikat kembali meluncurkan langkah kontroversial dengan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap sejumlah organisasi dan aktivis kemanusiaan Palestina. Di antara mereka yang menjadi sasaran adalah para penggerak misi kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla, Ikatan Ulama Palestina, serta jaringan advokasi tahanan Samidoun. Washington menuduh pihak-pihak tersebut memiliki keterkaitan dengan gerakan perlawanan Islam, Hamas.
Dalam rilis resminya pada Selasa waktu setempat, Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa penetapan sanksi ini menyasar tiga kelompok aktor yang mereka klaim “memfasilitasi aktivitas Hamas”.
Pemerintah AS merinci, target mereka meliputi para pengorganisasi Global Sumud Flotilla yang mencoba menembus blokade laut menuju Gaza, anggota jaringan Ikhwanul Muslimin yang dituduh mendukung aksi kekerasan, serta para koordinator Samidoun, organisasi yang oleh Washington dicap sebagai kedok bagi kelompok Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP).
Perburuan Aktivis hingga ke Eropa
Sanksi baru ini meluas hingga menyasar para aktivis yang kini menetap di sejumlah negara Eropa, termasuk Spanyol dan Belgia. Salah satunya adalah Mohammed Al-Khatib, Koordinator Eropa untuk jaringan Samidoun yang berdomisili di Belgia. Dua tahun lalu, otoritas Belgia sendiri sempat memicu kontroversi setelah mengumumkan rencana untuk mencabut status pengungsi Al-Khatib.
Selama ini, Samidoun dikenal luas sebagai jaringan internasional yang bergerak aktif menyuarakan hak-hak dan kondisi memprihatinkan para tahanan politik Palestina di penjara-penjara Israel. Namun, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) di bawah Kementerian Keuangan AS sekadar memandangnya sebagai “perpanjangan tangan” dari PFLP.
Tak hanya organisasi advokasi, AS juga memasukkan Ikatan Ulama Palestina beserta ketuanya, Marwan Abu Ras, ke dalam daftar hitam tersebut.
Nama lain yang terseret dalam pusaran sanksi ini adalah Saif Abu Kishk, seorang aktivis gigih di Global Sumud Flotilla. Sebelum sanksi ini keluar, Abu Kishk sempat dicegat oleh otoritas Israel di lepas pantai Yunani. Ia sempat ditahan selama beberapa hari atas tuduhan serupa (terkait dengan Hamas) sebelum akhirnya dideportasi paksa ke Barcelona, Spanyol.
Narasi AS dan Ambisi Politik Washington
Departemen Luar Negeri AS berdalih bahwa sanksi ini sengaja diambil untuk membongkar strategi Hamas di luar negeri. Menurut Washington, Hamas kerap memanfaatkan organisasi komunitas, institusi keagamaan, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai tameng kemanusiaan demi melancarkan agenda mereka.
Nada politis yang kental juga datang dari Menteri Keuangan AS, Scott Bessent. Ia secara terbuka mengaitkan misi kemanusiaan laut tersebut dengan dinamika politik di Gedung Putih. Menurut Bessent, armada kapal yang mencoba membawa bantuan ke Gaza tersebut hanyalah sebuah upaya sia-sia.
“Upaya armada ini sia-sia dan hanya berniat merusak kemajuan sukses yang telah dicapai Presiden Trump menuju perdamaian abadi di kawasan. Kementerian Keuangan akan terus membongkar jaringan dukungan finansial global Hamas di mana pun mereka berada,” tegas Bessent.
Dampak langsung dari keputusan sepihak Washington ini adalah pembekuan seluruh aset milik individu maupun lembaga terkait yang berada di dalam yurisdiksi Amerika Serikat. Selain itu, seluruh perusahaan maupun warga negara AS dilarang keras melakukan transaksi atau menjalin kerja sama bisnis dengan mereka.
