Di tengah blokade ekonomi dan penahanan dana pajak oleh Israel, sebanyak 12 negara (termasuk Prancis, Inggris, Jepang, Arab Saudi, dan Spanyol) mengumumkan pembentukan koalisi internasional untuk menopang keberlangsungan finansial Otoritas Palestina.
Langkah ini diumumkan pada Jumat (26/9), bertepatan dengan Sidang Majelis Umum PBB. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Spanyol, koalisi ini lahir sebagai respons atas “krisis keuangan darurat dan tanpa preseden” yang kini menghimpit Otoritas Palestina.
Tujuan Koalisi: Menyelamatkan Stabilitas Palestina dan Kawasan
Koalisi yang juga melibatkan Belgia, Denmark, Islandia, Irlandia, Norwegia, Slovenia, dan Swiss ini menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah menjaga agar Otoritas Palestina tetap mampu:
- Mengelola keuangan dan fungsi pemerintahan,
- Memberikan layanan dasar kepada rakyat,
- Menjaga stabilitas keamanan.
Semua ini dipandang penting untuk mencegah keruntuhan total, sekaligus menjaga peluang solusi dua negara.
Komitmen Dana: Dari Riyadh hingga Brussel
Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menyatakan bahwa Riyadh akan menyalurkan 90 juta dolar AS. Secara total, para donor telah menjanjikan setidaknya 170 juta dolar, meski kebutuhan sebenarnya jauh lebih besar. Otoritas Palestina sebelumnya meminta 400 juta dolar per bulan selama enam bulan agar dapat bertahan.
Namun, pertanyaan masih menggantung: apakah janji ini akan diperpanjang, atau sekadar langkah simbolis?
Kondisi di Lapangan: Layanan Publik Kolaps
Realitas di lapangan memperlihatkan dampak nyata dari penahanan dana pajak oleh Israel, yang sejatinya mencakup 68% dari anggaran Otoritas Palestina.
Sekolah-sekolah di Tepi Barat hanya bisa buka 3 hari seminggu.
Rumah sakit kekurangan dana, sehingga layanan dibatasi hanya untuk kasus darurat. Stok obat-obatan menipis.
Jumlah warga Palestina yang jatuh miskin melonjak 150% sejak awal perang.
Selain itu, militer Israel memperketat pos pemeriksaan dan memangkas izin kerja bagi warga Palestina di Israel, memperdalam krisis ekonomi yang sudah parah.
Politik “Cekikan Ekonomi” Israel
Akar persoalan ini bersumber dari Protokol Paris 1994, yang memberi Israel kendali penuh atas perbatasan, bea masuk, dan pajak pertambahan nilai. Kini, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, terang-terangan mengakui strateginya: “membuat pemerintah Palestina runtuh melalui cekikan ekonomi.”
Sementara itu, PM Israel Benjamin Netanyahu menuduh Otoritas Palestina “korup sampai ke tulang” dalam pidatonya di PBB, sebuah retorika yang justru menutupi kebijakan penghukuman kolektif yang dijalankan Israel.
Konteks Politik Global: Dukungan pada Palestina Menguat
Pembentukan koalisi ini terjadi di tengah meningkatnya gelombang pengakuan internasional terhadap Negara Palestina. Namun, Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pidatonya di PBB menegaskan penolakannya atas peran Hamas dalam pemerintahan, menambah kompleksitas politik internal.
