GAZA — Di bawah bayang-bayang blokade beton yang dikenal sebagai “Garis Kuning” (Yellow Line), Ummu Ismail (60 tahun) menghabiskan hari-harinya di dalam tenda darurat di pinggiran lingkungan al-Zaytoun. Wilayah tempat tinggalnya kini telah dicaplok sebagian besar oleh militer Israel, memaksa sisa-sisa penduduknya bertahan hidup di kamp-kamp kumuh yang berhimpitan langsung dengan pos-pos penjagaan tentara pendudukan.
Berdasarkan laporan investigasi yang disusun oleh Noor Khaled dari Al Jazeera, keluarga-keluarga pengungsi di zona ini harus berhadapan dengan desing peluru yang nyaris tak pernah jeda dan krisis kemanusiaan yang berada di titik terendah.
“Kami tidur dan terbangun dalam ketakutan. Setiap hari saya cemas memikirkan keselamatan anak-anak saya. Serpihan mortir kerap jatuh menembus tenda, dan peluru-peluru tajam menghantam puing-puing bangunan di sekitar kami, yang kini terpaksa kami jadikan sebagai tameng dari kematian,” tutur perempuan paruh baya tersebut lirih.
Gencatan Senjata yang Dikhianati
Seiring meluasnya zona perimeter militer Israel ke arah distrik-distrik timur Jalur Gaza, gelombang protes dari warga terdampak mulai pecah. Otoritas lokal melaporkan bahwa cakupan wilayah yang dikuasai Israel di dalam kantong Gaza kini telah melampaui 60 persen. Ironisnya, pemerintahan Benjamin Netanyahu secara terbuka justru menargetkan perluasan wilayah pendudukan hingga menyentuh angka 70 persen.
Langkah sepihak ini jelas merobek klausul kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani pada Oktober 2025 lalu. Dalam perjanjian tersebut, militer Israel semula hanya diizinkan memegang kendali atas 53 persen wilayah Gaza pada fase pertama, sebagai jembatan menuju penarikan pasukan secara bertahap. Namun, fakta di lapangan berbicara lain.
Tel Aviv mengabaikan komitmennya, memperluas pos-pos tempur, dan memaksa hampir satu juta warga Palestina kembali mengungsi di bawah ancaman laras tank dan serangan udara.
Jurubicara Pertahanan Sipil di Gaza, Mahmoud Basal, menegaskan bahwa militer Israel telah jauh melanggar batas perimeter luar dari Garis Kuning.
“Situasi ini sangat kritis dan membutuhkan intervensi mendesak dari para negara mediator. Ekspansi teritorial ini berjalan di atas penderitaan dan darah warga sipil yang tidak bersenjata,” ujar Basal.
Strategi Aneksasi Merayap
Jejak aneksasi merayap ini sebenarnya telah diendus oleh media internasional sejak awal tahun ini. Surat kabar Inggris The Guardian pada April lalu melaporkan bahwa manuver Israel yang menggeser Garis Kuning ke dalam jantung pertahanan Gaza telah menjebak ribuan warga sipil secara mendadak ke dalam wilayah yang dikategorikan sebagai “zona tembak bebas” (firing zone).
Pada akhir Desember lalu, persentase lahan yang dikuasai Israel merangkak naik dari 53 persen menjadi 58 persen, dan tren pencaplokan terselubung ini terus melaju tanpa hambatan hingga saat ini.
Di lapangan, pembatas Garis Kuning ini bersifat dinamis; ditandai dengan blok-blok beton kuning yang kerap digeser maju oleh militer Israel. Tak hanya itu, pasukan pendudukan telah membangun tanggul-tanggul tanah raksasa sepanjang lebih dari 10 mil (sekitar 16 kilometer) yang berfungsi sebagai posisi strategis bagi penembak runduk (sniper) dan armada tank.
Infrastruktur militer permanen juga kian kokoh dengan berdirinya 32 pos pertahanan baru kiwari, memperkuat sinyal bahwa pendudukan ini dirancang untuk jangka panjang.
Kondisi para pengungsi diperparah dengan keberadaan apa yang disebut Israel sebagai “Garis Oranye” (Orange Line). Ini adalah zona abu-abu tanpa batas fisik yang jelas, membentang sejauh 200 hingga 500 meter di depan Garis Kuning.
Di wilayah tak bertuan ini, hukum perang Israel berlaku mutlak: setiap gerak-gerik atau kehadiran warga Palestina, sekecil apa pun, akan langsung dianggap sebagai ancaman tempur dan menjadi target eksekusi mati.
Kini, lebih dari satu juta warga sipil Gaza terperangkap dalam spiral pengusiran paksa massal. Mereka terlempar keluar dari ruang hidupnya, terlunta-lunta tanpa jaminan tempat bernaung yang layak, pasokan pangan yang menipis, ketiadaan air bersih, serta lumpuhnya layanan kesehatan paling mendasar. Dunia kembali menyaksikan hilangnya tanah air warga Gaza secara bertahap di bawah kedok operasi keamanan.
(Sumber: Al Jazeera / The Guardian)
