Militer Israel untuk pertama kalinya secara terbuka mengakui krisis serius dalam tubuh pasukannya. Dalam pernyataan resmi pada Selasa malam, mereka menyebut kekurangan personel telah mencapai tingkat “tak tertahankan”, seiring meluasnya operasi militer di berbagai front.
Juru bicara militer, Effie Defrin, dalam konferensi pers mengatakan bahwa kekurangan saat ini berkisar antara 12 ribu hingga 15 ribu tentara. Ia menegaskan, kondisi ini tidak bisa lagi ditutup-tutupi, dan mendesak pemerintah segera mengesahkan undang-undang baru untuk memperluas wajib militer.
Dorongan itu secara implisit menyasar kelompok Yahudi ultra-Ortodoks (Haredim), yang selama ini menikmati pengecualian dari wajib militer. Isu ini menjadi titik sensitif di dalam negeri Israel.
Tekanan Politik Menguat
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kini berada dalam posisi terjepit. Partai-partai religius dalam koalisinya mendesak agar pengecualian bagi kelompok Haredim tetap dipertahankan. Di sisi lain, oposisi menuntut kebijakan wajib militer diberlakukan tanpa pengecualian.
Tarik-menarik ini memperlihatkan bahwa krisis militer tidak lagi berdiri sendiri, melainkan sudah merembet ke ranah politik domestik.
Banyak Front, Beban Kian Berat
Di lapangan, militer Israel kini terlibat dalam sejumlah operasi besar secara bersamaan:
- Serangan terhadap Iran yang berlangsung sejak 28 Februari
- Pengerahan empat divisi tempur ke Lebanon selatan
- Penempatan pasukan dalam jumlah besar di Tepi Barat
- Operasi berkelanjutan di Gaza, yang selama dua tahun terakhir menjadi lokasi agresi intensif
Kondisi ini membuat kebutuhan personel meningkat tajam dalam waktu singkat.
Pada hari yang sama, militer Israel juga mengumumkan tewasnya empat tentaranya (termasuk seorang perwira dari Brigade Nahal) dalam pertempuran jarak dekat dengan pejuang Hizbullah di Lebanon selatan. Tiga tentara lainnya dilaporkan terluka.
Pengakuan ini menambah daftar kerugian yang terus bertambah di tengah intensitas konflik yang belum menunjukkan tanda mereda.
Peringatan dari Internal Militer
Beberapa hari sebelumnya, Kepala Staf Eyal Zamir telah memperingatkan dalam rapat kabinet keamanan bahwa militer berisiko mengalami “keruntuhan” jika krisis kekurangan personel tidak segera diatasi.
Defrin kemudian mengonfirmasi bahwa saat ini lebih dari 100 ribu tentara cadangan telah dikerahkan di berbagai front. Namun, jumlah itu dinilai belum cukup. Militer masih membutuhkan sekitar 15 ribu personel tambahan, termasuk 7 hingga 8 ribu pasukan tempur aktif.
Eskalasi dari Hizbullah
Di tengah situasi tersebut, Hizbullah meluncurkan sekitar 40 roket ke wilayah utara Israel pada Selasa malam, salah satu serangan terbesar sejak konflik dimulai.
Defrin mengakui bahwa militer tidak memiliki peringatan dini terkait serangan itu. Ia juga memperkirakan serangan serupa masih akan berlanjut selama libur Paskah Yahudi, meskipun ia menegaskan pasukan tetap dalam kondisi “siaga penuh”.
Konflik Regional yang Meluas
Sejak akhir Februari, Amerika Serikat dan Israel terus melancarkan serangan intensif ke Iran, yang dilaporkan menyebabkan ribuan korban jiwa serta menewaskan sejumlah tokoh penting, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Secara paralel, Israel juga melanjutkan serangan ke Lebanon sejak awal Maret. Otoritas Lebanon mencatat sedikitnya 1.268 orang gugur, 3.750 terluka, dan lebih dari satu juta warga mengungsi.
Di sisi lain, Iran dan Hizbullah membalas dengan serangan roket dan drone ke wilayah Israel. Data resmi menyebutkan 24 orang tewas dan lebih dari 6.000 terluka, meski sejumlah pengamat menilai angka sebenarnya bisa lebih tinggi mengingat pembatasan informasi yang ketat.
Iran juga dilaporkan menyerang sejumlah target yang disebut sebagai basis dan kepentingan Amerika di kawasan Teluk dan Yordania. Beberapa negara mengonfirmasi adanya korban dan kerusakan infrastruktur sipil akibat serangan tersebut.
Situasi yang Kian Terbuka
Pengakuan militer Israel soal krisis personel menandai perubahan penting: dari narasi kontrol penuh menuju pengakuan atas keterbatasan di lapangan.
Di tengah konflik yang melebar dan tekanan politik internal yang meningkat, kekurangan tentara bukan lagi sekadar persoalan teknis. Ia mulai terlihat sebagai titik lemah yang bisa menentukan arah konflik ke depan.
