PALESTINA 48 – Pemilu Israel membuka babak baru perebutan kekuasaan yang tidak mudah diselesaikan. Persoalannya bukan semata-mata siapa yang memperoleh kursi terbanyak di parlemen, melainkan siapa yang mampu merangkul cukup banyak partai untuk membentuk pemerintahan. Di tengah perbedaan kepentingan dan persyaratan politik yang saling berbenturan, pembentukan koalisi yang stabil masih menjadi tantangan.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berupaya mempertahankan kekuasaannya. Sementara itu, kubu oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot berusaha membentuk pemerintahan alternatif. Partai-partai Arab Israel pun berada dalam posisi penting karena dukungan mereka berpotensi menentukan keseimbangan kekuatan di Knesset, parlemen Israel.
Namun, posisi strategis itu tidak otomatis membuat kerja sama mudah terwujud. Di kubu oposisi sendiri, belum ada kesepakatan yang jelas mengenai bentuk dan batas kerja sama dengan partai-partai Arab.
Analisis penulis dan pengamat politik Hani al-Masri serta Sufyan Abu Zayda menunjukkan bahwa kebuntuan politik Israel lebih rumit daripada sekadar pembagian kursi parlemen. Persoalan utamanya adalah kemampuan setiap kubu mengatasi perbedaan internal, membangun aliansi, dan memastikan dukungan yang cukup untuk menjalankan pemerintahan.
Di tengah kebuntuan tersebut, setidaknya ada empat skenario yang dapat menentukan arah politik Israel: pembentukan koalisi mayoritas, pemerintahan minoritas dengan dukungan partai Arab, pemerintahan persatuan nasional, atau pemilu ulang.
1. Koalisi Mayoritas: Siapa Mampu Mengumpulkan Dukungan?
Pemerintahan Israel membutuhkan dukungan mayoritas anggota Knesset yang memiliki 120 kursi. Karena itu, partai dengan perolehan kursi terbanyak tidak otomatis berhak memimpin pemerintahan. Penentunya adalah kemampuan kandidat perdana menteri mengumpulkan dukungan parlemen yang cukup.
Dalam prosedur pembentukan pemerintahan, Presiden Israel Isaac Herzog berkonsultasi dengan perwakilan partai-partai untuk menentukan siapa yang paling berpeluang membentuk pemerintahan. Kandidat yang mendapat mandat diberi waktu 28 hari untuk menyelesaikan tugasnya. Masa itu dapat diperpanjang hingga 14 hari.
Di atas kertas, mekanisme tersebut menyediakan jalan untuk membentuk pemerintahan. Namun, negosiasi politik dapat tersendat ketika partai-partai mempertahankan tuntutan masing-masing, baik mengenai pembagian jabatan menteri maupun arah kebijakan pemerintah.
Sejumlah persoalan berpotensi memperlebar perbedaan, termasuk kewajiban militer bagi komunitas Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi serta sikap terhadap partai-partai Arab.
Bagi Netanyahu, tantangannya adalah mendapatkan dukungan tambahan untuk mempertahankan koalisi. Sementara itu, Eisenkot harus menyatukan kubu oposisi yang memiliki kepentingan dan pandangan berbeda.
Menurut Hani al-Masri, kedua kubu menghadapi hambatan politik dalam upaya membentuk pemerintahan. Namun, Abu Zayda menilai Netanyahu memiliki ruang manuver yang lebih luas karena dapat tetap menjabat sebagai kepala pemerintahan sementara apabila pembentukan pemerintahan baru gagal.
Posisi tersebut memungkinkan Netanyahu terus menjalankan pemerintahan sekaligus menata ulang hubungan dengan para sekutunya. Dengan kata lain, kebuntuan yang menghambat pembentukan pemerintahan baru tidak serta-merta mengakhiri kekuasaan Netanyahu.
2. Pemerintahan Minoritas dengan Dukungan Partai Arab
Skenario kedua adalah pembentukan pemerintahan minoritas. Pemerintahan seperti ini tidak memiliki mayoritas kursi yang solid di dalam koalisi, tetapi dapat bertahan dengan mengandalkan dukungan partai di luar koalisi dalam pemungutan suara penting. Dukungan itu bisa berupa suara langsung atau keputusan untuk tidak memberikan suara menentang pemerintah dalam situasi tertentu.
Dalam skenario ini, partai-partai Arab dapat memainkan peran penentu, terutama apabila kubu Eisenkot tidak mampu mengumpulkan cukup dukungan dari partai-partai Yahudi untuk membentuk pemerintahan tanpa mereka.
Pengalaman United Arab List atau Ra’am yang dipimpin Mansour Abbas dapat menjadi rujukan. Partai tersebut pernah bergabung dalam koalisi pemerintahan Israel pada 2021–2022. Pengalaman itu memperlihatkan bahwa partai Arab dapat terlibat dalam pemerintahan koalisi Israel, meski kerja sama semacam ini tetap menghadapi tantangan politik.
Selain kemungkinan bergabung langsung dalam pemerintahan, partai-partai Arab juga dapat menyediakan dukungan parlemen bagi pemerintahan yang berusaha mengakhiri kekuasaan Netanyahu tanpa menjadi bagian resmi dari koalisi.
Hani al-Masri menilai skenario tersebut bergantung pada kemampuan oposisi memperoleh dukungan mayoritas dari partai-partai Yahudi sehingga pemerintahan minoritas memiliki landasan politik yang lebih kuat. Pilihan lainnya adalah mencapai kesepakatan dengan Ra’am agar partai itu terlibat dalam pemerintahan.
Abu Zayda berpandangan bahwa dukungan partai Arab memungkinkan secara parlementer dan hukum. Namun, langkah tersebut tetap menghadapi penolakan dari sejumlah kekuatan politik Israel yang mempersoalkan legitimasi kerja sama semacam itu.
Di sisi lain, Eisenkot belum menunjukkan sikap terbuka yang tegas untuk menempuh jalur tersebut. Netanyahu juga menolak bergantung pada partai-partai Arab untuk membentuk pemerintahan.
Di sinilah letak dilema oposisi. Dukungan partai Arab mungkin diperlukan untuk mengumpulkan suara yang cukup, tetapi kerja sama itu berpotensi memicu pertentangan di antara pendukung oposisi sendiri.
Pemerintahan minoritas pun tidak akan terbebas dari persoalan setelah terbentuk. Tanpa mayoritas yang stabil, pemerintah harus terus bernegosiasi dengan partai di luar koalisi, terutama ketika mengajukan anggaran, undang-undang, dan keputusan politik besar.
3. Pemerintahan Persatuan Nasional: Netanyahu dan Oposisi Berkompromi?
Skenario ketiga adalah pembentukan pemerintahan persatuan nasional yang melibatkan kubu Netanyahu dan Eisenkot. Pilihan ini dapat menjadi jalan keluar apabila kedua kubu gagal membangun koalisi sendiri dan membutuhkan dukungan parlemen yang lebih luas.
Dalam skenario yang dibahas para pengamat, Netanyahu mungkin harus meninggalkan sebagian sekutunya dari kelompok kanan garis keras dan partai-partai keagamaan. Sebagai gantinya, ia dapat menjajaki kerja sama dengan Eisenkot atau tokoh lain dari kubu oposisi. Partai-partai Arab diperkirakan tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan semacam ini.
Namun, pilihan tersebut mengandung risiko politik besar bagi oposisi. Salah satu tujuan utama kubu yang dipimpin Eisenkot adalah mengakhiri pemerintahan Netanyahu. Bergabung dalam kabinet yang dipimpin rival politiknya dapat dipandang sebagai pengingkaran terhadap komitmen kepada pemilih dan memicu perpecahan internal.
Netanyahu pun harus mempertimbangkan konsekuensi serupa. Jika pembentukan pemerintahan baru mengharuskan perubahan aliansi, ia mungkin perlu melepaskan sebagian mitra politiknya dari kelompok kanan dan keagamaan.
Israel pernah menempuh jalur serupa pada 2020, ketika Netanyahu dan Benny Gantz membentuk pemerintahan persatuan. Pengalaman itu menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan dapat menjadi pilihan ketika pembentukan koalisi stabil menemui jalan buntu.
Namun, kesepakatan tersebut tidak menjamin pemerintahan bertahan lama. Kemitraan Netanyahu dan Gantz runtuh setelah sekitar satu tahun, yang kemudian berujung pada pemilu baru.
Al-Masri menilai peluang pembentukan pemerintahan persatuan dapat meningkat apabila muncul tekanan Amerika Serikat terkait sejumlah persoalan regional. Di antaranya adalah Iran dan sekutu-sekutunya, perluasan Perjanjian Abraham, serta pembentukan pengaturan keamanan regional baru.
Meski demikian, skenario ini tetap bergantung pada kesediaan para pemimpin politik untuk membuat kompromi besar. Tanpa kesepakatan mengenai pembagian kekuasaan dan arah kebijakan, pemerintahan persatuan berisiko mengulang kegagalan koalisi sebelumnya.
4. Pemilu Ulang: Kebuntuan yang Berpotensi Terulang
Jika seluruh upaya pembentukan pemerintahan gagal, Israel dapat kembali menggelar pemilu setelah prosedur konstitusional untuk membentuk koalisi tidak menghasilkan kesepakatan.
Dalam situasi tersebut, Netanyahu tetap memimpin pemerintahan sementara sampai pemerintahan baru terbentuk. Posisi itu memberinya kewenangan institusional untuk terus mengelola urusan negara selama masa transisi.
Abu Zayda menilai pemilu ulang bisa lebih menguntungkan Netanyahu daripada oposisi. Kubu oposisi harus menghadapi pemilih sekali lagi setelah gagal mengubah dukungan politik dan kerja sama antarpartai menjadi pemerintahan yang stabil.
Al-Masri juga mengingatkan bahwa pemilu dini tidak menjamin perubahan peta kekuatan politik. Hasilnya bisa saja mengulang kebuntuan yang sama. Sebaliknya, Netanyahu berpeluang memperkuat posisinya apabila mampu memanfaatkan keberadaannya di pemerintahan sementara untuk menata kembali aliansi politik.
Pengalaman pemilu Israel sebelumnya memperlihatkan bahwa pemungutan suara berulang dapat menjadi konsekuensi dari perpecahan politik yang tidak terselesaikan. Ketika partai-partai gagal membentuk koalisi yang stabil, pemilu baru belum tentu menjadi jalan keluar.
Karena itu, pemilu ulang berpotensi hanya menunda penyelesaian krisis. Jika komposisi kekuatan politik tidak berubah secara berarti, partai-partai dapat kembali menghadapi persoalan yang sama setelah hasil pemilu diumumkan.
Knesset Menjadi Medan Pertarungan Berikutnya
Kebuntuan pembentukan pemerintahan tidak hanya menentukan siapa yang menjadi perdana menteri. Persaingan juga dapat meluas ke dalam Knesset, termasuk perebutan jabatan ketua parlemen serta upaya meloloskan atau menghambat undang-undang.
Abu Zayda mengatakan mayoritas oposisi di parlemen dapat membuka peluang untuk mendorong pergantian ketua Knesset, menghambat atau membatalkan undang-undang tertentu, serta mengajukan legislasi baru. Langkah-langkah itu secara teoritis dapat dilakukan meskipun pemerintahan yang sedang berkuasa masih berstatus sementara.
Artinya, kegagalan membentuk pemerintahan alternatif tidak otomatis menghentikan upaya oposisi membatasi ruang gerak Netanyahu. Pertarungan dapat berlanjut melalui keputusan legislatif, perebutan jabatan parlemen, dan perdebatan mengenai kewenangan pemerintah.
Namun, keberhasilan strategi tersebut bergantung pada kekompakan oposisi. Mereka harus mampu menyepakati langkah yang akan diambil dan mengumpulkan suara yang diperlukan untuk setiap keputusan.
Tanpa kesatuan sikap, keunggulan jumlah kursi pun belum tentu cukup untuk menghasilkan perubahan politik yang diinginkan.
Partai Arab Memegang Peran Penting, tetapi Pilihannya Terbatas
Di tengah berbagai kemungkinan tersebut, partai-partai Arab menempati posisi penting dalam perhitungan politik. Mereka dapat membantu salah satu kubu mengamankan dukungan parlemen, baik dengan bergabung dalam koalisi maupun dengan memberikan dukungan dari luar pemerintahan.
Namun, peluang itu dibatasi oleh sikap sejumlah partai Israel yang menolak atau keberatan bekerja sama dengan partai Arab. Eisenkot, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, juga menghadapi pertimbangan politik dan elektoral dalam menentukan apakah akan menempuh jalur tersebut.
Sementara itu, Ra’am menunjukkan keterbukaan untuk bekerja sama dengan kubu Eisenkot. Joint List atau Daftar Bersama juga menawarkan dukungan parlemen bagi aliansi yang berupaya mengakhiri kekuasaan Netanyahu.
Perbedaan pendekatan itu membuat partai-partai Arab harus mempertimbangkan sejumlah pilihan: mendukung pemerintahan tanpa bergabung di dalamnya, masuk ke koalisi dengan syarat tertentu, atau menolak kerja sama apabila tuntutan politik mereka tidak terpenuhi.
Persoalannya bukan hanya berapa banyak kursi yang dapat mereka sumbangkan. Partai-partai Arab juga menghadapi tuntutan untuk mengubah posisi tawar di parlemen menjadi kebijakan konkret bagi warga Palestina di dalam Israel.
Isu yang dipertaruhkan mencakup penanganan kejahatan di komunitas Arab, kebijakan perumahan, diskriminasi, dan berbagai persoalan sosial-ekonomi lainnya.
Dengan demikian, keputusan partai Arab untuk mendukung salah satu kubu tidak semata-mata berkaitan dengan siapa yang akan menjadi perdana menteri. Keputusan itu juga menyangkut apa yang bisa mereka peroleh bagi masyarakat yang mereka wakili.
Krisis Politik yang Lebih Dalam
Empat skenario tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama politik Israel bukan sekadar menentukan siapa yang memimpin pemerintahan. Tantangan sebenarnya terletak pada kemampuan membangun koalisi yang dapat bertahan, menentukan batas kompromi, dan mengelola perbedaan di antara partai-partai yang saling bersaing.
Koalisi mayoritas membutuhkan kesepakatan di antara partai-partai yang memiliki tuntutan berbeda. Pemerintahan minoritas harus terus mencari dukungan dari luar koalisi. Pemerintahan persatuan menuntut pihak-pihak yang selama ini berseberangan mengesampingkan sebagian agenda politik mereka. Sementara itu, pemilu ulang berisiko menghasilkan kebuntuan yang sama.
Dalam keadaan seperti ini, Netanyahu masih memiliki peluang bertahan, terutama jika lawan-lawannya gagal menyatukan kekuatan. Sebaliknya, oposisi yang dipimpin Eisenkot harus membuktikan bahwa mereka tidak hanya mampu menentang Netanyahu, tetapi juga dapat membangun pemerintahan alternatif yang memiliki dukungan cukup.
Nasib partai-partai Arab turut menjadi bagian penting dari perhitungan tersebut. Dukungan mereka berpotensi menentukan hasil negosiasi, tetapi keputusan untuk bekerja sama juga membawa konsekuensi politik tersendiri.
Pada akhirnya, arah politik Israel akan ditentukan oleh hasil perundingan antarpartai, kesediaan Netanyahu dan Eisenkot berkompromi, serta batas kerja sama dengan partai-partai Arab. Tekanan Amerika Serikat dan perkembangan situasi regional juga dapat memengaruhi pilihan mereka.
Selama tidak ada kubu yang mampu mengubah dukungan politik menjadi kesepakatan pemerintahan yang stabil, krisis pembentukan koalisi akan tetap membayangi politik Israel.
