Otoritas pendudukan Israel kembali mempercepat proyek permukiman ilegal dengan membuka tender pembangunan 3.401 unit permukiman di kawasan E1, wilayah strategis di sebelah timur Al-Quds yang diduduki.
Kepala Otoritas Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman Palestina, Mu’ayyad Sha’ban, menyatakan bahwa “Otoritas Pertanahan Israel telah meluncurkan tender besar untuk membangun 3.401 unit permukiman di kawasan E1, timur Al-Quds yang diduduki.”
Menurut Sha’ban, keputusan tersebut menandai eskalasi berbahaya dalam serangan sistematis terhadap tanah Palestina. Ia menyebut langkah itu sebagai “perkembangan yang sangat berbahaya dalam konteks percepatan kolonisasi melalui proyek-proyek permukiman.”
Yang paling mengkhawatirkan, kata Sha’ban, adalah pergeseran nyata dari tahap perencanaan menuju eksekusi lapangan. “Ini adalah salah satu proyek kolonial paling berbahaya yang selama hampir tiga dekade dibekukan secara formal, namun kini mulai dijalankan secara nyata,” ujarnya.
Proyek E1 sendiri telah mendapat persetujuan resmi pada Agustus 2025, setelah tertunda hampir 30 tahun akibat tekanan internasional. Kawasan ini terletak di antara permukiman Ma’ale Adumim dan Pisgat Ze’ev, mencakup area sekitar 12 kilometer persegi di wilayah C, dan membentang di antara Anata, Al-Isawiya, Az-Za’im, Al-Eizariya, serta Abu Dis.
Sha’ban menegaskan bahwa realisasi tender E1 akan berdampak langsung pada peta politik Palestina.
“Ini berarti pemisahan total Al-Quds dari lingkungan Palestina di sekitarnya, serta penghubungan Ma’ale Adumim dengan kota dalam kerangka proyek ‘Yerusalem Raya’, yang secara efektif menghancurkan kemungkinan berdirinya negara Palestina yang utuh secara geografis,” kata dia.
Data otoritas Palestina menunjukkan bahwa sepanjang 2025, Israel telah mengajukan tender untuk 10.098 unit permukiman, dengan lebih dari 7.000 unit dialokasikan di Ma’ale Adumim, sisanya di permukiman Efrat (Bethlehem) dan Ariel (Salfit).
Sha’ban menilai lonjakan ini tidak bisa dilepaskan dari arah politik pemerintah Israel saat ini. Ia menyebut pembangunan permukiman telah berubah dari kebijakan bertahap menjadi proyek aneksasi de facto.
“Ini dilakukan melalui instrumen perencanaan, pembangunan, dan legislasi, di bawah payung hukum dan administrasi yang direkayasa,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan bahwa apa yang terjadi di E1 merupakan “titik balik berbahaya dalam lanskap kolonial Israel,” seraya mendesak komunitas internasional untuk tidak berhenti pada pernyataan keprihatinan semata.
“Dibutuhkan langkah nyata untuk menghentikan kebijakan yang jelas-jelas melanggar hukum internasional dan merusak peluang perdamaian serta stabilitas kawasan,” ujarnya.
Sebelumnya, otoritas Palestina mencatat bahwa sepanjang 2025, Israel membahas 107 rencana induk permukiman di wilayah Al-Quds yang diduduki, dengan proyek E1 sebagai yang paling berisiko.
Secara keseluruhan, terdapat 265 rencana permukiman di seluruh Tepi Barat yang menargetkan pembangunan 34.979 unit di atas lahan seluas 33.448 dunam.
Sumber: Al Jazeera
