GAZA — Memasuki pertengahan tahun 2026, Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza yang dimediasi Amerika Serikat sejak Oktober 2025 kini berada di ambang kematian klinis. Berbagai fakta lapangan menunjukkan bahwa Israel secara sistematis melanggar poin-poin perjanjian demi mengosongkan substansi kesepakatan (emptying the agreement). Langkah ini dibaca oleh para analis sebagai persiapan taktis militer Israel (IDF) untuk melanjutkan perang terbuka, begitu lampu hijau dari pemerintahan Donald Trump di Washington menyala.
Bukannya menarik mundur pasukan, Israel justru memperluas pendudukan militernya hingga mencakup 70% dari total luas wilayah Jalur Gaza. Di saat yang sama, eskalasi serangan udara dan operasi drone terus berjalan (merenggut ratusan nyawa warga sipil) sementara koridor perbatasan tetap dikunci rapat sebagai bentuk hukuman kolektif.
Reduksionisme Trump: Menghapus Hak Senjata Perlawanan
Faktor utama yang merusak stabilitas kesepakatan ini adalah keberhasilan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam mengarahkan seluruh visi damai Donald Trump di Gaza agar berpusat pada satu tujuan tunggal: perlucutan senjata total (disarmament) faksi perlawanan, khususnya Hamas.
Ekspektasi awal pada Oktober 2025, gencatan senjata mutlak yang berarti penarikan pasukan dan rekonstruksi. Namun, realitas di lapangan berbeda. Itu terlihat pada 2026 saat ini. Israel justru menguasai 70% wilayah Jalur Gaza lalu mereduksi isu ke pelucutan senjata pejuang perlawanan.
Pakar studi Israel, Dr. Muhannad Mustafa, dalam analisisnya di program Beyond the News (Ma Wara’a al-Khabar) Al Jazeera, menjelaskan bahwa Israel sejak awal tidak pernah berniat mematuhi perjanjian tersebut.
“Israel hanya menginginkan satu hal dari kesepakatan Oktober lalu: pengembalian para tawanan mereka. Setelah itu tercapai, mereka menormalisasi pelanggaran harian sebagai batu pijakan untuk memulai kembali fase pertempuran. Bagi mereka, kesejahteraan warga Gaza adalah isu marginal; fokus utama mereka kini adalah de-militarisasi total Gaza,” ujar Dr. Muhannad Mustafa, Pakar Studi Israel.
Meskipun pemerintahan Trump mendukung narasi Israel terkait penyerahan senjata, Washington dilaporkan masih menahan diri untuk memberikan izin dimulainya kembali perang skala besar. Hal ini disebabkan fokus geopolitik AS yang sedang terbagi oleh ketegangan intensif dengan Iran.
“Proposal Mladenov” dan Posisi Sulit Hamas
Di meja diplomasi, faksi perlawanan berada dalam posisi yang sangat dilematis. Guna menunjukkan iktikad baik kepada mediator internasional, Hamas baru-baru ini merespons secara positif draf ketiga yang diajukan oleh Nickolay Mladenov, Direktur Eksekutif Gaza Peace Council. Namun, para analis menilai dokumen tersebut sangat bias karena mengadopsi seluruh visi keamanan Israel.
Israel mengusulkan perlucutan senjata Hamas dilakukan secara langsung di bawah pengawasan pihak asing dan Israel. Sementara itu, Hamas menawarkan skema berbeda, yakni perlucutan senjata yang dilakukan dalam kerangka nasional melalui pemerintahan persatuan Palestina, bukan melalui mekanisme yang dikendalikan pihak luar.
Hamas tidak menolak mentah-mentah ide pengaturan senjata, namun mereka mengajukan syarat: proses tersebut harus dilakukan dalam kerangka konsensus nasional Palestina (pemerintahan persatuan), bukan di bawah pendiktean sepihak Israel.
Namun, setiap kali pihak Palestina menunjukkan fleksibilitas, Israel justru menarik diri atau mengajukan proposal baru yang membawa negosiasi kembali ke titik nol. Pengamat politik Dr. Iyad al-Qarra menilai taktik ini sengaja digunakan Tel Aviv untuk mengulur waktu sambil mengubah fakta geografis di lapangan, seperti menggeser “Garis Kuning” (Yellow Line) lebih jauh ke arah barat Gaza.
Opsi-Opsi Taktis Blok Perlawanan di Lapangan
Menghadapi agresi yang kian mencengkeram, ruang manuver faksi perlawanan semakin menyempit. Berikut adalah analisis opsi strategis yang tersisa bagi faksi militer di Gaza:
Blok perlawanan Palestina saat ini menghadapi tiga pilihan strategis. Pilihan pertama adalah melanjutkan jalur diplomasi dengan menekan para mediator, terutama Qatar dan Mesir, agar memastikan implementasi kesepakatan Gaza dijalankan secara tegas seperti yang diterapkan dalam perjanjian Lebanon.
Pilihan kedua adalah mengaktifkan kembali operasi gerilya asimetris melalui sel-sel tempur bawah tanah untuk menyerang posisi militer Israel di wilayah Gaza yang kini berada di bawah kendali pasukan Israel.
Sementara itu, pilihan ketiga adalah melakukan eskalasi penuh dengan menghentikan seluruh komunikasi politik, melancarkan serangan balasan secara terbuka, dan membiarkan perkembangan di medan pertempuran menentukan arah konflik selanjutnya.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan bahwa perluasan kontrol militer Israel hingga 70% wilayah Gaza adalah bukti tak terbantahkan bahwa kesepakatan damai telah runtuh secara de facto.
Menghadapi situasi ini, Dr. Iyad al-Qarra memprediksi bahwa opsi konfrontasi fisik langsung tidak akan bisa dihindari. “Perlawanan kemungkinan besar akan terpaksa melakukan serangan balasan guna menghentikan keserakahan teritorial ini, apa pun konsekuensinya,” ujar Al-Qarra.
Pandangan Washington: Implementasi Paket Tunggal
Dari perspektif AS, mantan pejabat Departemen Luar Negeri, Thomas Warrick, berargumen bahwa kegagalan kesepakatan ini berakar pada struktur draf yang tidak mengatur tahapan eksekusi secara mendetail (non-phased implementation). Menurutnya, sebuah perjanjian seharusnya dieksekusi secara simultan dan menyeluruh oleh kedua belah pihak (all-in-one package), bukan saling menyandera komitmen.
Warrick juga mengakui adanya pembiaran dari Washington terhadap manuver Netanyahu karena fokus kabinet Trump saat ini terserap pada upaya pengungkungan pengaruh Iran di kawasan. Kendati demikian, ia menilai AS cepat atau lambat harus menaruh perhatian kembali ke Gaza jika tidak ingin stabilitas regional yang sedang dibangun Trump runtuh sepenuhnya.
Sumber: Diterjemahkan dan Diolah dari laporan Al Jazeera
