Di balik nuansa seremonial peluncuran “Dewan Perdamaian Global” oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam Forum Davos, gelombang kritik dan kehati-hatian segera bermunculan. Sejumlah peneliti, akademisi, dan pengamat politik meragukan efektivitas serta masa depan lembaga tersebut, terutama terkait gagasan-gagasan yang menyasar Gaza.
Mereka memperingatkan, agenda yang dibawa berpotensi mengarah pada penataan ulang politik dan geografis Gaza, yang menyentuh inti persoalan Palestina, di tengah absennya kekuatan internasional penyeimbang dan terpinggirkannya aktor-aktor kunci Palestina.
Rekonstruksi yang Mendefinisikan Ulang Gaza
Peneliti dan jurnalis Wisam Afifa menyoroti paparan Jared Kushner (menantu Trump sekaligus anggota Dewan Perdamaian) tentang apa yang disebutnya sebagai “rencana induk” rekonstruksi Gaza. Menurut Afifa, peta yang ditawarkan tidak sekadar proyek teknis pembangunan ulang, melainkan visi menyeluruh yang mendefinisikan ulang bentuk kehidupan dan masa depan kedaulatan Gaza.
Rencana tersebut, kata Afifa, tidak memandang Gaza sebagai satu kesatuan geografis dan sosial, melainkan membaginya ke dalam tahapan implementasi yang dimulai dari Rafah dan Khan Younis di selatan, lalu bergerak bertahap ke Kota Gaza di utara. Pola ini dinilai sebagai upaya sistematis untuk memaksakan realitas baru, wilayah demi wilayah.
Lebih jauh, inti rencana dinilai bukan mengembalikan warga ke rumah dan lingkungan asal mereka, melainkan mengubah “fungsi Gaza”. Garis pantai dirancang menjadi kawasan investasi dengan ratusan menara wisata (diperkirakan mencapai 180 gedung) sementara bagian tengah Gaza dialokasikan untuk kompleks industri besar dan pusat data berteknologi tinggi.
Afifa menilai pendekatan ini berupaya menggeser Gaza dari komunitas nasional dengan akar sejarah menjadi “zona fungsi ekonomi” yang dikendalikan logika investasi dan kepentingan lintas negara.
Infrastruktur sebagai Alat Kontrol
Peringatan paling serius, menurut Afifa, terletak pada desain infrastrukturnya. Jaringan jalan melingkar dan poros-porsos besar yang mengitari permukiman dinilai bukan semata kebutuhan transportasi, melainkan instrumen pengendalian mobilitas dan keamanan, yang memungkinkan pembelahan dan isolasi Gaza secara teknis maupun militer.
Meski rencana tersebut menjanjikan pembangunan pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api, Afifa menekankan pertanyaan mendasar: siapa yang memegang keputusan kedaulatan atas fasilitas-fasilitas itu?
Dia menilai rencana ini menawarkan “kemakmuran material” sebagai pengganti hak politik, menjadikan rekonstruksi sebagai alat tekanan untuk memaksakan pengaturan keamanan dan administratif baru, sehingga Gaza berisiko berubah menjadi proyek urban tanpa kedaulatan dan identitas.
Dugaan Upaya Mengakhiri Keberadaan Palestina
Ketua Euro-Med Human Rights Monitor, Rami Abdu, menyebut skema tersebut sebagai bagian dari rencana sistematis untuk mengakhiri keberadaan Palestina melalui mekanisme pengendalian dan penjinakan.
Dia menyoroti desain pelabuhan terisolasi di ujung selatan Gaza, pembagian wilayah internal yang merusak kohesi sosial, serta penyusutan luas Gaza di bagian timur dan utara, dengan seluruh akses utama berada di bawah kendali keamanan Israel.
Abdu menegaskan, rencana ini dijalankan secara bertahap untuk mengubah identitas nasional Palestina, menghapus hak-hak pengungsi termasuk hak kembali, melemahkan peran lembaga internasional, serta menyingkirkan isu tahanan dan orang hilang.
Dalam skema tersebut, Gaza berpotensi direduksi menjadi kawasan layanan yang dikelola demi kepentingan proyek pendudukan Israel, dengan kontrol keamanan penuh.
“Perdamaian” yang Menyingkirkan Subjek Hak
Penulis dan aktivis politik Hassan Bin Najih menilai, tujuan paling berbahaya dari Dewan “Perdamaian” ini adalah mengosongkan Gaza dari makna politiknya. Bukan hanya lewat penghancuran fisik atau kontrol wilayah, tetapi melalui penghapusan isu Palestina secara historis dan politik.
Menurutnya, Gaza didorong untuk diperlakukan sebagai sekadar persoalan kemanusiaan atau masalah keamanan, dengan solusi-solusi paksa seperti pengelolaan internasional, pelucutan senjata, relokasi penduduk, hingga rekayasa demografi. “Perdamaian” yang ditawarkan, kata Bin Najih, bukanlah penghentian agresi, melainkan penghilangan pihak yang memiliki hak.
Mandat Terbatas dan Struktur Eksklusif
Di tingkat internasional, mantan penasihat keamanan nasional AS Michael Monroy mengungkapkan bahwa mandat Dewan Perdamaian Global bersumber dari Resolusi DK PBB 2803, yang terbatas pada isu Gaza dan berakhir pada 2027. Hal ini, menurutnya, menegaskan bahwa dewan tersebut bukan pengganti permanen PBB.
Monroy juga menyoroti struktur kepemimpinan yang menempatkan Trump sebagai ketua seumur hidup dengan hak veto tunggal, memunculkan pertanyaan serius tentang independensi dan demokrasi internal. Syarat keanggotaan permanen yang mewajibkan kontribusi minimal satu miliar dolar pun dinilai berpotensi menjadikan dewan ini eksklusif bagi negara-negara kaya.
Legitimasi Israel, Absennya Palestina
Peneliti isu Israel, Adel Shadid, memperingatkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sekutunya akan berupaya memengaruhi dewan dari dalam, guna mengosongkan setiap peluang perdamaian substantif dan menjadikannya alat legitimasi bagi agenda Israel.
Sementara itu, Direktur Lembaga Media Palestina, Ibrahim al-Madhoun, menilai absennya Otoritas Palestina mencerminkan upaya AS dan Israel memisahkan Gaza dari Tepi Barat dan mengabaikan kerangka solusi berbasis legitimasi internasional. Tidak ikut sertanya Prancis dan Inggris juga dibaca sebagai sinyal keraguan Eropa terhadap kredibilitas dan tujuan dewan tersebut.
Rencana Empat Tahap
Dalam presentasinya, Jared Kushner memaparkan rencana rekonstruksi Gaza dalam empat tahap, dengan penekanan bahwa fase berikutnya akan berfokus pada pelucutan senjata Hamas. Rencana ini menargetkan aliran dana lebih dari 25 miliar dolar AS hingga 2035, serta akan dibahas lebih lanjut dalam konferensi donor di Washington.
Tahap awal difokuskan pada Rafah dan Khan Younis di selatan Gaza, sebelum diperluas ke wilayah lain. Di atas kertas, proyek ini menjanjikan infrastruktur modern. Namun bagi banyak pengamat, pertanyaannya tetap sama: apakah ini benar rekonstruksi, atau rekayasa ulang Gaza di bawah nama “perdamaian”?
Sumber: Palestinian Information Center
