Sekitar 1,53 juta pelajar Palestina di Gaza dan Tepi Barat kini berada di persimpangan. Bukan karena pilihan, melainkan karena kombinasi perang, kemiskinan, dan krisis berkepanjangan yang memutus jalur pendidikan mereka. Para ahli memperingatkan, situasi ini berisiko melahirkan generasi yang kehilangan fondasi pengetahuan dasar.
Data Biro Pusat Statistik Palestina menunjukkan jumlah pelajar tersebut setara hampir seperempat populasi di Gaza dan Tepi Barat yang mencapai sekitar 5,5 juta jiwa. Angka ini menggambarkan luasnya dampak krisis pendidikan yang sedang berlangsung.
Gaza: Sekolah Lumpuh, Anak-Anak Kehilangan Arah
Sejak agresi dimulai pada Oktober 2023, aktivitas belajar di Gaza praktis berhenti total. Ratusan sekolah dihancurkan, sementara yang tersisa berubah fungsi menjadi tempat pengungsian. Dampaknya, sekitar 700 ribu siswa kehilangan akses pendidikan.
Kondisi ini tergambar dalam kisah Janna Abed (13 tahun). Selama dua setengah tahun terakhir, ia tidak pernah masuk sekolah, tetapi secara administratif kini tercatat sebagai siswa kelas delapan. Di atas kertas ia naik kelas, tapi dalam praktik, kemampuan dasarnya terus terkikis.
Ayahnya, Muhammad Abed, mengakui perubahan drastis itu. Anak-anaknya yang dulu berprestasi kini kesulitan membaca, menulis, bahkan mengingat tabel perkalian. “Mereka seperti kembali ke titik nol,” katanya.
Keluarga ini memiliki empat anak. Selain Janna, ada Hala (kelas enam), Firas (kelas empat), dan Mahmoud (kelas dua). Semua merasakan dampak yang sama: kehilangan ritme belajar.
Belajar di Tenda, Tanpa Kepastian
Untuk merespons kondisi darurat, Kementerian Pendidikan Palestina bersama lembaga internasional membangun “titik pembelajaran” di tenda-tenda pengungsian. Program ini hanya berjalan tiga hari dalam sepekan, dengan durasi terbatas.
Namun jangkauannya sempit. Umumnya hanya melayani siswa hingga kelas enam. Janna, yang sudah tercatat di kelas delapan, tak bisa mengaksesnya.
“Sejak perang, saya belum pernah kembali ke sekolah,” ujarnya.
Ia hanya punya satu harapan sederhana: mengenakan seragam, membawa tas, dan belajar seperti anak-anak lain di dunia.
Adik-adiknya memang sudah mulai mengikuti kelas di tenda sejak tiga bulan terakhir. Tapi menurut sang ibu, Yasmine Abed, program ini belum menyentuh akar masalah.
“Tidak ada buku, tidak ada pendampingan di rumah. Materi yang diajarkan terlalu tinggi dari kemampuan mereka sekarang,” katanya. Ia menunjuk Hala yang masih kesulitan membaca dan menulis, meski sudah duduk di kelas enam.
Risiko Buta Huruf dan Trauma
Di salah satu pusat pengungsian di Gaza, sebuah titik pembelajaran berdiri dari deretan tenda. Huwaida Hilles, pengelola sekaligus pengawas pendidikan di lokasi itu, menyebut sebagian besar anak tidak pernah kembali ke sekolah sejak perang dimulai.
Ia memperingatkan munculnya gelombang buta huruf baru. “Ada anak usia 10 tahun yang belum bisa memegang pena dengan benar,” ujarnya.
Masalahnya bukan hanya akademik. Banyak anak mengalami kesulitan belajar, dari membaca hingga berhitung. Di saat yang sama, trauma psikologis membuat mereka cenderung menarik diri dan menolak belajar.
Upaya pendampingan dilakukan melalui sesi konseling kelompok dan komunikasi dengan orang tua. Namun, keterbatasan sumber daya membuat intervensi ini belum optimal.
Upaya Terbatas, Kesenjangan Menganga
Dari sisi pemerintah, upaya penyelamatan terus dilakukan, meski dengan keterbatasan. Fuad Atiya, pengawas bahasa Arab di Gaza Barat, menyebut pembukaan ratusan titik pembelajaran sebagai langkah penting.
Namun ia mengakui, durasi belajar yang hanya beberapa jam dalam sepekan tidak cukup menutup kesenjangan yang sudah terlanjur lebar. “Ini penting, tapi jelas belum cukup,” katanya.
Banyak siswa bahkan belum kembali ke jalur pendidikan sama sekali. Sebagian harus bekerja membantu keluarga, sebagian lainnya sibuk mencari air dan makanan.
Kebijakan kenaikan kelas otomatis pun diterapkan sebagai langkah darurat. Pemerintah menyadari dampaknya (kehilangan pembelajaran yang signifikan) namun menilai opsi lain hampir mustahil dilakukan dalam situasi sekarang.
Tepi Barat: Krisis Berbeda, Dampak Serupa
Di Tepi Barat, sekitar 829 ribu siswa menghadapi persoalan berbeda. Selama dua tahun terakhir, kegiatan belajar di sekolah negeri tidak berjalan normal akibat krisis finansial yang melanda otoritas Palestina.
Pemotongan dan penghentian dana pajak oleh Israel membuat pemerintah kesulitan membayar gaji guru. Sejak 2021, kondisi ini memicu serangkaian mogok kerja yang mengganggu proses belajar.
Belakangan, pemerintah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh, seiring eskalasi konflik terbaru. Namun metode ini menambah persoalan baru.
Orang tua seperti Doaa Al-Hindi harus mengambil alih peran guru di rumah. Ia berusaha mendampingi dua anaknya mengikuti kelas daring, sambil mengejar ketertinggalan materi yang dipangkas.
“Dari 15 pelajaran, sekarang tinggal 6. Itu pun sulit dikejar,” ujarnya.
Meski berlatar belakang pendidik, ia mengakui sulit menjaga disiplin belajar anak di rumah. Beban yang sebelumnya ditanggung sekolah kini beralih ke keluarga.
Kehilangan Pembelajaran yang Mengkhawatirkan
Secara resmi, satu tahun ajaran di Palestina seharusnya berlangsung selama 182 hari. Namun pada semester pertama tahun ini, siswa di sekolah negeri hanya belajar sekitar 50 hari.
Menurut anggota Koalisi Pendidikan Palestina, Nassim Kabha, kondisi ini menciptakan “kehilangan pembelajaran” yang serius. Siswa naik kelas tanpa menguasai materi dasar, sehingga kesenjangan pengetahuan terus menumpuk.
Sebagian orang tua mencoba mencari solusi mandiri, dari les privat hingga memindahkan anak ke sekolah swasta. Namun opsi ini hanya tersedia bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial.
Krisis Tanpa Solusi Jelas
Pemerintah mengakui adanya krisis besar, namun menyebut banyak faktor berada di luar kendali mereka. Wakil Menteri Pendidikan, Ayyoub Alian, menegaskan sulit mengharapkan guru mengajar penuh tanpa kepastian gaji.
Berbagai langkah mitigasi telah dilakukan, seperti penyederhanaan kurikulum dan fokus pada keterampilan dasar. Tapi pemerintah sendiri mengakui, itu hanya upaya meredam dampak, bukan menyelesaikan akar masalah.
Hingga kini, belum ada kesepakatan solusi komprehensif. Inisiatif dari masyarakat sipil, termasuk usulan pendanaan alternatif untuk guru, belum terealisasi di lapangan.
