Di saat Jalur Gaza masih terengah-engah di bawah puing-puing perang dan lambannya rencana rekonstruksi, aroma tak sedap justru menyerbak dari meja perundingan “Dewan Perdamaian” (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Hasil penelusuran jurnalistik terbaru menguliti jejak investasi para dedengkot BoP. Mereka ditengarai memiliki pusaran bisnis yang bermuara pada industri militer Israel, serta menyokong permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat.
Investigasi kolaboratif yang dipublikasikan The Telegraph dan CNN membongkar sengkarut konflik kepentingan ini. Aliran modal para “juru damai” tersebut berkelindan erat dengan isu keamanan dan cetak biru pembangunan kembali Gaza.
Fakta ini mendesak satu pertanyaan mendasar: mungkinkah memisahkan mandat politik dari syahwat komersial, dan seberapa kuat jaminan bahwa posisi strategis itu tak dipakai sekadar untuk melipatgandakan pundi-pundi kekayaan pribadi?
Meski laporan itu tak menyuguhkan bukti telanjang bahwa investasi tersebut langsung menyetir kebijakan BoP, temuan ini jelas memaksa publik menuntut audit ketat. Terlebih, BoP ikut mendikte nasib lebih dari dua juta warga Palestina di wilayah yang telah luluh lantak.
Pintu Belakang Menuju Pabrik Mesin Pembunuh
Investigasi The Telegraph pada 10 Oktober lalu secara khusus menyoroti kiprah Jared Kushner. Menantu Trump yang juga tokoh sentral urusan Gaza ini memiliki rekam jejak yang tak bisa dipandang sebelah mata.
Lewat mesin investasinya, Affinity Partners, Kushner memborong 7,4 persen saham raksasa finansial Israel, Phoenix Financial. Ini bukan entitas sembarangan, Phoenix adalah perusahaan publik raksasa di bawah pengawasan ketat yang mengelola aset senilai tak kurang dari US$ 220 miliar.
Masalahnya, portofolio kelolaan Phoenix sarat dengan jejak yang memicu tanda tanya. Perusahaan investasi ini memiliki riwayat memompa modal ke industri militer Israel. Tak ayal, posisi Kushner pun terseret dalam pusaran keraguan ihwal relasi antara sosok penentu masa depan Gaza dengan industri persenjataan.
Laporan itu juga membeberkan bahwa lima anggota BoP, lewat sejumlah lembaga keuangan, punya pertalian modal dengan Smart Shooter.
Perusahaan Israel pembesut teknologi bidik senapan berbasis kecerdasan buatan (AI) ini baru saja meraup kontrak senilai US$ 150 juta dari militer AS. Produk Smart Shooter (mulai dari lensa bidik pintar hingga teknologi drone bersenjata) dilaporkan turut unjuk gigi dalam operasi militer Israel yang memorakporandakan Gaza.
Tentu saja, pertalian ini tak serta-merta berarti Kushner menguasai Smart Shooter secara langsung. Hubungan itu merambat lewat kepemilikan saham portofolio Affinity di Phoenix. Laporan itu juga belum bisa membuktikan Kushner cawe-cawe langsung dalam kontrak militer AS tersebut.
Namun, irisan tajam antara jubah diplomatik Kushner di Gaza dengan cuan dari korporasi militer jelas memantik polemik etis.
Setengah Miliar Dolar dan Meraup Laba di Tengah Konflik
Hasil bedah data CNN yang dirilis awal Oktober makin melengkapi kepingan teka-teki. Berdasarkan dokumen keuangan Israel per 30 Juni 2026, suntikan dana Phoenix Financial ke sembilan perusahaan militer Israel setidaknya menembus angka US$ 456 juta.
Nilai aslinya diyakini jauh lebih jumbo lantaran data ini belum mencakup aset yang dipecah dalam dana pensiun maupun reksa dana.
Elbit Systems, salah satu pentolan industri militer Israel, kecipratan porsi terbanyak hingga US$ 265,1 juta. Menyusul di belakangnya Next Vision (US$ 68,3 juta), Bet Shemesh Engines (US$ 55,8 juta), dan Reshef Technologies (US$ 40,2 juta).
Sederet korporasi ini adalah perancang drone, pemasok perlengkapan angkatan laut, pembuat komponen transmisi tank Israel, hingga perakit sumbu elektronik untuk peluru artileri yang ditumpahkan di Gaza.
Fakta yang makin getir: pundi-pundi sembilan perusahaan ini justru meledak akibat lonjakan pesanan senjata selama agresi berlangsung.
Pada 2024, perusahaan Kushner memborong 4,95 persen saham Phoenix senilai US$ 128,5 juta. Porsi itu kemudian dikerek naik menjadi 7,4 persen, menjadikannya pemegang saham utama di institusi finansial tersebut.
Pada Juli lalu, Kushner melepas sebagian sahamnya seharga lebih dari US$ 340 juta. Artinya, ia mengantongi cuan lima kali lipat dari harga beli awal.
Kushner sebelumnya berkilah bahwa investasinya di Phoenix murni “bertaruh” pada ketangguhan ekonomi Israel. Kuasa hukumnya pun berkeras kliennya sama sekali tak menyentuh urusan beli, tahan, atau jual saham perusahaan militer, serta tak pernah duduk di kursi direksi Phoenix.
Memang, tak ada temuan yang menunjukkan manuver diplomatiknya secara langsung mendongkrak keuntungan itu, namun jejak finansial yang ia tinggalkan tetap menjadi rekam jejak yang tak terhapuskan.
Gurita Permukiman Ilegal
Sengkarut Phoenix tak berhenti di pabrik senjata. Temuan The Telegraph membeberkan kepemilikan saham Phoenix di 11 perusahaan yang menyokong langsung permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Entitas-entitas ini bahkan masuk dalam daftar hitam PBB terkait aktivitas aneksasi tanah Palestina.
Ironi ini membenturkan dua realitas ekstrem: di satu sisi, tokoh-tokoh sentral BoP duduk di meja perundingan merancang masa depan Gaza, termasuk transisi pemerintahan, urusan keamanan, dan tata kelola teritorial. Di sisi lain, laju investasi mereka mengalir lewat korporasi yang menyokong perampasan tanah warga Palestina.
Oligarki AS, Dolar Teluk, dan Standar Transparansi
Gurita bisnis ini juga menyeret figur-figur kakap lainnya. Nama bos Apollo Global Management, Marc Rowan, serta utusan khusus AS, Steve Witkoff, ikut mencuat. Menariknya, operasi finansial Affinity Partners turut dipompa oleh miliaran dolar dari dana abadi negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
Jejak bisnis ini membentang jauh. Mulai dari proyek padang golf “Trump International” di Doha, hingga kongsi dengan perusahaan keamanan siber bentukan eks insinyur Pegasus. Tak ketinggalan, terselip nama pengusaha Palestina-Amerika, Bashar Masri.
Perusahaan-perusahaannya tengah digugat ratusan warga di AS atas tuduhan memfasilitasi perlindungan terowongan Hamas sebelum 7 Oktober 2023, tuduhan yang dibantah keras oleh pihak Masri. Fakta tambahan menyebut bahwa perusahaan Masri, yang menggarap kota Rawabi, turut disokong oleh Qatari Diar, nvestor Qatar yang kebetulan juga mendanai padang golf Trump di Doha.
Adanya rentetan gugatan atau jaringan investasi ini jelas bukan vonis pidana. Namun, padatnya jaringan bisnis para pelakon di dewan ini membikin publik mempertanyakan tembok pemisah antara jabatan politik dan laba pribadi.
Seperti yang dicetuskan seorang pejabat senior Israel, merespons pusaran duit ini: “Sekali Anda berinvestasi, Anda akan selalu menjadi seorang investor.”
Alibi ‘Dewan Perdamaian’
Gerah dikuliti publik, BoP membalas serangan via akun resmi di platform X. Mereka menuding The Telegraph hanya menebar insinuasi usang tanpa setitik pun bukti kuat adanya konflik kepentingan.
“Tak ada satu pun kontrak yang diteken BoP, keputusan pengadaan, atau langkah diplomatik yang disetir oleh kepentingan komersial,” kilah BoP.
Mereka membenarkan manuver bisnis Kushner di Phoenix, seraya berdalih Phoenix hanyalah raksasa finansial legal dengan portofolio investasi triliunan dolar di ribuan perusahaan. Urusan Smart Shooter, klaim mereka, murni kontrak antara korporasi Israel dan militer AS tanpa campur tangan BoP.
Seorang sumber internal bahkan menyebut isu konflik kepentingan ini sebagai “omong kosong”, dan bersikukuh bahwa urusan komersial tak pernah masuk dalam radar rapat-rapat mereka.
Di saat yang sama, BoP mengklaim sejumlah “progres” pelik: mulai dari persetujuan perlucutan senjata, hingga rekrutmen awal aparat kepolisian sipil baru di Gaza. Namun, rentetan sanggahan ini tak mampu menutup celah pentingnya keterbukaan dan pengawasan independen atas rekam jejak para perunding.
Realitas Gaza di Tengah Janji Manis Rekonstruksi
Silang sengkarut di tingkat elite ini kontras dengan nestapa di akar rumput. Setahun pasca-berlakunya kesepakatan gencatan senjata pada 10 Oktober 2025, laporan Associated Press (AP) pada Oktober 2026 menyimpulkan bahwa rekonstruksi Gaza nyaris mandek total.
Lebih dari dua juta warga sipil masih terjebak dalam krisis kemanusiaan ekstrem, sementara sisa-sisa agresi dan cengkeraman militer Israel masih membekap sebagian wilayah.
Pasukan penjaga stabilitas dan pemerintahan transisi Palestina yang dijanjikan, hingga kini, masih tertahan. Internal BoP beralasan bahwa aral melintangnya murni bersifat politis, mereka menanti redanya peta perpolitikan dari pemilu Israel (27 Oktober ini) dan pemilu sela AS bulan depan.
Kesenjangan antara cetak biru kertas kerja diplomasi dengan rintihan pengungsi Gaza ini memantik kegelisahan esensial. Bagi rakyat Palestina, pertanyaannya bukan sekadar apakah anggota BoP mengantongi untung, melainkan siapa yang kelak menentukan prioritas pembangunan?
Akankah mesin-mesin proyek dan aparat keamanan dibentuk demi kemaslahatan korban perang, atau sekadar didikte oleh tatanan investasi para elite politik yang kebal hukum?
Perdamaian sejati tak bisa diukur dari mewahnya sebuah komite. Ujian sesungguhnya ada di lapangan: menghentikan pendudukan, menjamin kebebasan, dan mengembalikan hal prerogatif warga Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri, tanpa perlu tersandera oligarki komersial di balik kedok negosiasi.
