Amerika Serikat menyatakan akan mencabut visa Presiden Kolombia, Gustavo Petro, setelah ia turun ke jalan di New York pada Jumat (26/9) dalam aksi pro-Palestina dan menyerukan agar tentara AS membangkang terhadap perintah Presiden Donald Trump.
“Kami akan mencabut visa Petro karena tindakannya yang sembrono dan penuh hasutan,” tulis Departemen Luar Negeri AS melalui platform X.
Dalam orasinya di hadapan massa pro-Palestina di depan markas besar PBB, Manhattan, Petro menyerukan pembentukan kekuatan bersenjata global yang memiliki prioritas untuk membebaskan rakyat Palestina. “Kekuatan ini harus lebih besar dari kekuatan Amerika Serikat,” ujarnya.
“Itulah mengapa, dari sini, dari New York, saya meminta kepada seluruh tentara Angkatan Darat Amerika Serikat: jangan arahkan senjata kalian kepada rakyat. Jangan taati perintah Trump. Taatilah perintah kemanusiaan,” ucap Petro dalam bahasa Spanyol.
Reuters melaporkan belum dapat memastikan apakah Petro masih berada di New York. Pihak kantor kepresidenan maupun Kementerian Luar Negeri Kolombia belum memberikan komentar.
Ketegangan di PBB Soal Perang Gaza
Pemerintahan Trump belakangan menindak tegas suara-suara pro-Palestina, sementara sejumlah negara seperti Prancis, Inggris, Australia, dan Kanada telah mengakui negara Palestina, langkah yang memicu kemarahan Israel dan sekutunya, Amerika Serikat.
Petro, presiden kiri pertama Kolombia sekaligus pengkritik keras agresi Israel di Gaza, sebelumnya dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada Selasa lalu menuding Trump “terlibat dalam genosida” di Gaza. Ia bahkan menyerukan adanya “proses hukum pidana” atas serangan rudal AS terhadap kapal-kapal yang diduga terkait narkotika di perairan Karibia.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pidatonya pada Jumat mengecam negara-negara Barat yang mengakui Palestina. Ia menuding langkah itu sebagai pesan bahwa “membunuh orang Yahudi akan mendapat imbalan.”
Israel melancarkan serangan ke Gaza setelah operasi Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya. Sejak saat itu, menurut otoritas kesehatan Gaza, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina dan membuat seluruh penduduk Jalur Gaza terusir dari rumah mereka.
Sejumlah pakar HAM menyebut apa yang terjadi sebagai genosida, tudingan yang ditolak keras Israel dengan alasan perang dilakukan untuk membela diri.
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas pada Kamis menyampaikan pidato lewat video karena pemerintahan Trump menolak memberinya visa ke New York. Kantor Abbas menyebut larangan tersebut melanggar Perjanjian Markas Besar PBB 1947, yang mewajibkan AS mengizinkan akses bagi diplomat asing ke PBB. Namun Washington berkilah bahwa visa bisa ditolak atas dasar keamanan, ekstremisme, maupun kebijakan luar negeri.
Hubungan Kolombia–AS Memburuk
Amerika Serikat merupakan mitra dagang utama Kolombia sekaligus sekutu terbesarnya dalam perang melawan narkotika. Namun hubungan kedua negara memburuk sejak Trump kembali menjabat Januari lalu, ketika Petro menolak penerbangan militer yang membawa deportan dalam kebijakan imigrasi Trump.
Kala itu Petro menuding warga Kolombia diperlakukan seperti kriminal. Namun ia akhirnya berbalik arah setelah kedua negara saling ancam tarif perdagangan dan AS membatalkan jadwal wawancara visa bagi warga Kolombia.
Bulan ini, Trump bahkan memasukkan Kolombia dalam daftar negara yang dianggap gagal memenuhi perjanjian kontra-narkotika, sambil menyalahkan kepemimpinan politik Kolombia.
Petro sendiri naik ke tampuk kekuasaan pada 2022 dengan janji perjanjian damai dengan kelompok bersenjata. Namun sejak tahun lalu ia berubah haluan, memilih menekan wilayah penghasil coca dengan intervensi sosial dan militer besar-besaran. Strategi ini sejauh ini masih minim hasil.