Direktur Jenderal Arab Center for Research and Policy Studies, Dr. Azmi Bishara, menilai absennya proyek nasional Palestina yang utuh menjadi hambatan utama dalam mengubah gelombang solidaritas internasional yang belum pernah sebesar ini menjadi kekuatan politik yang efektif. Menurutnya, apa yang dihadapi rakyat Palestina hari ini bukan lagi sekadar pendudukan, melainkan sebuah sistem apartheid yang terintegrasi.
Bishara menegaskan, tanpa membangun kembali proyek nasional pembebasan yang menyeluruh (yang dipimpin kekuatan sosial dan politik terorganisasi serta bebas dari belenggu Perjanjian Oslo) tidak akan ada jalan menuju kemerdekaan. Baik dalam bentuk negara merdeka maupun sistem demokratis berbasis kewargaan, seluruh opsi itu akan tetap buntu tanpa fondasi politik nasional yang jelas.
Pandangan tersebut disampaikan Bishara dalam kuliah umum bertajuk “Proyek Nasional Palestina dalam Konteks Internasional dan Arab Terkini”, pada penutupan hari pertama Forum Tahunan Palestina ke-4 di Doha. Forum ini digelar di tengah perubahan besar pasca perang genosida Israel di Gaza dan dampak Operasi Thufan Al-Aqsa.
Proyek Nasional di Tengah Pergeseran Besar
Bishara mengingatkan bahwa sejak lebih dari satu dekade lalu, Arab Center secara konsisten mengkaji masa depan proyek nasional Palestina melalui berbagai forum akademik. Namun, ia mengakui kondisi saat ini adalah yang paling sulit untuk membicarakan masa depan dengan secercah harapan.
Ia menyebut forum pasca-genosida ini sebagai upaya “kembali secara hati-hati” untuk meninjau ulang proyek nasional Palestina, di tengah aneksasi merayap di Tepi Barat dan berbagai upaya likuidasi politik terhadap isu Palestina.
Dalam kerangka teoritis, Bishara mengkritik kecenderungan menyamakan proyek nasional dengan sekadar program politik. Menurutnya, tujuan politik yang tertulis dalam dokumen atau pidato tidak otomatis membentuk proyek nasional. Proyek nasional harus mencakup kekuatan sosial dan organisasi politik yang mampu membawa, memperjuangkan, dan mengklaim legitimasi atas tujuan tersebut.
Ia juga menekankan bahwa konteks internasional dan regional memiliki peran jauh lebih menentukan dalam kasus Palestina dibandingkan gerakan pembebasan nasional lain. Hal ini berkaitan dengan sejarah kolonialisme Eropa, isu Yahudi di Eropa, pembentukan negara-negara Arab, hingga relasi khusus Amerika Serikat dengan Israel.
Keterputusan antara Perjuangan dan Strategi
Mengulas sejarah politik Palestina, Bishara menyoroti posisi perjuangan bersenjata dalam proyek nasional. Ia menjelaskan bahwa setelah Nakba 1948 dan terutama pasca kekalahan Arab tahun 1967, faksi-faksi perjuangan bersenjata mendominasi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dengan keyakinan bahwa senjata adalah satu-satunya jalan pembebasan.
Namun, ia menilai pendekatan itu tidak pernah benar-benar dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian program politik. Perjuangan bersenjata lebih sering diposisikan sebagai simbol identitas dan semangat perlawanan, bukan sebagai strategi politik yang terukur.
Bishara juga menggarisbawahi sulitnya melakukan evaluasi kritis terhadap fase ini karena bercampurnya memori kolektif dengan identitas nasional, sehingga sejarah kerap diperlakukan secara emosional, bukan analitis.
Dari Oslo ke Fragmentasi Politik
Menurut Bishara, proses “tanah untuk perdamaian” pasca-1973, Perjanjian Camp David, hingga Oslo, mengubah secara mendasar arah proyek nasional Palestina. Berdirinya Otoritas Palestina, disusul perpecahan antara Gaza dan Tepi Barat, mempercepat disintegrasi proyek nasional, serta mereduksi PLO menjadi bagian administratif dari otoritas yang terikat komitmen keamanan kepada Israel.
Kondisi ini, kata Bishara, membuka ruang lebih luas bagi Israel untuk memperluas permukiman dan melancarkan agresi berulang ke Gaza, sembari membuat isu Palestina kian terpinggirkan di tingkat global.
Solidaritas Global Tanpa Arah Politik
Menyoroti dampak Operasi Thufan Al-Aqsa, Bishara menyebut respons Israel (dengan dukungan AS dan pembiaran internasional) telah mengubah peristiwa tersebut menjadi “gempa politik” yang membuka fase baru di Palestina, kawasan, dan sistem internasional.
Ia memperingatkan bahwa perhatian dunia terhadap Palestina kini terbelah dua: jalur resmi yang berupaya mengelola krisis secara kemanusiaan tanpa tekanan politik nyata, dan jalur solidaritas global rakyat dunia yang disebutnya sebagai yang terluas sejak 1948.
Namun, Bishara menegaskan, solidaritas global (betapapun masif) tidak bisa menggantikan absennya proyek nasional Palestina. Tanpa kepemimpinan dan strategi politik yang jelas, solidaritas itu akan sulit diubah menjadi kekuatan politik berkelanjutan.
Ia menyebut sistem yang dibangun Israel hari ini sebagai apartheid versi baru, dengan pemerintah Israel secara terbuka menolak penarikan dari wilayah pendudukan 1967 dan hanya bersedia memberikan otoritas fungsional di bawah kedaulatan Israel.
Bishara menilai wacana internasional tentang solusi dua negara kini tinggal jargon kosong, tanpa komitmen nyata untuk mewujudkannya.
Jalan Buntu Tanpa Proyek Nasional
Bishara menutup dengan menegaskan bahwa pembebasan Palestina hari ini berarti pembebasan dari sistem apartheid. Bentuk akhirnya bisa berupa negara merdeka atau sistem demokratis berbasis kewargaan, tetapi tidak satu pun dapat dicapai tanpa proyek nasional yang berfokus pada perjuangan melawan apartheid.
Ia mengingatkan pentingnya membedakan antara pengelolaan kehidupan sehari-hari rakyat di bawah pendudukan dan kepemimpinan politik pembebasan, yang tidak boleh terikat komitmen keamanan dengan penjajah. Tanpa proyek nasional pembebasan, konflik internal hanya akan berujung pada perebutan kekuasaan sebelum kemerdekaan, sebuah pola yang, menurutnya, telah membawa Palestina ke situasi hari ini sejak Oslo.
Forum Tahunan Palestina ke-4 berlangsung di Doha pada 24–26 Januari 2026, dan menjadi salah satu ruang akademik paling berpengaruh dalam kajian Palestina, dengan partisipasi peneliti dari berbagai negara dan disiplin, membahas kolonialisme permukiman, apartheid, hukum internasional, hingga peran media dan solidaritas global di tengah genosida yang masih berlangsung.
Sumber: Palestinian Information Center:
