Dalam langkah yang berani dan sarat makna politik, Pemerintah Slovenia secara resmi melarang impor produk dari permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki, khususnya di Tepi Barat. Kebijakan ini diumumkan pada Rabu (6/8), sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Israel yang merusak peluang perdamaian dan melanggar hukum internasional.
“Atas permintaan Perdana Menteri Robert Golob, kami memutuskan untuk melarang total impor produk dari permukiman Israel,” bunyi pernyataan resmi pemerintah Slovenia.
Pemerintah menegaskan bahwa Israel secara serius dan berulang kali melanggar hukum humaniter internasional, pelanggaran yang tidak hanya mengancam kehidupan dan martabat rakyat Palestina, tetapi juga meruntuhkan fondasi tatanan hukum global.
Sebagai anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab, Slovenia menyatakan dengan tegas: kami tidak akan menjadi bagian dari rantai distribusi yang menopang atau mentoleransi praktik ilegal semacam itu.
Solidaritas Nyata: Bantuan untuk Gaza
Tak hanya berhenti pada larangan impor, Slovenia juga mengumumkan bantuan kemanusiaan senilai lebih dari 879 ribu euro bagi rakyat Palestina di Gaza. Bantuan ini akan dikirim dalam bentuk makanan dan selimut—merespons kondisi kemanusiaan yang kian memburuk akibat agresi militer Israel.
Menteri Luar Negeri Slovenia, Tanja Fajon, dalam pernyataan lewat platform X, menegaskan bahwa keputusan ini adalah respon darurat terhadap krisis kemanusiaan dan keamanan di Gaza. Ia menyebut langkah tersebut sebagai simbol perlawanan bermartabat, serta seruan untuk segera mengakhiri perang dan mengembalikan stabilitas di kawasan.
Slovenia: Konsisten dan Tegas
Fakta menarik yang diungkap oleh kantor berita nasional Slovenia menyebutkan bahwa dalam dua tahun terakhir (2022–2024), Slovenia tidak mengimpor satu pun produk dari permukiman ilegal Israel. Pada tahun 2023 pun, nilai total impor dari permukiman Israel hanya sekitar 2.000 euro.
Sebaliknya, ekspor dari Slovenia ke wilayah permukiman tersebut terbatas pada alat kesehatan dan obat-obatan, yang justru mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan bukan dukungan ekonomi atas pendudukan ilegal.
Tak Hanya Ekonomi: Slovenia Juga Larang Pejabat Ekstrem Israel Masuk
Pada Juli lalu, Ljubljana sudah lebih dulu memberlakukan embargo perdagangan senjata dengan Israel, sebagai bentuk penolakan atas serangan brutal yang masih berlangsung di Jalur Gaza.
Tak hanya itu, dua menteri sayap kanan ekstrem Israel—Bezalel Smotrich (Menteri Keuangan) dan Itamar Ben Gvir (Menteri Keamanan Nasional)—dinyatakan persona non grata di Slovenia. Keduanya dituduh secara terbuka menyerukan genosida terhadap rakyat Palestina.
Langkah-langkah ini diambil Slovenia secara independen, setelah menilai bahwa Uni Eropa tak sanggup atau tak mau mengambil tindakan serupa.
Patut dicatat, pada Juli 2024 lalu, Slovenia juga termasuk dalam gelombang negara Eropa yang secara resmi mengakui kedaulatan Negara Palestina, sebuah sikap yang kini ditindaklanjuti dengan aksi nyata, bukan sekadar retorika.
Sumber: Al Jazeera
