TEPI BARAT — Dengan dalih klasik (pembangunan tanpa izin) otoritas penjajah Israel terus menggusur rumah-rumah warga Palestina di Tepi Barat dan merampas tanah mereka. Di saat yang sama, proyek kolonial mereka justru melaju kencang tanpa rem, menancapkan fondasi-fondasi pemukiman ilegal baru di atas tanah jarahan.
Sumber-sumber lokal di Palestina mengonfirmasi bahwa agresi Israel terhadap aset warga sipil tak pernah surut di kota Shaqba, sebelah barat Ramallah. Sementara itu, di desa Madama, sebelah selatan Nablus, buldoser-buldoser militer meratakan tanah pertanian milik warga dan menyulap bangunan-bangunan sipil menjadi pos militer (barak) pertahanan.
Gerakan perdamaian Israel, Peace Now, dalam laporan teranyarnya mengungkap rantai kebijakan sistematis yang diambil kabinet Benjamin Netanyahu untuk memperkuat cengkeraman pemukiman ilegal. Laporan tersebut memetakan bagaimana akselerasi pencaplokan Tepi Barat terjadi begitu masif selama lebih dari tiga tahun terakhir:
- Februari 2023: Israel meresmikan 9 pemukiman ilegal baru melalui skema ‘pemutihan’ 10 pos rintisan (outpost).
- Juni 2023: Birokrasi pemukiman dirombak total. Kabinet menghapus syarat persetujuan Menteri Pertahanan di setiap tahapan perencanaan demi memotong jalur birokrasi.
- Juli 2024: Pengesahan 5 pos rintisan menjadi pemukiman resmi. Empat bulan setelahnya, Dewan Perencanaan Tertinggi Israel mulai menggelar rapat mingguan untuk mempercepat izin konstruksi.
- Maret 2025: Sebanyak 13 distrik pemukiman diubah statusnya menjadi pemukiman mandiri.
- Mei 2025: Pengumuman pembangunan 22 pemukiman baru sekaligus.
- Agustus 2025: Israel menyetujui cetak biru akhir pembangunan 3.400 unit rumah di kawasan strategis “E1”, yang tendernya resmi dibuka pada Desember di tahun yang sama. Bulan Agustus ini juga menandai lahirnya 19 pemukiman baru.
- Maret 2026: Langkah makin agresif, kabinet Israel kembali mengetok palu untuk mendirikan 34 pemukiman tambahan.
“Revolusi Pemukiman” dan Ancaman Negara Dalam Negara
Pakar isu pemukiman Israel, Saher Khaliliyeh, saat diwawancarai Al Jazeera menjelaskan bahwa pemerintahan Netanyahu sejak awal memang mendeklarasikan diri membawa semangat “revolusi pemukiman”. Nyatanya, manipulasi hukum yang mereka lakukan telah membuahkan lebih dari 360 pos pemukiman baru. Bersama pemukiman lama, kompleks ilegal ini kini menguasai lebih dari 1,1 juta dunam, setara dengan lebih dari 22% total luas Tepi Barat.
Khaliliyeh menambahkan, kewenangan yang kini dialihkan kepada Dewan Pemukiman Yahudi (Yesha Council) berujung pada legalisasi 112 ribu unit hunian hanya dalam tiga tahun; dengan rincian 78 ribu unit di Tepi Barat dan 34 ribu unit di wilayah Al-Quds Timur yang diduduki.
“Ini adalah mega proyek yang terintegrasi. Legalisasi bangunan berjalan beriringan dengan perluasan jalan bypass khusus Yahudi dan penguasaan Area C, di mana Dewan Pemukiman kini mendominasi hampir 80% wilayah tersebut,” tegas Khaliliyeh.
Ngerinya, Khaliliyeh memperingatkan adanya agenda tersembunyi para pemukim ekstremis untuk mendirikan semacam “entitas otonom independen bagi pemukim Yahudi di Tepi Barat.” Entitas ini dirancang memiliki otoritas penuh atas tata ruang, kekuatan ekonomi mandiri, bahkan memiliki milisi bersenjata sendiri.
Milisi pemukim inilah yang kini menjadi ujung tombak teror di lapangan. Mereka berjalan di barisan depan, kerap kali dikawal tentara resmi, untuk menyerang warga Palestina, menebang pohon zaitun, menyita lahan, serta meruntuhkan fasilitas pertanian dan peternakan warga.
Skenario ini diamini oleh Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Dr. Mustafa Barghouti. Kepada Al Jazeera, ia menegaskan bahwa target utama kabinet sayap kanan Israel saat ini adalah aneksasi total dan judaisasi. Mereka merasa tengah mengendarai momentum emas sejarah, sehingga memanfaatkan geng-geng pemukim radikal sebagai instrumen teror untuk mengusir warga Palestina dari tanah leluhur mereka.
Menghabisi Solusi Dua Negara
Aktor intelektual di balik skenario besar ini tidak lain adalah Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Dalam wawancara dengan surat kabar Israel Hayom, Smotrich dengan jemawa menyebut kebijakan kabinetnya telah berhasil membawa “revolusi nyata” di Tepi Barat.
Target Smotrich sangat eksplisit: membangun kontinuitas geografis yang menghubungkan seluruh pemukiman Israel, dan di saat bersamaan, memutus konektivitas wilayah geografis antar-kota Palestina menjadi kantong-kantong kecil yang terisolasi.
Kabinet sengaja berkejaran dengan waktu untuk melegalisasi sebanyak mungkin pos pemukiman sebelum pemilu mendatang, agar pemerintahan Israel berikutnya (jika faksi moderat menang) akan kesulitan secara hukum untuk membongkar pemukiman yang sudah telanjur “sah”.
Analisis mendalam dari harian Israel, Haaretz, menyimpulkan bahwa fenomena di Tepi Barat hari ini bukan lagi sekadar ekspansi wilayah. Ini adalah proyek sistematis untuk menggambar ulang peta politik dan geografis kawasan, sekaligus menjadi lonceng kematian bagi peluang terwujudnya Solusi Dua Negara (Two-State Solution).
Kekhawatiran ini sejalan dengan peringatan Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) jauh-jauh hari. PBB menegaskan bahwa ekspansi pemukiman ilegal dan operasi militer brutal Israel di Tepi Barat secara nyata telah mengubur hak menentukan nasib sendiri (self-determination) bagi bangsa Palestina, sekaligus meruntuhkan masa depan berdirinya negara Palestina yang berdaulat. (Sumber: Al Jazeera)tersebut?
