JALUR GAZA- Mundurnya komite darurat pemerintah di Jalur Gaza memicu babak baru dalam konfrontasi politik antara Palestina dan Israel. Sebuah studi terbaru dari Al Jazeera Center for Studies bertajuk “Estiqlal Hukumat al-Thawari fi Ghazzah” (Mundurnya Pemerintahan Darurat di Gaza) yang ditulis oleh peneliti Muhannad Mustafa, mengupas tuntas dinamika ini.
Studi tersebut menegaskan bahwa kisruh ini bukan sekadar soal siapa yang berhak memegang stempel birokrasi di Gaza. Ini adalah benturan dua paradigma yakni Israel yang ngotot menjaga Gaza tetap menjadi isu militer, dan Palestina yang mencoba menyeretnya ke meja politik.
Saat ini, fokus Tel Aviv telah bergeser jauh. Mereka tidak lagi sekadar terobsesi untuk menumbangkan kekuasaan Hamas, melainkan sedang membangun fondasi bagi pendudukan militer jangka panjang, memperluas wilayah aneksasi, dan menutup rapat-rapat setiap celah yang bisa membawa Gaza menuju kemerdekaan politik.
Strategi “Sekuritisasi” total ala Tel Aviv
Langkah komite darurat Gaza meletakkan jabatan sebenarnya merupakan manuver strategis. Dengan bersedia menyerahkan kendali administratif dan keamanan kepada komite teknokrat independen (yang dibentuk di bawah Board of Peace), Hamas ingin mengirim pesan kuat kepada dunia, khususnya Washington.
Mereka ingin membuktikan komitmen BoP terhadap cetak biru perdamaian Donald Trump dan menegaskan bahwa mereka tidak gila kekuasaan. Hamas siap mundur demi pemerintahan transisi yang diakui internasional.
Namun, Tel Aviv langsung memasang barikade penolakan. Bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mundurnya kabinet darurat Gaza hanyalah “taktik kamuflase” Hamas untuk mengamankan aset senjatanya. Israel menuduh Hamas ingin menduplikasi model Hizbullah di Lebanon, sebuah pemerintahan sipil yang berjalan berdampingan dengan faksi militer bersenjata.
Studi Muhannad Mustafa membedah bahwa penolakan Israel ini berakar pada strategi besar bernama “Sekuritisasi Gaza”. Melalui pendekatan ini, Israel menundukkan seluruh sendi kehidupan di Gaza (mulai dari politik, bantuan kemanusiaan, hingga urusan domestik) di bawah kendali sepatu laras militer.
Di mata Tel Aviv, ancaman keamanan bukan lagi soal terowongan atau roket. Istilah “ancaman” telah diperluas untuk mencakup aktivitas lembaga kemanusiaan internasional, pasokan logistik, peliputan media, bahkan eksistensi fisik warga Palestina itu sendiri.
Maka tidak heran jika organisasi kemanusiaan dicekik dengan aturan birokrasi berlapis, pintu perbatasan digembok, dan jurnalis dijadikan target serangan karena laporan mereka dianggap sebagai ancaman keamanan.
Pelanggaran yang Dinormalisasi
Sejak rencana perdamaian Trump digulirkan pada Oktober 2025, Israel secara sistematis menjalankan tiga agenda yakni menyabotase implementasi gencatan senjata secara penuh, memperluas cengkeraman militer, dan memblokir transisi politik.
Hebatnya, Israel berhasil melakukan “normalisasi pelanggaran”. Aksi pemboman, infiltrasi, dan pembunuhan berencana yang terjadi hampir setiap hari kini dianggap sebagai hal biasa oleh dunia luar, bukan lagi sebagai pelanggaran fatal atas kesepakatan gencatan senjata.
Contoh paling nyata adalah pembunuhan sejumlah petinggi Hamas serta insiden tewasnya Mohammed Fawaz al-Wahidi, anggota Komite Rekonstruksi Gaza asal Mesir. Selama pasokan intelijen tersedia, militer Israel merasa sah-sah saja menarik pelatuk, persetujuan gencatan senjata seolah hanya berlaku sepihak.
Di sisi lain, janji penarikan pasukan secara bertahap menguap begitu saja. Alih-alih mundur dari zona 53 persen yang disepakati pada fase pertama, Israel justru membangun pangkalan militer permanen, memperlebar zona penyangga, dan membangun benteng pertahanan di sepanjang “Garis Kuning”. Semua infrastruktur ini mempertegas satu hal: militer Israel bersiap untuk tinggal dalam waktu yang sangat lama.
Ketakutan Terbesar Israel: Lahirnya Alamat Politik Baru
Mengapa Israel begitu ketakutan dengan masuknya Komite Nasional atau pemerintahan teknokrat ke Gaza? Jawabannya sederhana: kehadiran pemerintahan sipil yang bersih dan diakui secara internasional akan mengubah status Gaza dari sekadar “zona konflik militer” menjadi “entitas politik resmi”.
Jika komite teknokrat ini berhasil masuk dan bekerja, proses rekonstruksi skala besar akan dimulai, posisi otoritas Palestina akan menguat, dan yang paling ditakuti Tel Aviv, persatuan politik antara Tepi Barat dan Jalur Gaza akan terajut kembali.
Untuk menjegalnya, Israel menggunakan isu pelucutan senjata Hamas sebagai syarat mati sebelum transisi politik dimulai. Sikap keras ini sayangnya juga diamini oleh Direktur Jenderal Dewan Perdamaian, Nickolay Mladenov, yang mengajukan draf pelucutan senjata bertahap. Hamas tegas menolak draf tersebut karena tidak memuat jaminan penarikan mundur pasukan Israel dari tanah Gaza.
Keengganan Israel menyerahkan urusan administratif kepada pemerintahan sipil juga didorong oleh rencana ofensif militer baru. Kepala Staf Militer Israel, Eyal Zamir, secara terbuka menyatakan bahwa pasukannya selalu dalam posisi siap tempur untuk menggelar operasi ofensif guna menuntaskan target perang. Jika ada pemerintahan sipil resmi di Gaza, kebebasan bergerak militer Israel tentu akan terkebiri oleh hukum internasional.
Terjebak dalam Doktrin Bedil
Pada akhirnya, studi ini menarik kesimpulan yang cukup getir. Mundurnya komite darurat pemerintah di Gaza, sekrusial apa pun nilai politisnya, tidak akan mampu mengubah konstelasi di lapangan selama Israel masih mendewakan doktrin keamanan berbasis militer.
Tel Aviv telah memenangkan pertarungan persepsi dengan menormalisasi serangan udara harian dan menjadikan isu pelucutan senjata Hamas sebagai tameng untuk menunda perdamaian. Inti persoalan Gaza hari ini bukan lagi tentang siapa faksi yang berhak memimpin di dalam tenda-tenda pengungsian, melainkan tentang bagaimana dunia memandang masa depan Gaza.
Selama Washington dan para mediator internasional tidak memberikan tekanan nyata yang mampu memaksa Israel keluar dari zona militernya, maka lembar-lembar rencana perdamaian Trump dan mundurnya pemerintahan darurat Gaza hanya akan menjadi catatan kaki di tengah dentuman artileri yang terus merobek langit Gaza.
