GAZA — Di tengah penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap rencana damai Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat Donald Trump, fakta di lapangan justru menunjukkan arah sebaliknya.
Israel tampak makin memperkuat cengkeraman militer jangka panjang di Jalur Gaza melalui perluasan pos-pos pertahanan dan penguatan infrastruktur militer di balik apa yang dikenal sebagai “Garis Kuning” (Yellow Line).
Langkah sepihak ini memicu kecaman keras dari dunia internasional. Delapan negara (termasuk Mesir, Qatar, Arab Saudi, dan Turki) memperingatkan bahwa penolakan Israel terhadap rencana perdamaian tersebut berpotensi menggagalkan berbagai upaya untuk mengakhiri perang serta menutup peluang terciptanya perdamaian abadi.
Menteri luar negeri dari kedelapan negara tersebut menegaskan bahwa penolakan ini “secara langsung mengancam keberhasilan upaya intensif yang telah dirintis Trump untuk menghentikan perang di Gaza dan menyiapkan fondasi bagi perdamaian yang berkelanjutan.”
Sebelumnya, Netanyahu secara tegas menolak rencana AS yang telah disetujui oleh Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) serta Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP). Rencana tersebut sejatinya membuka jalur politik, keamanan, dan kemanusiaan untuk mengelola fase pascaperang.
Proposal damai Trump menyerukan penghentian segera seluruh operasi militer di Gaza. Skema ini berlandaskan pada perlucutan senjata Hamas yang diimbangi dengan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, dilanjutkan dengan rekonstruksi total di bawah kendali pemerintahan sipil Palestina yang baru.
Mengapa Netanyahu Menolak Rencana Ini?
Pada 1 Agustus lalu, Dewan Perdamaian Gaza telah mengumumkan peta jalan (roadmap) berisi 15 poin untuk melangkah ke fase kedua kesepakatan gencatan senjata, setelah Hamas dan faksi-faksi Palestina menyampaikan persetujuan mereka atas draf akhir kepada para mediator.
Namun, saat faksi-faksi Palestina menerima kesepakatan tersebut, Netanyahu justru menyatakan penolakannya. Ia menegaskan bahwa militer Israel (IDF) tidak akan menarik diri dari wilayah yang telah dikuasainya di Gaza sebelum perlucutan senjata Hamas terealisasi secara substansial, bukan sekadar simbolis.
Netanyahu menekankan bahwa proses perlucutan tersebut harus mencakup “seluruh senjata berat maupun ringan,” seraya menegaskan bahwa yang dibutuhkannya adalah “perlucutan senjata secara nyata, bukan sekadar basa-basi.”
Kantor berita Reuters mengungkapkan alasan kedua di balik penolakan tersebut. Dalam Rencana Trump, Washington meminta Israel menghentikan operasi pembunuhan terarah (targeted killings) terhadap para pemimpin dan anggota Hamas.
Bagi Tel Aviv, tuntutan ini mengikis kebebasan bergerak militer yang ingin terus mereka pertahankan bahkan setelah perang mereda.
Sinyal penolakan ini sebenarnya sudah diisyaratkan Netanyahu sebelumnya. Ia sempat menegaskan tidak akan ada negara Palestina yang berdiri (baik di Gaza maupun Tepi Barat) selama ia menjabat sebagai Perdana Menteri. Pernyataan ini berbenturan keras dengan poin “Dokumen Perdamaian” yang mengamanatkan pembentukan pemerintahan sipil Palestina, rekonstruksi Gaza, hingga pembentukan jalur menuju kemerdekaan Palestina.
Persiapan Matang untuk Keberadaan Permanen
Hasil analisis citra satelit oleh unit Open SourceAl Jazeera membongkar pergerakan taktis militer Israel yang menggambarkan dengan jelas peta masa depan Gaza versi Tel Aviv.
Setelah delapan bulan kesepakatan gencatan senjata di Gaza berlaku, citra satelit memperlihatkan keberadaan 40 pos militer Israel di dalam wilayah Gaza. Dari jumlah tersebut, 8 lokasi baru dibangun setelah kesepakatan gencatan senjata disahkan.
Hal ini membuktikan bahwa kehadiran militer Israel bukannya menyusut, melainkan mengalami perluasan mencolok di sejumlah titik, termasuk pangkalan baru yang dibangun di atas puing-puing Desa Swedia dekat pantai Kota Rafah, persis di sepanjang perbatasan Mesir.
Selain membangun pangkalan, militer Israel terpantau membangun tanggul-tanggul tanah (earthen berms) sepanjang puluhan kilometer di dekat “Garis Kuning”.
Garis Kuning ini membentang dari bagian selatan Gaza utara, membelah wilayah tengah, hingga mencapai pinggiran Rafah di selatan. Di balik garis pembatas ini, militer Israel menguasai area-area strategis seperti timur Kota Gaza (meliputi Distrik Al-Shujaiya, Al-Tuffah, dan Al-Zaytoun), dua kota di utara (Beit Hanoun dan Beit Lahia), serta wilayah selatan di Rafah dan timur Khan Younis.
Restriksi di Gaza ternyata tak berhenti pada Garis Kuning semata. Menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), pasca-gencatan senjata, otoritas Israel juga memperkenalkan apa yang disebut sebagai “Garis Oranye” (Orange Line), sebuah zona khusus yang mewajibkan koordinasi ketat sebelum organisasi kemanusiaan dapat melintas.
Data OCHA menunjukkan bahwa Garis Kuning mencakup zona penempatan sementara militer Israel yang menguasai sekitar 53% wilayah Gaza. Sementara itu, Garis Oranye membatasi area seluas 36 kilometer persegi.
Gabungan kedua pembatasan ini membuat sekitar 64,9% dari total luas Jalur Gaza kini berada di bawah kendali langsung dan pengawasan ketat militer Israel.
Citra satelit hingga 15 Juli memperlihatkan bahwa sejak November 2025, militer Israel telah membangun benteng tanah dan barikade dengan total panjang mencapai 30 kilometer. Benteng ini tersebar di lima wilayah muhafazah Gaza, menyusuri alur Garis Kuning dan meluas ke zona sekitarnya.
Seluruh dinamika di lapangan ini mengindikasikan niat yang dipersiapkan sejak awal untuk bertahan secara permanen. Penguatan infrastruktur militer terus berjalan beriringan dengan proses negosiasi, yang pada akhirnya bermuara pada pengumuman penolakan total atas proposal perdamaian.
Kehancuran Luas dan Ruang Gerak yang Menyempit
Lebih dari dua juta warga Palestina kini terimpit di wilayah yang lebarnya di beberapa titik tak lebih dari 11 kilometer. Dengan lebih dari separuh wilayah berada di bawah cengkeraman Israel, mayoritas penduduk terkonsentrasi di area sempit di sebelah barat Garis Kuning, sebagian besar bertahan hidup di dalam tenda-tenda darurat yang bergantung penuh pada bantuan kemanusiaan.
Perbandingan citra satelit Kota Gaza antara 12 Oktober 2023 (sebelum invasi darat dimulai) dengan foto udara terbaru per 18 Juni 2026 memperlihatkan perubahan tata ruang yang amat drastis. Kota yang dulunya dipenuhi pemukiman padat dan fasilitas umum yang tertata kini berubah menjadi hamparan puing dan lahan kosong.
Di tengah puing-puing tersebut, citra satelit memperlihatkan hamparan tenda yang tak pernah terjadi sebelumnya. Tenda-tenda pengungsian menutupi sudut-sudut kota, lapangan terbuka, hingga area di sekitar fasilitas umum.
Krisis kemanusiaan ini diperparah oleh buruknya kondisi tempat penampungan. Laporan Global Shelter Cluster mencatat sekitar 80% pengungsi tinggal di pemukiman kumuh dan kamp-kamp tak terurus. Sebanyak 96% penduduk menghadapi masalah hunian yang krusial, terlebih setelah banjir air hujan dan luapan limbah menerjang tenda-tenda yang dihuni 79% pengungsi pada musim dingin lalu.
Apa Arti Penolakan Israel bagi Warga Gaza?
Dengan Israel menguasai lebih dari 60% wilayah Gaza, peluang warga untuk kembali ke rumah mereka makin tertutup rapat, membuat sebagian besar wilayah tetap berada di luar jangkauan kehidupan sipil yang normal.
Kendati penolakan Netanyahu atas peta jalan damai ini tidak serta-merta memicu pertempuran skala besar secara instan, keputusan ini dipastikan menunda proses penarikan pasukan Israel dan menggantung kepastian gencatan senjata permanen.
Tersendatnya kesepakatan ini mengancam akan memperpanjang krisis kemanusiaan di saat infrastruktur dasar dan pelayanan publik masih hancur akibat perang.
Namun, dampak paling berbahaya adalah ancaman keamanan yang membayang-bayangi warga secara terus-menerus. Di tengah kebuntuan soal perlucutan senjata, penarikan pasukan, dan klaim kebebasan aksi militer Israel, warga Gaza membayang pada risiko serangan berulang, atau bahkan potensi terseret kembali ke dalam peperangan terbuka jika diplomasi para mediator berujung pada kegagalan total.
Bagi Israel, menolak proposal damai adalah jalan untuk melegalkan keberadaan permanen di Gaza, sebuah langkah yang melengkapi seluruh cetak biru mereka dalam merancang masa depan Gaza pascaperang sesuai dengan kepentingan Tel Aviv.
