AL-QUDS — Sejumlah laporan media Israel (yang bersumber dari lembaga penyiaran publik KAN dan Radio Militer Israel) mengungkapkan bahwa Kepala Staf Angkatan Darat Eyal Zamir telah mengeluarkan instruksi untuk membatasi operasi pembunuhan berencana (assassination) di Jalur Gaza.
Langkah ini diiringi penurunan intensitas serangan udara secara signifikan dibanding hari-hari sebelumnya, dalam manuver yang dinilai para pengamat sebagai respons atas desakan Perwakilan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Nickolay Mladenov guna memuluskan transisi menuju fase kedua perjanjian gencatan senjata.
Rangkaian perkembangan ini menjadi sorotan utama dalam program Beyond the News (6/8/2026) di Al Jazeera, yang menghadirkan sejumlah pakar untuk membedah pertanyaan-pertanyaan krusial di balik dinamika terbaru ini.
Isyarat Penolakan Tak Langsung dari Pihak Israel
Analis politik Wissam Afifa menilai bahwa pernyataan dari jajaran pimpinan militer dan politik Israel pada dasarnya mencerminkan penolakan tidak langsung terhadap keberlanjutan kerangka kesepakatan yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 31 Juli lalu.
Afifa menggarisbawahi bahwa momentum pengumuman ini disengaja bertepatan dengan pernyataan resmi para mediator serta Deklarasi Delapan Negara Arab-Islam. Hal ini mengonfirmasi bahwa respons Israel tersebut menyasar langsung sikap Otoritas AS dan para mediator internasional.
Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sosok yang kini berstatus buron Mahkamah Pidana Internasional (ICC), menegaskan bahwa pasukannya tidak akan ditarik mundur dari Gaza sebelum pelucutan senjata Hamas secara menyeluruh tercapai. Netanyahu secara terbuka mengakui adanya jurang perbedaan antara Israel dan Otoritas AS terkait implementasi perjanjian ini.
Sikap keras Israel tersebut bertolak belakang dengan pengumuman Hamas yang telah menyatakan kesediaannya untuk membatasi dan menyimpan persenjataannya, sebuah langkah kompromi yang sedianya menggugurkan alibi Israel untuk enggan menarik mundur pasukannya dari Gaza.
Konsensus Internal Israel dan Sikap Menunggu Pemilu
Pakar masalah Israel, Dr. Imtanes Shehadeh, menjelaskan bahwa instruksi Zamir mencerminkan konsensus luas di dalam negeri Israel yang menolak penarikan mundur dari Gaza dan tetap menggantungkan diri pada opsi-opsi militer.
Menurutnya, pendekatan ini mengakar kuat pada doktrin koalisi pemerintahan dan kalkulasi elektoral, serta disokong oleh mayoritas publik Israel yang (sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai jajak pendapat) tetap mendukung keberlanjutan operasi militer.
Shehadeh menilai bahwa Israel kini kembali menerapkan taktik manuver dan pengulangan pola lama, mengingatkan pada doktrin perburuan pelaku operasi militer yang diterapkan sejak Peristiwa Olimpiade Munich 1972.
Dia menekankan bahwa Israel tidak ingin memicu konfrontasi terbuka dengan Washington, namun pada saat yang sama terus melancarkan sabotase teknis atas kesepakatan di lapangan, sembari menekan frekuensi pembunuhan ke tingkat yang “dapat ditoleransi” demi menghindari gesekan dengan Otoritas AS menjelang pemilu Israel yang tersisa sekitar 80 hari lagi.
Pandangan AS dan Dilema Jaminan Keamanan
Berbeda dari analisis tersebut, Peneliti Senior di American Council on Foreign Policy, Dr. James Robbins, berpandangan bahwa resistensi dari kedua belah pihak merupakan dinamika yang dapat dimaklumi. Ia menyatakan Washington terus berupaya menyukseskan rencana “15 Poin” sebagai fondasi awal bagi pengerjaan Pasukan Stabilisasi Internasional, di mana negara-negara seperti Marokko dan Rwanda telah menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi.
Meski demikian, Robbins mengakui ketiadaan jaminan keamanan yang konkret menjadi ganjalan utama bagi masing-masing pihak untuk mengambil langkah awal.
Robbins menambahkan bahwa langkah-langkah penindakan yang diambil AS terhadap kelompok-kelompok yang dikategorikan “teroris” membuat operasi intelijen dan serangan Israel dapat “dipahami” dalam kacamata Washington, kendati tidak boleh menyumbat proses politik yang sedang berjalan.
Dia menyerukan agar poin-poin yang lebih mudah dari peta jalan tersebut dapat diprioritaskan terlebih dahulu, seperti pembentukan pemerintahan teknokrat dan penguatan struktur kepolisian.
Risiko Pelaksanaan Selektif
Di sisi lain, Wissam Afifa mengkritik keras posisi AS yang dinilainya tidak netral. Ia menegaskan bahwa kesepakatan saat ini memang bukan formulasi ideal bagi faksi-faksi Palestina, yang menyetujuinya setelah negosiasi alot selama 10 bulan di bawah bombardir rudal.
Namun, kesepakatan itu berdiri di atas prinsip timbal balik, keserentakan, dan eksekusi bertahap.
Afifa memperingatkan bahwa pola eksekusi selektif yang dijalankan Israel akan merobohkan keseluruhan skenario yang disusun Trump, lantaran sejak awal pihak pendudukan memang tidak berniat menarik pasukannya keluar dari Gaza, bahkan jika perlawanan menyerahkan persenjataannya sekalipun.
Melengkapi analisis tersebut, Dr. Shehadeh membeberkan bahwa ambisi strategis Israel sejatinya lebih luas: mereduksi hak-hak fundamental bangsa Palestina, melegalisasi status pendudukan sebagai hal biasa, serta melanggengkan aneksasi di Tepi Barat dan kontrol atas Gaza.
Dia memperingatkan bahwa kubu oposisi di Israel tidak menawarkan alternatif pembeda, melainkan justru berusaha mengungguli Netanyahu dengan mengumandangkan janji penerapan instrumen keamanan yang lebih efektif.
