PBB: Israel Gusur 389 Bangunan Milik Warga Palestina Selama Pandemi Covid-19

Spirit of Aqsa, Palestina – Organisasi kemanusiaan PBB (The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA) mengeluarkan laporan terkait jumlah bangunan milik warga Palestina yang dihancurkan penjajah Israel selama masa pandemi Covid-19.

OCHA menyebut, penjajah Israel menggusur dan menyita 389 bangunan milik warga Palestina selama pandemi Corona, rata-rata 65 bangunan per bulan. Jumlah penggusuran rata-rata tertinggi dalam 4 tahun terakhir.

Selain itu, otoritas penjajah Israel telah membiarkan 442 keluarga Palestina tanpa tempat berlindung selama aksi pembongkaran antara Maret dan Agustus. Akibatnya, sejumlah besar dari mereka menghadapi risiko dari epidemi yang tengah berlangsung.

Pada bulan Agustus saja, 205 menjadi pengungsi. Jumlah tersebut melebihi dari jumlah orang yang mengungsi dalam satu bulan sejak Januari 2017.

Laporan juga menunjukkan, properti yang ditargetkan dihancurkan selain rumah juga fasilitas air, sanitasi dan kebersihan, bangunan pertanian dan lain-lain, hingga merusak akses banyak orang ke mata pencaharian dan pelayanan.

Dia menekankan, penghancuran gedung-gedung ini membayangi kelompok yang paling rentan, dan mengganggu operasi darurat.

Laporan PBB menunjukkan, yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa pihak berwenang Israel membesar-besarkan penggunaan prosedur mendesak yaitu intruksi tahun 1797 untuk memindahkan bangunan dalam waktu 96 jam setelah menerima surat pemberitahuan pembongkaran yang tentunya menghalangi pemiliknya untuk membuat pernyataan di hadapan badan peradilan yang kompeten.

Laporan tersebut menekankan, pemerintah pendudukan memaksa pemilik rumah untuk menghancurkan bangunannya sendiri dengan dalih tidak memiliki izin bangunan yang tidak mungkin diperoleh warga Palestina karena sistem perencanaan yang ketat dan diskriminatif. Hingga membuat mereka tidak punya pilihan selain membangun tanpa izin.

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengindikasikan, perusakan properti di wilayah jajahan dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional, kecuali operasi tersebut dalam situasi perang dan membutuhkan penghancuran seperti itu.

Selain itu, pembongkaran bangunan selama pandemi Corona menimbulkan kekhawatiran, terutama karena meningkatkan kompleksitas situasi umum di Tepi Barat.

Laporan OCHA menyatakan, wabah virus Corona yang telah melanda dunia telah meningkatkan kebutuhan dan kerentanan orang-orang Palestina. Mereka sudah menderita di bawah tekanan situasi abnormal akibat pendudukan militer yang berkepanjangan juga pembongkaran yang melanggar hukum tentu memperburuk kerentanan ini, dan harus segera dihentikan, tegasnya.