WASHINGTON — Dalam sebuah analisis yang dirilis majalah Amerika Serikat Foreign Policy, jurnalis John Haltiwanger menyoroti kerumitan politik dan keamanan yang menyelimuti rencana pelucutan senjata gerakan Perlawanan Islam (Hamas).
Laporan tersebut menilai bahwa persetujuan Hamas terhadap kerangka kerja yang didukung Amerika Serikat merupakan perkembangan signifikan dalam alur negosiasi, kendati belum mampu menembus kebuntuan akibat penolakan keras Israel serta kekhawatiran terkait masa depan Gaza dan penataan keamanan pascaperang.
Foreign Policy menilai bahwa isu pelucutan senjata Hamas telah menjadi ganjalan utama selama berbulan-bulan yang menghambat kemajuan proses perdamaian, lantaran menjadi salah satu poin krusial dalam rencana 20 pasal yang diusung Presiden AS Donald Trump.
Oleh karena itu, pengumuman mengenai kesediaan Hamas menerima kerangka pelucutan senjata sempat memantik perhatian luas. Presiden Trump bahkan menyambut kesepakatan tersebut sebagai langkah “bersejarah” menuju terwujudnya perdamaian dan keamanan, sebelum akhirnya menjadi jelas bahwa respons resmi Israel sama sekali tidak sejalan dengan penilaian tersebut.
Berdasarkan analisis Foreign Policy, Pemerintah Israel menolak rencana tersebut atas dasar apa yang mereka klaim sebagai kekhawatiran keamanan yang fundamental. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan menarik pasukannya dari posisi-posisi saat ini di Jalur Gaza sebelum ada jaminan penuh atas pelucutan senjata Hamas secara total.
Kalkulasi Politik Domestik Israel
Majalah tersebut menilai bahwa sikap keras Israel ini berakar kuat pada kalkulasi politik dalam negeri, terlebih dengan kian mendekatnya pemilu mendatang yang diprediksi menentukan masa depan politik Netanyahu.
Analisis tersebut menggarisbawahi bahwa Perdana Menteri Israel membangun porsi terbesar dari legitimasi politiknya di atas narasi pencapaian “kemenangan total” atas Hamas. Dengan demikian, menyetujui penarikan pasukan atau memberikan konsesi sebelum pemilu akan melipatgandakan tekanan atas dirinya dari sekutu koalisi pemerintahan maupun faksi-faksi ekstrem kanan.
Sejumlah pakar yang diwawancarai Foreign Policy berpandangan bahwa pemerintah Israel mana pun (baik jika Netanyahu bertahan di tampuk kekuasaan maupun digantikan pemerintahan baru) akan menghadapi kesulitan besar untuk memberikan konsesi signifikan terkait Gaza dalam jangka pendek.
Laporan tersebut juga membedah salah satu titik krusial perselisihan, yakni potensi keterlibatan Qatar dan Turki dalam mekanisme pengawasan pelaksanaan kesepakatan pelucutan senjata.
Sebagian besar kalangan di Israel memandang kedua negara tersebut sebagai mitra keamanan yang tidak dapat diterima. Hal ini menjadikan pelibatan keduanya dalam proses verifikasi sebagai isu sensitif yang menyumbat tercapainya formulasi akhir.
Secara teknis, kesepakatan yang diusulkan tidak hanya mencakup klausul pelucutan senjata, melainkan juga penghentian operasi militer, penetapan jadwal pelaksanaan, serta pengikatan proses tersebut dengan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza.
Di samping itu, diusulkan pula agar Komite Nasional Pengelola Gaza (sebuah entitas fungsional Palestina yang berkarakter administratif dan teknis) mengambil alih pengawasan pada masa transisi, termasuk pengelolaan berkas persenjataan.
Kerancuan Rincian Eksekusi di Lapangan
Namun demikian, menurut analisis tersebut, pihak Israel menilai bahwa penataan tersebut tidak memberikan jaminan yang memadai, terutama di tengah ketakutan mereka akan potensi Hamas membangun kembali kemampuan militernya.
Karena itu, Israel menolak gagasan penyimpanan senjata di dalam Gaza di bawah pengawasan entitas Palestina, sekaligus menentang upaya penyampingan peran Israel dari proses pengawasan pelucutan senjata.
Foreign Policy mengindikasikan bahwa implementasi kesepakatan ini juga menghantam tembok rintangan di lapangan, terutama belum masuknya Komite Nasional Pengelola Gaza ke dalam wilayah Jalur Gaza, ditambah belum terbentuknya Pasukan Stabilisasi Internasional yang sedianya memainkan peran kunci selama masa transisi.
Meski sempat berembus kabar mengenai persetujuan prinsipil Israel atas keterlibatan pasukan multinasional, entitas pasukan ini pada kenyataannya belum terbentuk, sehingga poin-poin utama dari rencana tersebut tetap menggantung tanpa kepastian.
Analisis tersebut menyimpulkan bahwa salah satu kelemahan mendasar dari inisiatif Trump terletak pada samar dan rancunya rincian eksekusi. Pengumuman politik yang disampaikan hanya menyajikan prinsip-prinsip umum, namun membiarkan isu-isu paling sensitif (seperti mekanisme pengawasan, batas-batas penarikan pasukan Israel, hingga masa depan tata kelola politik dan keamanan Gaza) tanpa jawaban yang jelas.
Sejumlah pakar menilai bahwa pola semacam ini berulang kali terjadi dalam inisiatif diplomatik terdahulu dan tidak pernah membuahkan hasil yang konklusif. Kendati demikian, Foreign Policy menggarisbawahi bahwa persetujuan Hamas terhadap prinsip pelucutan senjata tetap merupakan pergeseran politik yang penting, meski belum bermuara pada kesepakatan akhir.
Mengalihkan Tekanan ke Pihak Israel
Beberapa analis menduga bahwa Hamas memanfaatkan langkah diplomatik ini untuk mengalihkan tekanan internasional ke pundak Israel, sekaligus menunjukkan fleksibilitas mereka di hadapan potensi sikap intransigen dari pihak Israel.
Dengan demikian, bola kini berada di area pemerintah Israel untuk menentukan apakah mereka akan memanfaatkan inisiatif ini sebagai peluang politik, atau memilih menolaknya demi pertimbangan keamanan dan internal domestik.
Foreign Policy menyimpulkan bahwa rencana pelucutan senjata Hamas bukanlah sebuah kesepakatan damai yang utuh, melainkan awal dari alur negosiasi yang rumit. Rencana ini memang belum menyelesaikan akar perselisihan terkait masa depan Gaza, namun telah menggeser dinamika perdebatan dari fokus keberlanjutan perang menuju pencarian bentuk masa depan pascaperang.
Keberhasilan inisiatif ini amat bergantung pada berbagai variabel: hasil pemilu Israel, kemampuan Amerika Serikat serta para mediator internasional untuk melancarkan tekanan nyata terhadap pihak-pihak bertikai, serta terwujudnya mekanisme yang dapat diterima bersama demi menjamin keamanan dan tata kelola di Gaza.
Di tengah jurang perbedaan yang masih menganga lebar, kerangka kerja ini (dalam kalkulasi Foreign Policy) tampil sebagai peluang politik yang penting, namun tetap menghadapi jalan panjang yang sarat ganjalan sebelum mampu berubah menjadi kenyataan di lapangan.
