PALESTINA — Sebuah manuver politik dan militer tingkat tinggi kembali terjadi di balik layar konflik Gaza. Saluran televisi Israel, Channel 13, melaporkan bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengintervensi dan Menghentikan rencana operasi militer besar-besaran yang tengah dipersiapkan oleh militer Israel di Jalur Gaza.
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa rencana agresi baru itu sebenarnya telah matang dibahas di tingkat tertinggi kabinet politik dan keamanan Israel. Namun, begitu detail cetak biru (blueprint) operasi tersebut dipaparkan ke Washington, pihak AS langsung mengekspresikan ketidaksenangannya dan mendesak Tel Aviv untuk membatalkan proyeksi serangan tersebut.
Menariknya, pembatalan operasi militer terbuka ini tidak membuat Israel mundur. Sebagai gantinya, tentara Israel (IDF) kini beralih ke strategi alternatif: menjalankan apa yang disebut sebagai “aneksasi bertahap secara senyap” (silent annexation) terhadap tanah-tanah subur di dalam perimeter Jalur Gaza.
Langkah ini memperpanjang catatan kelam perang genosida yang telah berlangsung selama lebih dari dua tahun di kantong wilayah tersebut, di mana kebrutalan Israel telah merenggut nyawa sekitar 73 ribu warga Palestina, melukai lebih dari 173 ribu lainnya, serta melumpuhkan hingga 90 persen infrastruktur sipil dan fasilitas publik Gaza.
Hamas: Taktik ‘Garis Kuning’ Sengaja Meledakkan Meja Perundingan
Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) langsung melayangkan protes keras dan menolak mentah-mentah taktik militer Israel yang terus menggeser posisi “Garis Kuning” (Yellow Line) merangsek ke arah barat wilayah Gaza. Hamas menegaskan bahwa pencaplokan lahan secara perlahan ini merupakan pelanggaran fatal terhadap komitmen gencatan senjata.
“Langkah sepihak Israel ini sengaja dirancang untuk meledakkan jalannya negosiasi dari dalam, sekaligus menyabotase seluruh kerja keras para mediator internasional yang sedang berupaya menghentikan krisis.” demikian Pernyataan Resmi Hamas.
Laporan lapangan menunjukkan bahwa sepanjang pekan lalu hingga hari Jumat, militer Israel secara sepihak telah memindahkan balok-balok beton pembatas Garis Kuning sejauh 300 meter ke arah barat di beberapa titik strategis Gaza, terutama di lingkungan pemukiman Tuffah, sebelah timur Kota Gaza.
Sebagai catatan, Garis Kuning merupakan batas demarkasi penarikan mundur pasukan Israel berdasarkan pengaturan fase pertama dari rencana perdamaian usulan AS, yang sebenarnya telah mulai diberlakukan sejak Oktober 2025 lalu. Namun, alih-alih patuh, Tel Aviv justru memperlakukan garis tersebut sebagai perimeter berdarah; menembak mati dan melukai puluhan warga sipil Palestina yang mencoba mendekati wilayah tersebut dengan dalih “pelanggaran perbatasan”.
Ambisi 70 Persen Netanyahunya
Strategi aneksasi senyap ini bukanlah klaim sepihak dari faksi perlawanan, melainkan sejalan dengan pengakuan internal dari pucuk pimpinan Israel sendiri. Pada 15 Mei lalu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara terbuka mengakui bahwa militernya telah menduduki secara fisik 60 persen dari total luas wilayah Jalur Gaza. Tidak sampai di situ, Netanyahu bahkan blak-blakan mengungkap ambisi kabinetnya untuk memperluas cengkeraman tersebut hingga menguasai 70 percent wilayah Gaza.
Paralel dengan pencaplokan tanah lewat moncong senjata, Israel juga terus merobek kesepakatan gencatan senjata di jalur logistik. Hingga saat ini, Tel Aviv masih mengunci pintu-pintu perbatasan dan membatasi secara ketat masuknya bahan pangan, obat-obatan, pasokan medis, bahan bangunan untuk tempat tinggal darurat, hingga rumah siap huni (portacabin) yang sangat dibutuhkan jutaan pengungsi untuk menyambung hidup.
Sumber: Al Jazeera / Channel 13 Israel
