Sebuah dokumen yang diperoleh Al Jazeera mengungkap rancangan rinci pelucutan senjata di Jalur Gaza. Rencana itu disebut disusun oleh mantan utusan PBB, Nikolay Mladenov, dan telah diserahkan kepada Hamas sebagai bagian dari jalur negosiasi yang lebih luas.
Isi dokumen menunjukkan pendekatan bertahap, dengan skema waktu yang ketat dan mekanisme saling mengikat antara pihak Israel dan Hamas. Tidak ada langkah sepihak. Setiap fase hanya berjalan jika kedua pihak menjalankan kewajibannya secara bersamaan.
Dalam dokumen itu, pelucutan senjata tidak diposisikan sebagai agenda tunggal. Ia ditempatkan dalam kerangka politik dan keamanan yang lebih luas.
Prinsip dasarnya sederhana tapi berat dijalankan: “langkah dibalas langkah.” Artinya, tidak ada transisi ke tahap berikutnya tanpa verifikasi bahwa kedua pihak telah memenuhi komitmen pada fase sebelumnya.
Rencana ini juga memuat sejumlah prasyarat awal. Di antaranya, penyelesaian penuh fase pertama, pembukaan akses bahan rekonstruksi ke wilayah yang dinyatakan bebas senjata, serta pembentukan sistem pemerintahan berbasis “satu otoritas, satu hukum, satu senjata”.
Dalam skema tersebut, pengelolaan Gaza secara bertahap akan dialihkan ke komite nasional Palestina yang mengambil alih fungsi administratif dan keamanan. Sementara proses pendataan dan pengumpulan senjata berada di bawah pengawasan internasional.
Tahap Awal: Hentikan Perang, Bangun Kepercayaan
Tahap pertama dimulai dengan penghentian total operasi militer. Israel diharapkan membuka akses kemanusiaan, sementara Hamas menghentikan seluruh aktivitas militernya.
Pada fase ini, komite nasional mulai masuk ke Gaza untuk mengambil peran awal. Tahap ini lebih bersifat persiapan—menciptakan kondisi lapangan dan politik yang memungkinkan proses berikutnya berjalan.
Tahap Kedua: Titik Paling Krusial
Periode hari ke-16 hingga hari ke-60 disebut sebagai fase paling menentukan.
Di sinilah pelucutan senjata mulai berjalan secara nyata. Israel melakukan penarikan pasukan dari beberapa wilayah dan memperluas akses bantuan serta material rekonstruksi.
Sebagai imbalannya, Hamas mulai mengumpulkan senjata berat dan menengah di lokasi tertentu. Mereka juga diminta memberikan data rinci terkait keberadaan senjata tersebut.
Pada saat yang sama, seluruh aktivitas militer dihentikan, dan peran keamanan mulai dialihkan ke komite nasional.
Dokumen itu menekankan bahwa fase ini diawasi secara ketat. Tidak ada toleransi untuk pelanggaran. Jika salah satu pihak tidak memenuhi komitmen, proses tidak akan bergerak ke tahap berikutnya.
Tahap Lanjutan: Penyerahan Senjata Bertahap
Memasuki tahap ketiga, Israel melanjutkan penarikan pasukan dan memperluas kemudahan di lapangan.
Di sisi lain, Hamas mulai menyerahkan senjata berat secara bertahap di bawah pengawasan komite nasional. Transfer kewenangan keamanan ke otoritas sipil juga mulai diperluas.
Tahap keempat melanjutkan pola yang sama: penarikan militer Israel lebih jauh, diikuti penyelesaian pendataan seluruh jenis senjata di Gaza serta penghentian keberadaan kelompok bersenjata terorganisir di dalam kota.
Tahap Akhir: Gaza Tanpa Senjata
Rencana ini ditutup dengan fase kelima, pelucutan senjata secara menyeluruh.
Pada tahap ini, pasukan Israel ditarik hampir sepenuhnya ke luar wilayah. Gaza diarahkan menjadi wilayah dengan administrasi sipil tanpa kehadiran kelompok bersenjata.
Namun, pengawasan internasional tetap dipertahankan untuk memastikan semua kesepakatan berjalan.
Peran Internasional dan Risiko Implementasi
Dokumen tersebut menunjukkan ketergantungan besar pada mekanisme verifikasi internasional. Selain komite nasional Palestina, ada kemungkinan keterlibatan pasukan stabilisasi internasional.
Ini mengindikasikan upaya internasionalisasi isu keamanan Gaza—mengaitkan pelucutan senjata dengan rekonstruksi dan pembentukan ulang tata kelola.
Sejumlah pengamat menilai skema ini sebagai upaya merombak struktur keamanan dan politik di Gaza. Intinya: membongkar kekuatan militer kelompok bersenjata, ditukar dengan akses bantuan, rekonstruksi, dan stabilitas administratif.
Namun, keberhasilan rencana ini bergantung pada fase paling sensitif—terutama tahap kedua. Di titik itu, kepercayaan diuji, dan setiap pelanggaran berpotensi menghentikan seluruh proses.
Di atas kertas, rencana ini terlihat terukur. Di lapangan, ia bergantung pada satu hal yang paling sulit dijaga: komitmen kedua pihak untuk benar-benar menjalankannya.
