Spirit of Aqsa- Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan faksi pejuang Palestina di Gaza terus menjadi sorotan utama media Israel dan dunia, bersama dengan rencana Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Gaza ke luar wilayah tersebut.
Harian Haaretz mengutip sumber Israel yang memperingatkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berniat menggagalkan gencatan senjata di Gaza. Disebutkan bahwa “tindakan ini dapat menyebabkan runtuhnya tahap saat ini dari kesepakatan.” Sumber itu menambahkan, “Begitu Hamas menyadari bahwa tidak ada tahap kedua, mereka tidak akan melanjutkan tahap pertama.”
Menurut laporan Haaretz, “gambar-gambar tawanan Israel yang dibebaskan merugikan Netanyahu dalam jajak pendapat, karena pemilih sayap kanan merasa Israel belum mengalahkan Hamas.”
Sementara itu, The Wall Street Journal mengutip pernyataan Amir Avivi, mantan wakil komandan Divisi Gaza di militer Israel, yang mengatakan bahwa penarikan Israel dari Koridor Netzarim dan kembalinya ratusan ribu warga Palestina ke Gaza utara “bisa berbalik total dalam beberapa hari, tergantung pada seberapa agresif Israel bertindak.”
Hal senada disampaikan Israel Ziv, mantan komandan Divisi Gaza di militer Israel, yang mengatakan bahwa “Koridor Netzarim sebenarnya tidak terlalu penting bagi militer, tetapi memiliki nilai strategis sebagai alat tekanan dalam negosiasi dengan Hamas.”
Sementara itu, The Observer dari Inggris menerbitkan kesaksian warga Gaza yang mengalami blokade berkepanjangan, kelaparan, dan kehancuran akibat agresi Israel selama lebih dari 15 bulan.
Terkait tanggapan warga Palestina terhadap rencana Trump untuk memindahkan mereka keluar dari Gaza, seorang pria lanjut usia bernama Salem, yang pernah mengalami Nakba 1948, menegaskan, “Kami tidak akan mengulangi kesalahan dengan meninggalkan desa-desa kami lagi.” Hal serupa diungkapkan Khalida, yang kehilangan rumahnya dalam serangan Israel: “Trump atau siapa pun tidak bisa melenyapkan kami… Kami akan bertahan sampai mimpi buruk ini berakhir.”
Sementara itu, Politico mengutip pernyataan Navi Pillay, Ketua Komisi Penyelidikan PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, yang menyatakan bahwa rencana Trump untuk mengusir warga Palestina dari Gaza “melanggar hukum internasional dan setara dengan pembersihan etnis.” Ia menambahkan, “Saya akan mendukung Mahkamah Pidana Internasional menuntut Israel atas kejahatan apartheid.” Pillay juga menekankan bahwa “negara-negara di dunia menjatuhkan sanksi pada rezim apartheid Afrika Selatan, dan seharusnya mereka memberlakukan sanksi yang sama terhadap Israel.”
Sementara itu, The Financial Times mengutip pejabat industri pelayaran yang menyatakan bahwa rencana Trump untuk menguasai Gaza “memperbarui kekhawatiran akan serangan kelompok Houthi terhadap kapal dagang yang melintasi Laut Merah, yang dapat memperburuk krisis perdagangan global.”
Laporan itu juga menambahkan bahwa sebelumnya ada harapan lalu lintas perdagangan di Laut Merah akan pulih setelah gencatan senjata di Gaza, tetapi pengumuman Trump justru tidak membantu menanamkan kepercayaan pada stabilitas kawasan tersebut.
Sumber: Media AS, Media Israel, Media Inggris
