Eskalasi militer Israel di Jalur Gaza belum menunjukkan tanda mereda, meski kesepakatan gencatan senjata secara formal masih berlaku. Dalam beberapa hari terakhir, serangan udara kembali terjadi dan menimbulkan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak.
Sumber Palestina melaporkan, sejak Selasa dini hari, sedikitnya 10 warga syahid di berbagai wilayah akibat tembakan pasukan penjajah Israel. Serangan juga dilaporkan terjadi di sejumlah titik yang tidak berada dalam kendali langsung militer Israel.
Di sisi lain, militer Israel mengklaim operasi tersebut menargetkan anggota Hamas yang disebut tengah merencanakan serangan. Klaim ini menjadi pola berulang dalam setiap operasi militer yang dilakukan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana gencatan senjata yang disepakati sejak 10 Oktober 2025 masih benar-benar berjalan di lapangan?
Gencatan senjata di atas kertas
Dalam diskusi program “Ma Waraa al-Khabar” edisi 14 April 2026, sejumlah analis menyoroti kontradiksi antara kesepakatan formal dan realitas di lapangan.
Mantan pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Thomas Warrick, menyebut perhatian Washington saat ini lebih banyak tersedot pada isu regional lain, seperti dinamika Iran dan kawasan Timur Tengah secara umum. Menurut dia, pembahasan Gaza di tingkat internasional kini lebih difokuskan pada isu pelucutan senjata Hamas dan proses negosiasinya.
Namun pandangan berbeda datang dari dalam Gaza. Penulis dan analis politik Ahmed Al-Tanani menilai Israel tidak pernah benar-benar mematuhi gencatan senjata sejak hari pertama. Ia menyebut pelanggaran terjadi hampir setiap hari, mulai dari penembakan, pembatasan akses di perbatasan, hingga kebijakan yang ia sebut sebagai upaya sistematis mempersempit akses pangan dan bantuan.
Menurutnya, aspek kemanusiaan dalam kesepakatan juga tidak berjalan sebagaimana disepakati. Jumlah truk bantuan yang masuk terbatas, rekonstruksi belum berjalan, dan akses keluar-masuk Gaza tetap terkunci.
Upaya membentuk realitas baru
Sementara itu, akademisi studi Israel, Mohanad Mustafa, melihat pola yang lebih strategis. Ia menilai Israel tengah memanfaatkan fase gencatan senjata untuk membentuk realitas baru di lapangan.
Operasi militer, menurutnya, diarahkan pada target-target tertentu yang telah masuk dalam daftar sasaran, sekaligus untuk melemahkan struktur militer dan organisasi Hamas.
Pendekatan ini, kata Mustafa, membuat gencatan senjata tidak sepenuhnya menghentikan operasi, melainkan mengubah bentuknya menjadi lebih selektif dan terukur.
Komite teknokrat tersendat
Isu lain yang mencuat adalah rencana pembentukan komite teknokrat Palestina untuk mengelola urusan sipil di Gaza. Al-Tanani menyebut komite tersebut sebenarnya telah siap bekerja setelah menyelesaikan aspek administratif, namun tertahan karena Israel tidak mengizinkan akses masuk.
Mustafa sepakat bahwa Israel memiliki kepentingan menahan masuknya komite tersebut. Menurutnya, kehadiran otoritas sipil baru berpotensi mengurangi alasan bagi kelanjutan operasi militer.
Di sisi lain, Warrick melihat persoalan ini lebih kompleks. Ia menilai hambatan tidak hanya datang dari Israel, tetapi juga terkait dengan rencana penempatan pasukan internasional dan belum adanya kesepakatan di antara aktor global dan regional.
Perdebatan ini mencerminkan kebuntuan yang lebih luas: siapa yang sebenarnya menghambat proses sipil di Gaza, dan sejauh mana faktor internasional turut mempengaruhi.
Menunggu arah politik yang lebih besar
Pada akhirnya, sejumlah analis menilai Israel berupaya mempertahankan status quo di Gaza (dengan kontrol parsial dan operasi militer yang terus berjalan) setidaknya sampai arah kesepakatan regional yang lebih luas menjadi jelas.
Isu Iran dan dinamika kawasan disebut sebagai salah satu faktor yang akan menentukan arah kebijakan ke depan.
Sementara itu, di lapangan, warga Gaza tetap berada di bawah bayang-bayang ketidakpastian. Gencatan senjata mungkin masih tercatat di atas kertas, tetapi di udara Gaza, suara ledakan masih menjadi penanda bahwa konflik belum benar-benar berhenti.
