Pada Maret 2025, mantan Ketua Mahkamah Agung Israel Aharon Barak memperingatkan bahwa Israel sedang bergerak menuju pertumpahan darah dan perang saudara. Saat itu, peringatan tersebut mudah dianggap sebagai retorika berlebihan yang kerap muncul dalam perdebatan politik Israel.
Namun, sekitar seperempat pemukim Israel menilai Barak sepenuhnya benar. Sepertiga lainnya menganggap ia sedikit berlebihan, meski mengakui ancaman yang disampaikan bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan.
Memasuki hari pemungutan suara, kemungkinan itu tampak semakin dekat. Israel belum pernah menghadapi begitu banyak faktor kemunduran secara bersamaan. Israel terjebak dalam perang terpanjang dan paling rumit sepanjang sejarahnya, tanpa kemenangan yang menentukan di satu pun front.
Perekonomian menanggung biaya perang, masyarakat terbelah dalam persoalan siapa yang wajib bertempur dan siapa yang boleh dibebaskan, sementara dua blok politik utama diperkirakan sama-sama kesulitan meraih 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.
Berbagai pengecualian yang selama ini dipertahankan Israel dalam mengatur hubungan antara warga Arab dan Yahudi, kaum Haredi dan non-Haredi, serta penduduk permukiman ilegal dan warga kota, kini berubah menjadi retakan di tubuh masyarakat sendiri. Jika dibiarkan, pertentangan tersebut berpotensi menyeret Israel menuju konflik internal.
Pengecualian yang Tak Kunjung Berakhir
Israel kini menjalani perang terpanjang dan paling kompleks dalam sejarahnya. Konflik berkepanjangan itu menekan kapasitas personel militernya. Sebelumnya, militer Israel memperingatkan kekurangan sekitar 12 ribu personel, sebuah kesenjangan yang diperkirakan terus melebar.
Kebutuhan mendesak terhadap tentara cadangan mendorong militer mengambil sejumlah langkah yang memicu kemarahan publik. Masa istirahat prajurit dipangkas. Tentara yang mengalami gangguan psikologis atau gangguan stres pascatrauma dipanggil kembali untuk bertugas, bahkan secara paksa. Mereka juga menghadapi ancaman penjara dan hukuman jika menolak kembali ke medan perang.
Kekurangan personel itu memperuncing perdebatan mengenai kesetaraan dalam wajib militer, terutama soal kewajiban kaum Haredi, komunitas Yahudi ultra-Ortodoks yang selama ini menikmati pengecualian dari dinas militer.
Selama bertahun-tahun, partai-partai Haredi membangun aliansi erat dengan Partai Likud pimpinan Benjamin Netanyahu. Dukungan mereka menjadi salah satu penopang pemerintahan Netanyahu, terlebih pemilih dari komunitas tersebut diperkirakan mencakup lebih dari 15 persen seluruh pemilih Israel.
Namun, blok Haredi memasuki pemilu dalam keadaan terpecah. Partai Shas diperkirakan tetap mendukung Netanyahu, sedangkan sejumlah pemimpin United Torah Judaism atau Yahadut HaTorah menyatakan tidak lagi memercayainya.
Kedua partai itu menetapkan syarat keras untuk bergabung dengan pemerintahan mendatang: pengecualian kaum Haredi dari wajib militer harus dilegalkan. Sikap tersebut berpotensi menjadi penghalang bagi calon pemimpin pemerintahan yang berjanji menerapkan kewajiban militer secara setara kepada seluruh warga Israel tanpa pengecualian.
Namun, istilah “tanpa pengecualian” itu pada praktiknya tidak mencakup warga Arab. Militer Israel tidak memanggil warga Arab untuk menjalani wajib militer. Kebijakan ini berlangsung tanpa aturan tertulis atau undang-undang resmi yang secara eksplisit mengaturnya.
Salah satu kemungkinan alasannya adalah kekhawatiran militer terhadap risiko keamanan dan ideologi yang dinilai dapat memengaruhi kohesi internal satuan.
Pengecualian tersebut pernah dikritik keras oleh seorang menteri dalam pemerintahan Netanyahu melalui surat yang dikirimkan kepada Mahkamah Agung Israel tahun lalu. Kritik itu muncul setelah seorang warga Haredi mengajukan gugatan, mempertanyakan keadilan kewajiban militer yang dibebankan kepadanya sementara warga Arab tidak dipanggil untuk bertugas.
Mahkamah Agung meminta pemerintah menjawab persoalan tersebut paling lambat Maret lalu. Namun, hingga kini, jawaban itu belum disampaikan.
Jika warga Arab dan kaum Haredi dihitung bersama, keduanya mencakup sekitar 35 persen penduduk Israel dan seperempat pemilihnya. Besarnya proporsi tersebut membuat pengecualian terhadap dua kelompok itu sulit dipertahankan tanpa memperburuk kekurangan personel militer.
Pada saat yang sama, kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum yang digunakan untuk memberikan pengecualian, meskipun alasan dan latar belakang kedua kelompok itu berbeda.
Persoalan ini bukan hal baru dalam politik Israel. Selama bertahun-tahun, kewajiban militer, status warga Arab, dan pengecualian bagi kaum Haredi menjadi sumber perdebatan politik maupun sosial. Namun, situasi setelah 7 Oktober 2023 mengubah persoalan tersebut dari sekadar bahan negosiasi menjadi sumber ketegangan yang sewaktu-waktu bisa meledak.
Penolakan kaum Haredi terhadap wajib militer kini semakin sering dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Israel. Anggapan itu menguat seiring meningkatnya intensitas konflik, bertambahnya kebutuhan personel, dan relatif mudanya anggota komunitas Haredi dibandingkan kelompok masyarakat Israel lainnya.
Kesepakatan apa pun yang mengesahkan pengecualian mereka berpotensi memicu kemarahan besar di kalangan tentara cadangan. Banyak di antara mereka berulang kali meninggalkan pekerjaan dan usaha pribadi untuk menjalani tugas militer.
Ironisnya, kaum Haredi beserta pemimpin agama dan politik mereka, bersama kelompok kanan ekstrem, termasuk pendukung utama perang-perang yang berlangsung. Mereka juga menentang berbagai upaya mencapai kesepakatan politik untuk mengakhirinya.
Di sisi lain, belum ada tanda-tanda kaum Haredi akan melonggarkan tuntutan agar pemuda mereka dibebaskan dari dinas militer dan pendanaan sekolah-sekolah agama tetap dipertahankan.
Dalam beberapa bulan terakhir, bentrokan berulang terjadi antara ratusan pemuda Haredi dan aparat keamanan setiap kali petugas berusaha menangkap orang yang menghindari wajib militer. Aparat menghadapi kesulitan menegakkan hukum di tengah pembatasan penggunaan kekerasan.
Perlawanan yang nyaris terbuka itu berpotensi berkembang menjadi kemarahan lebih besar. Pemuda Haredi yang aktif secara politik dan terorganisasi dapat mengarahkan kemarahan mereka ke pusat-pusat keamanan maupun kantor partai jika pemilu menghasilkan pemerintahan yang berupaya mengakhiri sistem pengecualian tersebut. Para pengkritiknya selama ini menilai sistem itu tidak konstitusional.
Sementara itu, upaya merekrut warga Arab menjadi semakin sulit. Seruan untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat, atau bahkan sekadar menyebut kemungkinan membentuk aliansi pemilu dengan partai-partai Arab, bisa dianggap sebagai bunuh diri politik.
Sikap tersebut terlihat dari penolakan sebagian besar kandidat perdana menteri untuk membangun koalisi dengan partai-partai Arab. Padahal, dukungan mereka mungkin diperlukan untuk membentuk pemerintahan. Daftar Arab Bersatu pimpinan Mansour Abbas diperkirakan dapat meraih 10 hingga 15 kursi.
Dengan situasi seperti itu, pembentukan pemerintahan yang stabil dan mampu bekerja setelah 7 Oktober semakin sulit diwujudkan. Pemilu ulang menjadi salah satu kemungkinan, sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan proses politik menyelesaikan pertentangan yang semakin dalam di masyarakat Israel.
Biaya Perang Membebani Perekonomian
“Selama tiga tahun, seluruh perekonomian kami dikerahkan untuk melayani Kementerian Pertahanan. Jika kementerian itu mampu menghantam jendela sebuah gedung yang berjarak ratusan kilometer dengan presisi, mungkin mereka juga perlu belajar memenuhi kebutuhannya tanpa merusak standar hidup masyarakat,” ujar Tamar Levy, Wakil Komisaris Anggaran Israel.
Setelah 7 Oktober 2023, pemerintah Israel meningkatkan tajam porsi belanja militer terhadap produk domestik bruto (PDB). Angkanya naik dari sekitar 5,4 persen pada 2023 menjadi 8,8 persen pada 2024. Pada tahun berikutnya, persentase itu turun sedikit menjadi 7,8 persen, tetapi tetap termasuk yang tertinggi di dunia.
Besarnya peningkatan itu terlihat dari perbandingan anggaran. Tahun lalu, Israel menghabiskan dana untuk militernya sekitar dua kali lipat dibandingkan pada 2022, setahun sebelum serangan 7 Oktober, dan 120 persen lebih tinggi daripada pengeluaran pada 2016.
Tren tersebut diperkirakan berlanjut. Netanyahu mempromosikan gagasan agar Israel menjadi “Super Sparta”, merujuk pada negara-kota Yunani kuno yang mengorganisasi kehidupan masyarakatnya untuk kepentingan militer. Dalam pandangan koalisinya, keamanan merupakan fondasi bagi segala hal lainnya.
Atas dasar itu, koalisi Netanyahu ingin meningkatkan anggaran pertahanan menjadi 183 miliar shekel atau sekitar US$60 miliar. Jumlah tersebut setara dengan 9 persen PDB Israel.
Namun, semakin besar anggaran militer, semakin sedikit pula sumber daya yang tersedia untuk sektor lain, termasuk belanja sosial pemerintah dan investasi layanan publik.
Esteban Klor, profesor ekonomi di Universitas Ibrani di Al-Quds, memperingatkan bahwa pendidikan akan terdampak, kualitas infrastruktur menurun, dan kinerja sistem layanan kesehatan memburuk. Pertumbuhan ekonomi pun ikut tertekan. Akibatnya, menurut Klor, warga Israel membayar harga perang dua kali: melalui biaya konflik itu sendiri dan melalui penurunan kualitas hidup.
Belanja militer yang membengkak juga membebani keuangan Israel. Defisit anggaran dan utang publik meningkat, sehingga pola pengeluaran saat ini dinilai tidak berkelanjutan tanpa langkah pengetatan fiskal.
Omer Moav, profesor ekonomi di Universitas Warwick, Inggris, menilai kondisi tersebut akan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Israel berikutnya.
Peringatan mengenai dampak belanja militer mulai mengemuka. Gubernur Bank Israel, Amir Yaron, memperkirakan total biaya perang dan konflik regional yang dijalani Israel sejak 7 Oktober mencapai sekitar US$138 miliar.
Dalam sebuah konferensi ekonomi di Herzliya, sebelah utara Tel Aviv, beberapa bulan lalu, Yaron menyebut jumlah itu sangat besar, setara dengan lebih dari 17 persen PDB Israel. Ia mendesak pemerintahan mendatang membatasi belanja pertahanan dan mengalihkan lebih banyak sumber daya ke pendidikan, infrastruktur, serta sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tamar Levy juga memperingatkan bahaya yang ia sebut sebagai “ekonomi kejutan”, yakni keadaan ketika kebutuhan ekonomi ditentukan oleh respons terhadap guncangan keamanan, bukan oleh kebutuhan nyata masyarakat.
“Kita pernah melihatnya setelah Perang Yom Kippur, dan dampaknya sangat buruk,” ujarnya.
Biaya Hidup Lebih Mahal daripada Austria dan Denmark
Pengeluaran militer yang besar berlangsung di tengah persoalan lama yang belum terselesaikan: mahalnya biaya hidup di Israel.
Keranjang konsumsi rata-rata keluarga Israel, yang mencakup makanan, tempat tinggal, listrik, kesehatan, dan pendidikan, disebut 21 persen lebih mahal dibandingkan keranjang serupa di sejumlah negara Eropa yang lebih kaya, seperti Austria, Finlandia, dan Denmark. Padahal, PDB per kapita di negara-negara tersebut lebih tinggi.
Jika dibandingkan dengan negara yang PDB per kapitanya lebih rendah daripada Israel, seperti Yunani, Siprus, Italia, dan Spanyol, selisih biaya hidup itu mencapai 68 persen.
Mahalnya biaya hidup telah berulang kali membawa warga Israel turun ke jalan sejak awal milenium.
Pada 2003, Vicky Knafo memimpin aksi para ibu tunggal dari Mitzpe Ramon menuju Al-Quds untuk memprotes pemangkasan tunjangan sosial yang diberlakukan Netanyahu ketika menjabat menteri keuangan. Empat tahun kemudian, mahasiswa menggelar mogok untuk menentang kenaikan biaya kuliah.
Gelombang protes mencapai puncaknya pada musim panas 2011. Aksi bermula dari kampanye boikot keju cottage di Facebook pada Juni, disusul pendirian tenda-tenda demonstrasi di Jalan Rothschild, Tel Aviv. Pada September tahun itu, sekitar 400 ribu orang turun ke jalan.
Kemarahan publik kembali muncul pada 2014 melalui apa yang dikenal sebagai “protes Milky”. Pemicu utamanya adalah unggahan yang membandingkan harga makanan penutup cokelat bermerek Milky di Israel dengan produk serupa yang lebih murah di Jerman.
Hingga kini, penyebab tingginya biaya hidup belum memiliki solusi sederhana. Sejumlah persoalan justru berpotensi semakin parah akibat perkembangan politik dan keamanan.
Secara geografis, Israel berada jauh dari beberapa mitra dagang utamanya, sementara hubungannya dengan negara-negara tetangga tetap tegang. Kalaupun perubahan sikap pemimpin politik menghasilkan perjanjian keamanan atau gencatan senjata di sejumlah front, permusuhan di tingkat masyarakat kemungkinan tidak akan segera surut, terutama setelah pembantaian yang terjadi di Gaza.
Hubungan dengan mitra yang lebih jauh pun menghadapi risiko yang meningkat.
Israel menerima sejumlah pukulan diplomatik dari Inggris, mulai dari pembatasan perdagangan dengan permukiman ilegal hingga pernyataan yang menyebut Zionisme sebagai ideologi rasis oleh Partai Hijau. Hubungan kedua negara juga diwarnai perselisihan terbuka dan pengusiran diplomat Inggris.
Tekanan lain muncul dari Komite Nobel Perdamaian Norwegia, yang dalam tulisan sumber disebut memberikan penghargaan kepada pengacara Afrika Selatan Navi Pillay, mantan ketua komisi penyelidikan PBB mengenai tindakan Israel di Gaza. Pada saat yang sama, opini publik Amerika Serikat menunjukkan perubahan nyata dalam sikap terhadap dukungan bagi Israel.
Beberapa hari menjelang pemilu, Netanyahu memperingatkan bahwa sanksi terhadap Israel dapat memutus akses Israel ke sistem perbankan global. Ia mengatakan telah meminta pejabat pemerintah menyiapkan rencana untuk menghadapi kemungkinan sanksi perbankan, termasuk mengkaji penggunaan mata uang kripto dan teknologi blockchain untuk menghindarinya, sebagaimana dilakukan negara-negara seperti Rusia dan Iran dalam menghadapi sanksi internasional.
Dampak isolasi tersebut tidak terbatas pada citra Israel atau perekonomian permukiman ilegal. Gubernur Bank Israel, Amir Yaron, memperingatkan bahwa perekonomian nasional secara keseluruhan dapat menanggung beban yang semakin berat akibat memburuknya pandangan publik dunia terhadap Israel.
Meski sejauh ini perekonomian masih mampu bertahan menghadapi tekanan, persepsi negatif tersebut berpotensi menimbulkan semacam “pajak perdagangan” yang menghambat kegiatan ekonomi. Yaron meminta para pengambil keputusan memperhitungkan konsekuensi jangka panjang dari kebijakan mereka.
Pemulihan akan semakin sulit jika persepsi negatif itu berubah menjadi pembatasan perdagangan dengan Uni Eropa, salah satu mitra dagang terbesar Israel, atau berujung pada berkurangnya dukungan militer dan ekonomi Amerika Serikat.
Ketimpangan Ekonomi Memperbesar Ketidakpuasan
Tekanan eksternal berkelindan dengan persoalan struktural di dalam negeri. Perekonomian Israel memiliki dua wajah: sektor teknologi maju dengan produktivitas tinggi dan sektor-sektor tradisional yang produktivitasnya lebih rendah.
Pekerja teknologi menikmati upah tinggi yang sulit ditandingi pekerja di sektor tradisional. Kesenjangan pendapatan pun semakin lebar, sementara kelompok berpenghasilan rendah menghadapi tekanan yang kian berat terhadap daya beli mereka. Kondisi ini memperbesar ketidakpuasan terhadap penurunan standar hidup.
Persoalan lain adalah lemahnya persaingan dan terkonsentrasinya kekuatan pasar di sejumlah sektor, termasuk industri susu.
Salah satu perkembangan terbaru adalah rencana reformasi industri susu yang diajukan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich melalui undang-undang penyesuaian yang menyertai anggaran 2026. Rencana itu mencakup pemangkasan sekitar 15 persen harga yang diterima peternak untuk setiap liter susu dan penghapusan tarif bea masuk produk impor yang mencapai 40 persen.
Pada Agustus 2025, Smotrich telah menangguhkan tarif tersebut selama enam bulan sebagai upaya mengatasi kekurangan pasokan susu.
Para peternak merespons dengan aksi protes, termasuk menghambat lalu lintas. Mereka juga mengancam memperluas demonstrasi hingga ke Al-Quds.
Pada 2 Februari 2026, peternak menghentikan pengiriman susu ke pabrik-pabrik pengolahan. Akibatnya, pasokan menurun dan susu menjadi langka di toko-toko. Sejumlah toko bahkan membatasi jumlah susu yang dapat dibeli konsumen.
Aksi penghentian pasokan berakhir setelah Menteri Pertanian Avi Dichter turun tangan, tetapi rencana melanjutkan protes tetap ada.
Untuk saat ini, standar hidup mungkin belum menjadi prioritas utama elite politik dan masyarakat karena perhatian mereka tersedot oleh persoalan keamanan, baik yang nyata maupun yang dibesar-besarkan. Namun, persoalan ekonomi diperkirakan kembali mendominasi perhatian publik dalam waktu dekat.
Dalam survei yang dilakukan pada akhir April hingga awal Mei 2026, sebanyak 31 persen pekerja (baik karyawan maupun pekerja mandiri) mengatakan upah atau pendapatan usaha mereka masih lebih rendah dibandingkan sebelum perang meletus pada Oktober 2023.
Jika konflik terus berlangsung tanpa penyelesaian di berbagai front, tekanan ekonomi terhadap masyarakat diperkirakan semakin berat.
Laki-Laki yang Marah dan Senjata yang Tak Terkendali
“Israel bukan sekadar masyarakat yang terbelah. Israel mendekati fase ketika polarisasi politik dan sosial dapat berubah menjadi perang saudara,” demikian kutipan dari studi yang diterbitkan Universitas Tel Aviv.
Ancaman konflik internal bukan lagi bayangan yang sepenuhnya abstrak bagi masyarakat Israel. Banyak warga melihatnya sebagai salah satu ancaman paling serius yang mungkin dihadapi Israel dalam waktu dekat.
Dalam sebuah survei pada akhir musim panas, responden diminta menyebut ancaman paling berbahaya bagi Israel. Sebanyak 55 persen menunjuk polarisasi dan perpecahan internal. Angka itu jauh melampaui kekhawatiran terhadap ancaman nuklir Iran, yang hanya disebut oleh 23 persen responden. Enam dari sepuluh warga Israel juga menilai risiko pertumpahan darah akibat konflik internal sebagai ancaman nyata.
Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh sejumlah penelitian. Studi bersama Institut Agam dan Departemen Komunikasi Universitas Tel Aviv yang diterbitkan pada 2026 mencatat skor 8,3 dari 10 pada indeks polarisasi nasional dan sosial Israel. Para peneliti menggambarkan angka itu sebagai tanda bahwa polarisasi telah mencapai tahap yang sangat tinggi.
Peringatan lain muncul dalam laporan media investigasi Drop Site, yang mengutip dua sumber Amerika Serikat tanpa menyebut nama mereka. Menurut laporan itu, unit Red Cell di Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA), yang bertugas mengembangkan analisis alternatif, memperingatkan dalam sebuah penilaian pada Agustus bahwa akumulasi tekanan terhadap Israel dapat memicu perang saudara. Dalam skenario yang lebih ekstrem, tekanan itu bahkan bisa berujung pada keruntuhan lembaga-lembaga negara.
Penilaian tersebut, sebagaimana dikutip Drop Site, mencakup krisis ekonomi, peningkatan belanja militer, kemarahan atas pengecualian kaum Haredi dari wajib militer, serta meningkatnya kekerasan pemukim di Tepi Barat.
Jika berbagai pertentangan itu ibarat tong mesiu, ada dua faktor yang berpotensi menyulutnya: kemarahan sebagian tentara yang kembali dari medan perang dan menguatnya perasaan bahwa mereka telah dikhianati.
Tentara yang pulang dari Gaza dan Lebanon setelah menjalani masa penugasan panjang menghadapi persoalan yang tidak berhenti ketika mereka meninggalkan medan perang. Pengalaman traumatis dan tekanan psikologis dapat terbawa ke kehidupan sipil. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan “negara” dan pemukim Israel menghadapi dampak jangka panjang perang.
Kekhawatiran tersebut mengingatkan pada sejarah Jerman setelah Perang Dunia I, khususnya kemunculan Freikorps, kelompok paramiliter yang beranggotakan sejumlah veteran perang. Sebagian dari mereka menolak menerima kekalahan Jerman dan mempercayai mitos “tikaman dari belakang”, yang menuduh para politikus sipil mengkhianati pengorbanan tentara.
Ironisnya, pemerintahan Republik Weimar yang pada masa awal dipimpin kaum Sosial Demokrat menggunakan kelompok-kelompok tersebut untuk menumpas pemberontakan kiri pada 1919. Namun, salah satu faksi kemudian berbalik melawan pemerintah dalam upaya kudeta Kapp pada 1920. Sebagian veteran itu kelak bergabung dengan gerakan Nazi.
Sejarah tersebut bukan berarti veteran perang pada dasarnya cenderung melakukan kekerasan. Jutaan tentara Prancis dan Inggris juga pulang dari parit-parit pertempuran dan menghadapi kengerian yang tidak kalah berat. Namun, sebagian besar dari mereka bergabung dengan organisasi yang cenderung pasifis dan memperjuangkan hak-haknya melalui jalur politik, bukan senjata.
Kelompok paramiliter justru berkembang di Jerman, Austria, Hungaria, negara-negara Baltik, hingga Italia. Di sejumlah negara itu, beberapa kondisi muncul bersamaan: narasi pengkhianatan yang menyalahkan politikus atas hilangnya pengorbanan tentara, negara yang gagal memonopoli penggunaan kekerasan atau justru bersekongkol dengan pelakunya, veteran yang pulang ke perekonomian yang terpuruk, jaringan satuan militer dan persenjataan yang tetap bertahan setelah demobilisasi, serta pemimpin politik yang bersedia mengorganisasi dan mengarahkan kemarahan tersebut.
“Banyak prasyarat terjadinya kekerasan internal kini hadir di Israel, dalam tingkat yang berbeda-beda.”
Sejumlah kondisi serupa terlihat di Israel. Tentara cadangan berulang kali kembali dari medan perang ke kehidupan sipil dan perekonomian yang semakin menekan. Sekitar sepertiga pekerja menyatakan pendapatan mereka menurun dibandingkan sebelum perang.
Pada saat yang sama, mereka menyaksikan pemuda Haredi yang dibebaskan dari wajib militer tetap mendapatkan perlindungan politik dari partai-partai mereka.
Sistem tentara cadangan juga mempertahankan ikatan antarprajurit setelah mereka kembali ke kehidupan sipil. Orang-orang yang sama dipanggil berkali-kali untuk bertugas dalam satuan yang sama. Hubungan tersebut dapat menjadi sumber solidaritas, tetapi juga memungkinkan kemarahan menyebar melalui jaringan yang telah terbentuk.
Persoalan berikutnya adalah kepemilikan senjata yang semakin meluas. Senjata tidak lagi hanya berada di tangan militer.
Itamar Ben-Gvir, menteri keamanan nasional dari kelompok kanan ekstrem yang kontroversial, memimpin salah satu kampanye persenjataan warga sipil terbesar dalam sejarah Israel.
Sebelum 7 Oktober 2023, sekitar 150 ribu orang memiliki izin senjata pribadi. Pada November 2025, jumlah izin tersebut bertambah sekitar 157 ribu sehingga totalnya mencapai kurang lebih 330 ribu.
Tujuan resmi kampanye itu adalah menutup celah keamanan yang terungkap dalam serangan 7 Oktober, ketika tim-tim tanggap darurat sipil di sejumlah permukiman menjadi pihak pertama yang menghadapi para penyerang. Ben-Gvir kemudian melonggarkan persyaratan kepemilikan senjata dengan slogan “senjata menyelamatkan nyawa” dan berjanji membentuk ratusan tim tanggap darurat di seluruh negeri.
Namun, persoalannya bukan hanya berapa banyak senjata yang beredar. Hal yang lebih penting adalah siapa yang mendistribusikannya dan kepada siapa para pemegang senjata itu menyatakan kesetiaan.
Persenjataan tersebut bukan dibagikan oleh lembaga militer yang relatif netral, melainkan melalui kebijakan seorang menteri yang memimpin partai kanan ekstrem dengan agenda politik dan banyak lawan.
Pengalaman Jerman menunjukkan bahwa pemerintah yang memberi legitimasi kepada kelompok bersenjata untuk menghadapi musuh tertentu tidak selalu mampu memastikan kelompok itu tetap berada di bawah kendalinya ketika musuh yang dituju berubah.
Hasil pemilu akan sangat menentukan arah perkembangan ini. Namun, sulit melihat adanya kompromi yang dapat meredakan kemarahan seluruh pihak yang terlibat.
Untuk membentuk pemerintahan, salah satu pilihan adalah berkoalisi dengan kaum Haredi dan mengesahkan atau setidaknya menunda penyelesaian persoalan pengecualian wajib militer mereka. Pilihan ini berisiko memicu kemarahan ribuan tentara cadangan dan memperdalam krisis penolakan bertugas.
Pilihan kedua adalah membentuk koalisi oposisi dengan partai-partai Arab, meskipun kemungkinan itu dinilai kecil. Selama bertahun-tahun, warga Arab telah menjadi sasaran demonisasi dan tuduhan pengkhianatan.
Pada saat yang sama, tentara Israel dikirim untuk membunuh kerabat mereka di seberang pagar pembatas. Aliansi politik dengan partai-partai Arab karena itu berpotensi memancing kemarahan kelompok kanan, terutama kanan ekstrem.
Pilihan ketiga adalah kegagalan membangun kesepakatan dan membentuk pemerintahan. Skenario ini dapat memperkuat keyakinan bahwa proses politik tidak mampu menyelesaikan persoalan dan tidak lagi memiliki manfaat.
Semua kemungkinan itu masih bergantung pada satu asumsi: pihak yang kalah dalam pemilu bersedia menerima hasilnya. Padahal, sejumlah indikator menunjukkan kekhawatiran yang serius.
Sebanyak 70 persen warga Israel menilai integritas pemilu berada dalam ancaman. Dalam survei yang sama, hanya 40 persen responden yang optimistis terhadap masa depan demokrasi Israel.
Sejumlah penelitian mengaitkan persepsi mengenai kemunduran dan keretakan lembaga demokrasi dengan meningkatnya penerimaan terhadap kekerasan yang ditujukan kepada pejabat maupun institusi publik. Kecenderungan itu ditemukan, dengan tingkat yang berbeda-beda, baik di kalangan Yahudi maupun Arab di Israel.
Perang yang Tak Berujung, Kemarahan yang Terus Menumpuk
Ada satu faktor lain yang akan menentukan arah krisis: bagaimana perang-perang regional Israel berakhir.
Jika konflik di berbagai front diselesaikan melalui kesepakatan politik yang memberi Hamas atau Hizbullah keuntungan, sekecil apa pun, sebagian tentara mungkin merasa pengorbanan mereka sia-sia. Mereka telah meninggalkan keluarga dan pekerjaan untuk berperang, tetapi hasil akhirnya justru dianggap menguntungkan lawan.
Perasaan semacam itu menyerupai narasi “tikaman dari belakang” yang pernah menyebar di kalangan veteran Jerman lebih dari satu abad lalu dan turut menyuburkan kemunculan kelompok Freikorps.
Sebaliknya, jika perang terus berlangsung tanpa akhir yang jelas, masa penugasan yang semakin panjang dan tekanan berkelanjutan dapat memperbesar kemarahan tentara cadangan. Penolakan dan penghindaran dinas militer juga berpotensi meningkat. Dalam situasi seperti itu, tekanan untuk merekrut kaum Haredi akan semakin sulit dihindari.
Di sinilah letak persoalan mendasar Israel. Israel dibangun di atas berbagai pengecualian: satu kelompok dibebaskan dari wajib militer, kelompok lain tidak menikmati kewarganegaraan secara penuh, sementara penyelesaian masalah-masalah yang memecah belah terus ditunda.
Kini, ruang untuk menunda semakin sempit.
Tidak ada lagi formula politik yang dengan mudah dapat memuaskan semua pihak. Perang yang semestinya memperkuat persatuan di dalam negeri justru menjadi sumber perpecahan baru: siapa yang harus bertempur, siapa yang menanggung biayanya, dan bagaimana perang itu seharusnya diakhiri.
Dalam keadaan seperti ini, pertanyaan mengenai masa depan Israel tidak lagi hanya berkisar pada siapa yang akan memimpin pemerintahan. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah Israel mampu mengendalikan pertentangan di dalam masyarakatnya sendiri sebelum konflik politik dan sosial berubah menjadi kekerasan terbuka.
Jika Israel terus menggerogoti dirinya sendiri melalui perang, ketimpangan, dan polarisasi, apakah Ben-Gvir (dengan agenda kanan ekstrem dan kampanye persenjataan warga sipilnya) akan menjadi gambaran masa depan Israel?
