Sejumlah perwira senior pensiunan militer Israel, termasuk mantan Wakil Kepala Staf IDF, Mayjen (Purn) Matan Vilnai, memperingatkan pemerintah agar tidak melanjutkan perang di Gaza tanpa tujuan strategis yang jelas. Mereka menilai perang tersebut hanya akan menyebabkan kematian tawanan Israel, pendudukan berdarah di Gaza, serta semakin mengisolasi Israel di tingkat regional.
Hentikan Perang yang Menguras Sumber DayaDalam surat keras yang dikirim oleh Vilnai—yang saat ini memimpin gerakan Commanders for Israel’s Security—atas nama lebih dari 550 perwira tinggi pensiunan IDF, ia memperingatkan bahwa perang yang diperpanjang hanya akan memperburuk situasi.
“Melanjutkan perang akan menyebabkan kematian tawanan, semakin menguras kekuatan militer Israel, serta memicu pendudukan berkepanjangan yang penuh kekerasan, sehingga merusak peluang diplomatik yang belum pernah ada sebelumnya,” tulis Vilnai dalam surat tersebut.
Sebagai alternatif, Vilnai mendorong pendekatan politik yang memanfaatkan pencapaian militer Israel di Gaza.
Dalam surat itu, ia juga menuduh pemerintah Israel mengabaikan kehendak rakyat dan justru menyerah pada tekanan kelompok ekstremis. Ia menilai kebijakan saat ini hanya berujung pada aneksasi Tepi Barat, memperpanjang pendudukan di Gaza, serta meningkatkan ketegangan militer.
“Pemerintah saat ini sedang menggiring Israel menuju pendudukan berdarah di Gaza, memperburuk ketidakstabilan di Tepi Barat, serta mempercepat isolasi diplomatik, yang mengancam peluang normalisasi dengan Arab Saudi,” tulisnya.
Vilnai juga mempertanyakan legitimasi pemerintah dalam melanjutkan perang setelah 500 hari konflik tanpa mencapai tujuan yang jelas.
“Pemerintah memang memiliki wewenang formal, tetapi tidak memiliki legitimasi moral untuk memerintahkan IDF melanjutkan perang setelah 500 hari tanpa hasil nyata.”
Tiga Tujuan Utama
Para perwira pensiunan ini mendesak pemerintah untuk fokus pada tiga tujuan utama:
1. Membebaskan Tawanan IsraelMereka menekankan bahwa membebaskan tawanan harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan militer.
“Menargetkan Hamas sekaligus ingin membebaskan tawanan adalah tujuan yang bertentangan dan hanya akan membahayakan mereka,” tulis mereka.
Mereka juga menegaskan bahwa konfrontasi dengan Hamas bisa dilakukan di masa depan, tetapi saat ini yang lebih penting adalah menyelamatkan para tawanan, bahkan jika itu berarti menarik pasukan Israel dari Gaza.
2. Membentuk Pemerintahan Alternatif di Gaza
Para perwira ini menilai bahwa Hamas tidak bisa disingkirkan tanpa adanya pemerintahan pengganti.
“Gagasan pemindahan paksa (deportasi) dan solusi tak realistis lainnya hanya mengalihkan perhatian dari masalah utama,” tulis mereka.
Mereka mengusulkan untuk melibatkan Otoritas Palestina melalui reformasi, di bawah payung keamanan regional yang didukung AS dan negara-negara Arab.
3. Memulihkan Militer dan Masyarakat Israel
Mereka menganggap bahwa erosi sosial yang terjadi di Israel saat ini adalah ancaman eksistensial terbesar.
“Kebijakan pemerintah saat ini justru membahayakan Israel lebih dari ancaman eksternal mana pun,” tulis mereka.
Mereka juga memperingatkan bahwa terus mendukung kebijakan pemindahan paksa warga Gaza dapat membahayakan hubungan Israel dengan Mesir, Yordania, serta negara-negara yang menandatangani Abraham Accords.
Para perwira senior ini menegaskan bahwa kebijakan yang bertanggung jawab adalah bekerja sama dengan negara-negara moderat di kawasan, bukan mengambil langkah-langkah yang justru merusak hubungan diplomatik.
Mereka menutup suratnya dengan menyerukan kepada pemerintah untuk memanfaatkan pencapaian militer Israel dalam konteks politik guna mencapai tujuan nasional yang lebih luas.
Sumber: Maariv
