Spirit of Aqsa, Palestina – Menteri Dalam Negeri Israel, Ayelet Shaked bertekad mengusulkan rancangan udang-undang perpanjangan kewarganegaraan dan paspor Israel dengan tambahan waktu setahun. Ia menyerukan partai-partai kanan di oposisi Israel untuk mendukung RUU tersebut.
Shaked menyatakan dalam akun Twitter-nya, pihaknya tidak membayangkan bahwa oposisi akan membahayakan keamanan Israel untuk permainan politik. “Saya yakin mereka akan menunjukkan kematangan yang diharapkan dan akan mendukung RUU yang menghalangi reuni keluarga Palestina (Arab) dimana salah satu pasangan suami istrinya ada di wilayah Palestina” ucap dia.
“Saya tidak ragu sama sekali bahwa pimpinan oposisi Benjamin Netanyahu akan mempertahankan kata-katanya bahwa dalam masalah yang terkait keamanan Israel tidak ada lagi opsisi atau koalisi. Di sini semua orang berada di satu front,” lanjut dia menambahkan.
Menurut jadwal, fraksi koalisi pemerintah akan mengusulkan RUU kemarin untuk devoting badan umum di Knesset untuk disetujui untuk diperpanjang. Namun fraksi mundur di tengah tidak ada jaminan mayoritas untuk menyetujuinya setelah fraksi kelompok kanan di oposisi menolaknya, termasuk partai Likud dan Zionis Agamis.
RUU ini melarang masuknya warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza ke wilayah yang dikuasai Israel. Juga melarang warga Arab dari negara yang dianggap memusuhi Israel ke wilayah mereka; yakni Libanon, Suriah, Irak dan Iran untuk melakukan reuni. RUU ini tidak menyinggung masuknya untuk tujuan kerja atau berobat, Israel beralasan mereka akan menjadi ancaman keamanan.
