Di tengah tekanan publik yang terus membesar, anggota parlemen dari Partai Demokratik Israel yang dipimpin Yair Lapid secara resmi mengajukan rancangan undang-undang untuk membubarkan Knesset dan menggelar pemilu lebih awal. Langkah ini muncul hanya beberapa jam sebelum pengumuman gencatan senjata antara Israel dan Iran. Hal itu mencerminkan krisis kepercayaan yang semakin dalam terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu.
Berdasarkan rancangan undang-undang yang dilaporkan surat kabar Maariv, jika disahkan, maka dalam waktu 90 hari setelah pengesahan, Knesset akan resmi dibubarkan dan Israel harus menggelar pemilu nasional. Namun, jalur pengesahan UU ini tidak mudah. Sebab, aturan internal Knesset menyebutkan bahwa jika sebuah rancangan telah ditolak, maka versi serupa tidak boleh diajukan kembali selama enam bulan, kecuali Ketua Knesset menilai ada perubahan besar dalam situasi yang membenarkan voting ulang.
Dalam nota penjelasan, pengusul menyoroti “keruntuhan menyeluruh di jantung masyarakat Israel,” termasuk krisis ekonomi, melonjaknya harga, kebangkrutan bisnis, dan ketiadaan rencana pemulihan yang nyata dari pemerintah.
“Israel Tengah Mengalami Krisis Terdalam dalam Sejarahnya”
Oposisi menilai sejak serangan 7 Oktober 2023, Israel masuk dalam periode krisis paling kelam dan mendalam sepanjang sejarah negara itu. Pemerintah Netanyahu dinilai gagal total mencegah serangan tersebut dan tidak mampu menjamin keamanan warganya.
Lebih dari itu, mereka juga menyebut Netanyahu gagal mengelola perang yang terjadi setelahnya.
“Pemerintah ini hanya bekerja demi kelangsungan kekuasaan politik. Tidak ada satu pun yang mengambil tanggung jawab pribadi atas bencana nasional ini,” kata anggota parlemen Merav Michaeli, salah satu dari empat pengusul dari Partai Demokratik. Ia juga menyesalkan belum dibentuknya komite penyelidikan pemerintah hingga saat ini.
Gagal Pulihkan Situasi Setelah Serangan Iran
Dalam penjelasan lanjutan, pengusul mencatat bahwa situasi Israel terus memburuk pasca serangan ke Iran. Sebanyak 866 tentara tewas dalam agresi militer ke Gaza, sementara 53 lainnya masih ditahan oleh Hamas, tanpa kepastian kapan dan bagaimana mereka akan dipulangkan.
Sebanyak 16.000 tentara luka-luka telah memasuki program rehabilitasi Kementerian Pertahanan, namun negara tidak memiliki kesiapan untuk menangani mereka secara layak.
Di ranah sipil, tahun 2024 disebut sebagai tahun paling mematikan di jalan raya dalam dua dekade terakhir, dengan 436 korban tewas. Bahkan pada awal tahun 2025, sudah tercatat 206 kematian akibat kecelakaan lalu lintas.
Sementara itu, kekerasan dalam komunitas Arab Israel juga melonjak tajam, dengan 220 kasus pembunuhan sepanjang 2024 (dua kali lipat dari 2022) tanpa solusi yang jelas dari pemerintah.
“Kita Butuh Kepemimpinan Baru”
Partai Demokratik juga menyampaikan kritik keras terhadap parlemen saat ini, yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan tak mampu merespons kebutuhan rakyat.
“Kita butuh kepemimpinan baru yang berani mengambil tanggung jawab dan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” tegas mereka dalam pernyataan resmi.
Menurut partai tersebut, jika Knesset dibubarkan dan pemerintahan diganti, maka Israel bisa:
- Memulangkan para sandera,
- Mengakhiri perang,
- Memulihkan ekonomi,
- Mengobati prajurit yang terluka,
- Membangun kembali hubungan internasional,
- Mengurangi korban kecelakaan lalu lintas,
- Dan menghentikan kekerasan berdarah di masyarakat Arab.
Jalan Terjal Menuju Pemilu
Meskipun usulan pembubaran Knesset ini memperlihatkan besarnya tekanan politik, peluang lolosnya masih tipis. Dalam pemungutan suara terakhir pada 12 Juni lalu, proposal serupa gagal karena 61 dari 120 anggota Knesset menolaknya.
Kegagalan tersebut sebagian besar disebabkan oleh abstennya partai-partai ultraortodoks (Haredi), yang berhasil diyakinkan Netanyahu untuk menunda sikap mereka. Sebagai gantinya, Netanyahu berjanji akan segera mengesahkan UU wajib militer baru yang mengakomodasi kekhawatiran mereka.
Namun, dengan dinamika yang terus berubah setelah gencatan senjata dengan Iran dan tekanan publik yang semakin besar, kemungkinan perubahan arah politik masih terbuka lebar.
Sumber: Maariv
