Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) memperingatkan memburuknya dampak kebijakan diskriminatif Israel terhadap kehidupan warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Dalam laporan terbarunya, PBB menilai praktik-praktik tersebut semakin menyerupai sistem diskriminasi rasial atau apartheid.
Laporan itu menyebut bahwa diskriminasi sistematis terhadap warga Palestina telah memburuk secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring menguatnya kebijakan, hukum, dan praktik Israel yang membatasi hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Palestina.
Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Türk, dalam pernyataan yang menyertai laporan tersebut, menegaskan bahwa hak-hak warga Palestina di Tepi Barat tengah mengalami “pencekikan yang terstruktur dan menyeluruh”.
Menurut Türk, situasi ini “mewakili salah satu bentuk diskriminasi dan pemisahan rasial yang berbahaya, serta memiliki kemiripan kuat dengan sistem apartheid yang pernah disaksikan dunia sebelumnya”.
Ia menjelaskan bahwa kendali Israel kini menjangkau hampir seluruh dimensi kehidupan warga Palestina, mulai dari akses air bersih, pendidikan, layanan kesehatan, hingga kebebasan bergerak, termasuk untuk mengunjungi keluarga, bersosialisasi, atau sekadar memanen hasil kebun zaitun.
Eskalasi Kekerasan dan Pelanggaran
Peringatan PBB ini sejalan dengan temuan terbaru Komisi Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman Palestina, yang mencatat lonjakan tajam kekerasan dan pelanggaran Israel di Tepi Barat sepanjang 2025.
Dalam laporan tahunan yang dirilis awal pekan ini, lembaga tersebut mendokumentasikan 23.827 serangan yang dilakukan oleh tentara Israel dan pemukim terhadap warga Palestina dan harta benda mereka, angka tertinggi yang pernah tercatat dalam satu tahun.
Rinciannya mencakup 1.382 serangan terhadap tanah dan lahan pertanian, 16.664 serangan terhadap individu, serta 5.398 pelanggaran terhadap properti. Laporan itu juga mencatat keterlibatan pemukim Israel dalam 4.723 serangan, menegaskan peran aktif mereka dalam eskalasi kekerasan di wilayah pendudukan.
Temuan-temuan ini, menurut para pemantau HAM, memperkuat kekhawatiran bahwa kebijakan Israel di Tepi Barat tidak lagi bersifat insidental, melainkan membentuk pola sistematis penindasan yang mengancam hak dasar dan keberlangsungan hidup warga Palestina.
Sumber: AFP (Agence France-Presse)
