GAZA — Ancaman Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, untuk membunuh Khalil al-Hayya, kepala biro politik Hamas, memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di Timur Tengah. Di tengah persaingan menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober 2026, sejumlah politikus dan analis menilai ancaman itu tak bisa dilepaskan dari tekanan politik yang dihadapi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Sorotan mengarah pada kemungkinan pemerintah Israel menggunakan ancaman militer dan pembunuhan terarah untuk kepentingan politik dalam negeri. Jika ancaman terhadap Al-Hayya benar-benar diwujudkan di Turki, dampaknya berpotensi melampaui wilayah Palestina dan memicu konfrontasi regional yang sulit dikendalikan.
Pernyataan Katz menuai kecaman dari kalangan Palestina dan Turki. Hamas dan Komite Perlawanan Palestina memandang ancaman tersebut sebagai kelanjutan dari kebijakan pembunuhan terarah yang dijalankan Israel. Mereka juga menyoroti sikap diam dunia internasional dan dukungan Amerika Serikat terhadap pemerintah Israel.
Sejumlah pengamat menilai situasi ini perlu dicermati serius. Namun, kemungkinan Netanyahu memicu konflik baru demi kepentingan pemilu masih berupa kekhawatiran dan analisis, bukan kepastian bahwa serangan akan dilakukan.
Kekhawatiran Netanyahu memicu perang sebelum pemilu
Analis politik Iyad al-Qarra menilai ancaman Katz tidak bisa dianggap sebagai pernyataan biasa. Menurut dia, ancaman itu secara langsung menyasar Turki, negara besar di kawasan sekaligus anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Karena itu, kata Al-Qarra, ancaman terhadap Al-Hayya membuka kemungkinan eskalasi yang melampaui konflik Israel-Palestina.
Ia mengingatkan upaya pembunuhan yang pernah menyasar delegasi perunding Hamas di Doha, Qatar. Menurut Al-Qarra, perluasan operasi penargetan ke ibu kota negara yang berperan dalam diplomasi dan mediasi menimbulkan kekhawatiran serius mengenai meluasnya konflik.
Risiko itu, lanjut dia, meningkat di tengah ancaman Israel terhadap Iran dan kemungkinan perluasan konfrontasi militer dengan negara tersebut. Pada saat bersamaan, Netanyahu menghadapi tekanan politik menjelang pemilu.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan apakah Netanyahu akan mengambil risiko militer baru untuk mengalihkan perhatian dari persoalan dalam negeri dan mengubah peta persaingan pemilu dengan mengangkat isu keamanan serta perang.
Al-Qarra menekankan bahwa kemungkinan tersebut harus diperhitungkan secara serius, meskipun belum dapat dipastikan akan terjadi. Jika ancaman berubah menjadi operasi nyata, konflik berpotensi meluas, terutama ketika operasi militer Israel di Gaza masih berlanjut meskipun telah ada kesepakatan gencatan senjata. Israel juga memiliki rekam jejak menargetkan pemimpin Palestina di luar wilayah Palestina.
Ia turut menyoroti tanggung jawab pemerintah Amerika Serikat atas situasi tersebut. Dukungan politik dan militer Washington terhadap Israel, menurut Al-Qarra, tidak diimbangi tekanan efektif untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan pemerintah Israel.
Ia memperingatkan bahwa pembunuhan di Turki atau serangan berskala besar terhadap Iran dapat membuka jalan bagi konfrontasi yang sulit dikendalikan oleh pihak-pihak yang terlibat.
Bagi Al-Qarra, bahaya terbesar muncul ketika kepentingan elektoral di Israel berubah menjadi pemantik perang regional. Ia mendesak masyarakat internasional segera mengambil langkah untuk meredam eskalasi sebelum konflik berkembang menjadi krisis yang dampak akhirnya tidak dapat diprediksi.
Pembunuhan terarah menjadi komoditas politik
Penulis dan analis politik Ahmad al-Hayla melihat ancaman terhadap Al-Hayya sebagai gambaran berbahaya ketika pembunuhan terarah dijadikan alat tawar dalam persaingan politik Israel.
Menurut dia, persaingan pemilu yang semakin ketat dapat mendorong pemerintahan Netanyahu memanfaatkan eskalasi untuk menata ulang perimbangan politik di dalam negeri.
Ketika pilihan politik semakin menyempit, kata Al-Hayla, eskalasi militer dapat berubah menjadi instrumen untuk mempertahankan kekuasaan. Namun, konsekuensi dari kalkulasi tersebut justru harus ditanggung warga Palestina, sementara keamanan kawasan secara keseluruhan ikut terancam.
Al-Hayla juga mengaitkan keleluasaan Israel melakukan tindakan semacam itu dengan minimnya respons tegas dari dunia internasional. Ketiadaan langkah yang mampu mencegah eskalasi, menurut dia, memberi ruang lebih besar bagi Tel Aviv untuk melanjutkan ancaman dan tindakan militer.
Hamas menyebut ancaman sebagai teror negara
Hamas mengecam pernyataan Katz dan menyebutnya sebagai bentuk terorisme negara yang terorganisasi. Dalam pernyataannya, gerakan tersebut menilai ancaman itu mencerminkan pengabaian terhadap hukum internasional sekaligus kebangkrutan politik pemerintahan Israel dan para anggotanya yang ekstremis.
Hamas menegaskan ancaman tersebut tidak akan mengubah sikap maupun perjuangan politiknya. Gerakan itu juga meminta para mediator mengambil sikap tegas, mengecam pernyataan Katz, dan menekan pemerintah Israel agar memenuhi komitmennya berdasarkan kesepakatan gencatan senjata serta peta jalan yang didukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Hamas secara khusus menuntut penghentian serangan Israel dan pencabutan blokade terhadap rakyat Palestina.
Anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, mengatakan gerakannya memandang ancaman Katz sebagai persoalan serius. Namun, ia menilai ancaman itu juga menjadi bagian dari propaganda menjelang pemilu, ketika kelompok sayap kanan Israel bersaing merebut suara dengan mengedepankan kekerasan dan kematian.
Naim menegaskan ancaman pembunuhan tidak akan membuat Hamas meninggalkan jalannya. Ia menyampaikan perlawanan melalui pernyataan yang menyinggung kesyahidan sebagai sesuatu yang diyakini dan diharapkan oleh para pejuang.
“Apakah kalian mengancam kami dengan sesuatu yang kami doakan siang dan malam? Kesyahidan? Usahamu sia-sia. Kami akan terus melangkah hingga kemenangan dan pembebasan,” kata Naim.
Komite Perlawanan Palestina juga mengecam ancaman terhadap Al-Hayya. Mereka menilai ancaman itu memperlihatkan watak agresif kepemimpinan Israel.
Menurut komite tersebut, ancaman dan pembunuhan tidak akan menghasilkan keamanan ataupun kemenangan, serta tidak akan mematahkan tekad rakyat Palestina, para pemimpin, dan kekuatan nasional mereka.
Komite itu mendesak masyarakat internasional menjalankan tanggung jawabnya dengan meminta pertanggungjawaban para pemimpin Israel atas kejahatan yang dituduhkan kepada mereka. Mereka juga meminta agar kebijakan ancaman, pembunuhan terarah, dan agresi dihentikan.
Mereka memperingatkan bahwa membiarkan kawasan terus diperlakukan sebagai wilayah terbuka bagi serangan, tanpa konsekuensi hukum, hanya akan memperbesar risiko konflik.
Turki: Ancaman Israel mencerminkan kebangkrutan politik
Pemerintah Turki turut mengecam pernyataan Katz. Kepala Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki, Burhanettin Duran, mengatakan ancaman untuk membunuh tokoh-tokoh yang terlibat dalam perundingan gencatan senjata dan perdamaian menunjukkan bahwa pemerintah Israel terus mengabaikan hukum internasional.
Menurut Duran, pernyataan tersebut juga memperlihatkan sikap meremehkan masyarakat internasional.
Ia menilai ancaman Katz mencerminkan kebangkrutan politik pemerintahan Netanyahu menjelang pemilu. Tuduhan yang diarahkan Israel kepada Turki, kata dia, tidak akan mampu menutupi rekam jejak pemerintah Israel dalam perang genosida di Jalur Gaza.
Duran menegaskan bahwa ancaman terbuka terhadap tokoh yang terlibat dalam perundingan menunjukkan pola pikir yang mengabaikan hukum internasional. Padahal, upaya diplomasi dan mediasi seharusnya diarahkan untuk mempertahankan gencatan senjata serta mencegah konflik meluas.
Ancaman terhadap Al-Hayya kini menempatkan diplomasi kawasan dalam situasi yang semakin rentan. Jika ancaman itu diwujudkan, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh Hamas atau Palestina, tetapi juga berpotensi menyeret negara lain ke dalam konfrontasi yang lebih luas.
Di tengah persaingan politik Israel, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah ancaman militer akan berhenti sebagai retorika kampanye atau justru berkembang menjadi tindakan yang mengancam stabilitas kawasan.
Sumber: Palestinian Information Center
