AL-QUDS — Eskalasi ketegangan di Kota Suci Al-Quds kembali memuncak. Gelombang pemukim ilegal Yahudi kembali merangsek masuk dan menodai kesucian pelataran Masjid Al-Aqsa. Langkah provokatif ini terjadi di tengah tren pelanggaran sistematis yang kian mengkhawatirkan, di mana otoritas keagamaan Palestina mencatat kompleks suci tersebut telah diserbu sebanyak 26 kali sepanjang bulan Juni lalu saja.
Kantor Kegubernuran Al-Quds, melalui pernyataan resmi di akun media sosialnya yang disertai rekaman video, mengonfirmasi insiden tersebut. Rombongan pemukim ilegal itu masuk di bawah kawalan ketat kepersenjataan militer Israel, sembari menyanyikan lagu-lagu ritual keagamaan dan melontarkan yel-yel provokatif di dalam area suci umat Islam tersebut.
Laporan berkala dari Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Palestina merinci, sepanjang bulan lalu, tercatat 4.212 pemukim Yahudi masuk secara paksa ke kompleks Al-Aqsa melalui Gerbang Maghariba (Bab al-Maghariba). Serbuan terencana ini dibagi dalam dua gelombang waktu, yakni pagi dan sore hari, dengan pengamanan penuh dari kepolisian Israel.
Anggota Parlemen Ekstrimis Serbu Sekolah Anak Yatim
Di sudut lain Kota Tua Al-Quds, tindakan semena-mena juga dipertontonkan oleh pejabat teras Tel Aviv. Seorang anggota Knesset (Parlemen Israel) dari faksi sayap kanan radikal melakukan penyerbuan ke sebuah sekolah luar biasa yang menampung anak-anak yatim piatu Palestina.
Politisi ekstrimis bernama Tzvi Sukkot, yang menjabat sebagai Ketua Komite Pendidikan Parlemen sekaligus pentolan partai radikal Religious Zionism, mengunggah video yang merekam aksi anarkisnya. Dalam video tersebut, Sukkot terlihat mencopot paksa dan menghancurkan papan nama sekolah serta merobek bendera Palestina yang terpasang di dinding institusi pendidikan tersebut.
“Sekolah yang berafiliasi dengan Otoritas Palestina tidak memiliki hak untuk eksis di atas wilayah kedaulatan Israel. Kami akan menutup sekolah ini dan seluruh lembaga pendidikan serupa di Yerusalem,” ancam Sukkot secara terbuka setelah melakukan perusakan.
Aksi premanisme birokrasi ini langsung memantik kecaman keras dari anggota parlemen keturunan Arab di Knesset, Ayman Odeh. Ia menegaskan bahwa perusakan fasilitas pendidikan anak-anak yatim dengan dalih simbol politik adalah tindakan yang melampaui batas kewajaran moral.
“Sangat tidak masuk akal jika seorang Ketua Komite Pendidikan di sebuah parlemen justru memimpin penyerbuan dan perusakan sekolah di Yerusalem Timur hanya karena keberadaan selembar bendera Palestina,” tulis Odeh melalui akun pribadinya di platform X.
Odeh juga melempar kritik tajam terhadap standar ganda dunia antarbangsa.
“Jika di belahan dunia lain ada seorang ketua komite pendidikan menyerbu sekolah Yahudi dan merusaknya karena ada bendera Israel, dunia pasti akan langsung gempar dan mengutuknya. Sekolah adalah ruang sakral bagi anak-anak untuk belajar dan tumbuh, bukan panggung sirkus politik dan kampanye pemilu bagi politisi yang frustrasi,” tegas Odeh.
Agenda Yahudisasi Kurikulum Pendidikan
Yerusalem Timur, yang kini menjadi ruang hidup bagi sekitar 390.000 warga Palestina, memang sedang menghadapi tekanan ideologis yang luar biasa. Mayoritas sekolah di wilayah pendudukan ini masih mempertahankan Kurikulum Nasional Palestina.
Namun, di bawah rezim pemerintahan Benjamin Netanyahu, Tel Aviv secara agresif mengerahkan segala instrumen hukum dan finansial untuk memaksa sekolah-sekolah Arab mengadopsi kurikulum Israel.
Dalam beberapa pekan terakhir, Tzvi Sukkot dilaporkan telah berulang kali melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah Arab di dalam wilayah Israel dengan dalih “mengawasi konten kurikulum.” Langkah ini memicu gelombang protes masif dari para orang tua murid yang menuduh Sukkot sedang menjalankan kampanye rasisme dan pembusukan karakter terhadap sistem pendidikan anak-anak Arab.
Para analis politik melihat, akselerasi kekerasan dan penyerbuan fasilitas sipil oleh kelompok sayap kanan di Tepi Barat dan Al-Quds Timur sengaja dipelihara menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Israel yang dijadwalkan pada Oktober mendatang. Isu pencaplokan Yerusalem dan pengusiran identitas Palestina kembali digoreng sebagai komoditas politik demi meraup suara kelompok pemilih garis keras Yahudi.
